Pengamat Politik: Rezim Jokowi Diuntungkan Dualisme Partai

Fredy WansyahFredy Wansyah - Rabu, 04 Maret 2015
Pengamat Politik: Rezim Jokowi Diuntungkan Dualisme Partai

Ketua Umum Partai Golkar versi Munas IX Bali Aburizal Bakrie, Senin (16/2) (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Pengamat politik, Ubedilah Badrun, menilai, rezim Jokowi diuntungkan dengan terbelahnya kepemimpinan partai-partai oposisi. Kedepannya dinamika politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak akan dinamis. (Baca: Kubu Ical Bakal Serahkan Memori Kasasi ke Pengadilan)

"Anggota DPR dari tiga partai tersebut, yang sekarang ada di parlemen, kemungkinan juga akan dikendalikan dua kepemimpinan masing-masing partai," kata dia, ketika dihubungi Merahputih.com, di Jakarta, Rabu (4/3).

Menurut Direktur Puspol Indonesia (Puspol) ini, apabila rezim penguasa mampu mengelola dualisme partai oposisi tersebut, maka rezim ini pada tahun kedua akan bekerja lebih efektif. "Tetapi jika gagal mengelola maka pada tahun pertama dan kedua rezim saat ini justru muncul masalah ekonomi politik yang lebih serius," papar Ubedilah Badrun. (Baca juga: Gugatan SDA Dikabulkan, Kubu Romi Ajukan Banding)

Ubedilah menambahkan, seperti apa yang terjadi di parlemen, isu strategis di parlemen justru disikapi dengan cara dua kepemimpinan partai. Kepemimpinan menjadi tidak mudah mengambil sikap partai. (Baca juga: Tanpa Kehadiran Hatta Rajasa, Kongres PAN Resmi Ditutup)

Seperti diketahui, tiga partai di Koalisi Merah Putih (KMP) mengalami dualisme kepemimpinan. Tiga partai tersebut ialah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Amanat Nasional (PAN). (mad)

#Partai Amanat Nasional #Golkar #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Bahlil Lahadalia, Partai Golkar, anggota fraksi, Bimbingan Teknis, aspirasi masyarakat, wakil rakyat, Presiden Prabowo Subianto, profesionalitas, pengawalan program, anggaran daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Putri Akbar Tanjung Kembali Pimpin Golkar Solo, Targetkan 5 Kursi DPRD
Sekar sendiri menjadi ketua DPD Golkar Solo sejak April 2023-2025 dalam dalam Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD Partai Golkar Kota Solo.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 14 September 2025
Putri Akbar Tanjung Kembali Pimpin Golkar Solo, Targetkan 5 Kursi DPRD
Indonesia
Vakumnya Posisi Menpora dan Menko Polkam, Golkar Prediksi Reshuffle Kabinet Akan Ada Tahap Lanjutan
Ia juga memprediksi akan ada tahapan lanjutan dalam reshuffle
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Vakumnya Posisi Menpora dan Menko Polkam, Golkar Prediksi Reshuffle Kabinet Akan Ada Tahap Lanjutan
Indonesia
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Selain fokus pada kebijakan fiskal, bimtek juga akan membekali para legislator tentang cara menyerap aspirasi masyarakat
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Agustus 2025
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Indonesia
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Idrus memahami kemarahan publik yang dipicu oleh isu kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR hingga Rp50 juta per bulan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Indonesia
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Menurutnya, semua prosedur dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi dengan benar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 19 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Indonesia
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Golkar juga tidak pernah menolak kader yang ingin kembali aktif dalam kepengurusan partai.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Bagikan