Pengamat Politik : Radikalisme Ancaman Serius Bagi Bangsa Kita

Eddy FloEddy Flo - Senin, 20 Maret 2017
Pengamat Politik : Radikalisme Ancaman Serius Bagi Bangsa Kita

Pesantren diharapkan jadi benteng lawan radikalisme (ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Pengamat politik, Boni Hargens mengatakan, bahwa gejala menguatnya radikalisme yang menampakkan diri pada momen Pilkada DKI ini dapat menjadi ancaman serius Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Pilkada DKI Jakarta ini kami amati banyak sekali propaganda di rumah ibadah. Berbagai komunitas juga terus meneriakan anti terhadap non muslim. Harus memilih calon yang seiman dan seterusnya," kata Boni dalam diskusi bertajuk "Menelaah Potensi Radikalisme di Pilkada DKI" di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (20/3).

Boni menilai, jika ini berlangsung terus menerus di negara Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan budaya akan memberikan pelajaran yang buruk untuk generasi ke depan.

"Ini pendidikan tidak baik di dalam membangun toleransi dan Indonesia yang beragam. Maka kita menganggap, ini ancaman serius bagi eksistensi kita sebagai suatu bangsa," tegasnya.

Boni menjelaskan, Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno telah menetapkan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup kita sebagai sebuah bangsa.

"Bagaimana orang melihat dunia, maka Pancasila sebagai kacamata dan titik sentral dari pemahaman serta cara kita melihat dan mendefinisikan kehidupan sebagai suatu bangsa," pungkasnya.

Tapi faktanya kini, lanjut Boni, banyak kelompok yang ingin mengubah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Boni menambahkan, kelompok radikal juga sejak lama ingin menjadikan agama tertentu menjadi dasar negara.

"Maka perlu ada desain secara sadar oleh negara melalui kebijakan-kebijakannya supaya semua orang diikat oleh satu ideologi bernama Pancasila," tandasnya.

"Makanya saya bilang, pemurnian kembali ideologi Pancasila sebagai dasar legal konstitusional bagi seluruh organisasi masyarakat," tambahnya. (Pon)

#Radikalisme #Ancaman Teroris #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Interaksi Sosial di Platform Gim Daring Jadi Wadah Sebarkan Paham Radikalisme
BNPT mencatat sepanjang tahun 2025 terdapat sekitar 112 anak di 26 provinsi yang teridentifikasi terpapar paham radikalisme melalui ruang digital, baik melalui media sosial maupun gim daring.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Januari 2026
Interaksi Sosial di Platform Gim Daring Jadi Wadah Sebarkan Paham Radikalisme
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Kapolda Metro Minta Pelajar Jadi Tangan Kanan Polisi Cegah Bully & Radikalisme di Sekolah
Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri pun mengajak para pelajar untuk menjadi tangan kanannya bersama-sama polisi menjaga keamanan di Jakarta.
Wisnu Cipto - Senin, 17 November 2025
Kapolda Metro Minta Pelajar Jadi Tangan Kanan Polisi Cegah Bully & Radikalisme di Sekolah
Indonesia
Operasi Luka Kepala Sukses, Terduga Pelaku Peledakan SMA 72 Mulai Sadar dan Dapat Penjagaan Ekstra Ketat
Terduga pelaku ledakan SMAN 72 Kelapa Gading, yang berstatus ABH dan diduga korban bullying, telah dioperasi karena luka berat di kepala dan dirawat intensif di ICU
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Operasi Luka Kepala Sukses, Terduga Pelaku Peledakan SMA 72 Mulai Sadar dan Dapat Penjagaan Ekstra Ketat
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Bagikan