Pengamat Politik : Radikalisme Ancaman Serius Bagi Bangsa Kita

Eddy FloEddy Flo - Senin, 20 Maret 2017
Pengamat Politik : Radikalisme Ancaman Serius Bagi Bangsa Kita

Pesantren diharapkan jadi benteng lawan radikalisme (ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Pengamat politik, Boni Hargens mengatakan, bahwa gejala menguatnya radikalisme yang menampakkan diri pada momen Pilkada DKI ini dapat menjadi ancaman serius Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Pilkada DKI Jakarta ini kami amati banyak sekali propaganda di rumah ibadah. Berbagai komunitas juga terus meneriakan anti terhadap non muslim. Harus memilih calon yang seiman dan seterusnya," kata Boni dalam diskusi bertajuk "Menelaah Potensi Radikalisme di Pilkada DKI" di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (20/3).

Boni menilai, jika ini berlangsung terus menerus di negara Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan budaya akan memberikan pelajaran yang buruk untuk generasi ke depan.

"Ini pendidikan tidak baik di dalam membangun toleransi dan Indonesia yang beragam. Maka kita menganggap, ini ancaman serius bagi eksistensi kita sebagai suatu bangsa," tegasnya.

Boni menjelaskan, Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno telah menetapkan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup kita sebagai sebuah bangsa.

"Bagaimana orang melihat dunia, maka Pancasila sebagai kacamata dan titik sentral dari pemahaman serta cara kita melihat dan mendefinisikan kehidupan sebagai suatu bangsa," pungkasnya.

Tapi faktanya kini, lanjut Boni, banyak kelompok yang ingin mengubah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Boni menambahkan, kelompok radikal juga sejak lama ingin menjadikan agama tertentu menjadi dasar negara.

"Maka perlu ada desain secara sadar oleh negara melalui kebijakan-kebijakannya supaya semua orang diikat oleh satu ideologi bernama Pancasila," tandasnya.

"Makanya saya bilang, pemurnian kembali ideologi Pancasila sebagai dasar legal konstitusional bagi seluruh organisasi masyarakat," tambahnya. (Pon)

#Radikalisme #Ancaman Teroris #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
BNPT Minta Ibu Lebih Berperan Tangkis Upaya Kelompok Radikal Rekrut Anak Muda Lewat Game Online
BNPT meminta para orang tua, khususnya para ibu, untuk lebih aktif mengawasi aktivitas digital anak-anak.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
BNPT Minta Ibu Lebih Berperan Tangkis Upaya Kelompok Radikal Rekrut Anak Muda Lewat Game Online
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
ASN Kemenag Jadi Tersangka NII, Wamenag Minta Densus 88 Tidak Gegabah Beri Label Teroris
Densus 88 saat ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan keras (hard approach) dan pendekatan lunak (soft approach)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 08 Agustus 2025
ASN Kemenag Jadi Tersangka NII, Wamenag Minta Densus 88 Tidak Gegabah Beri Label Teroris
Indonesia
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Kini, banyak wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Pengamat politik menilai jika pemerintahan Prabowo tak terarah.
Soffi Amira - Jumat, 11 Juli 2025
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Indonesia
DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Ancaman Bom Pesawat Haji, Keamanan Nasional Jadi Taruhan
Surahman mendesak Polri untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menyangkut keselamatan jemaah haji Indonesia dan kredibilitas sistem keamanan nasional
Angga Yudha Pratama - Senin, 23 Juni 2025
DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Ancaman Bom Pesawat Haji, Keamanan Nasional Jadi Taruhan
Indonesia
Mendarat Darurat di Kualanamu, Polisi Pastikan tak Ada Bom di Pesawat Saudia Airlines
Polisi memastikan, tidak ada bom di pesawat Saudia Airlines. Lalu, seluruh penumpang sudah dievakuasi dan dinyatakan selamat.
Soffi Amira - Sabtu, 21 Juni 2025
Mendarat Darurat di Kualanamu, Polisi Pastikan tak Ada Bom di Pesawat Saudia Airlines
Bagikan