Pengamat Politik: PDIP dan PKS Berpeluang Koalisi di Pilkada DKI 2024

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 17 Mei 2024
Pengamat Politik: PDIP dan PKS Berpeluang Koalisi di Pilkada DKI 2024

Pengamat politik Jerry Massie. (Foto: Dok. Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI 2024 bakal menyita perhatian karena seolah menjadi ajang ‘pembalasan’ bagi partai politik yang kalah di Pemilu Presiden 2024.

Pengamat politik Jerry Massie secara khusus menyoroti potensi koalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dua partai ini sama-sama gagal di Pilpres 2024.

Menurut Jerry Massie, PKS dan PDIP berpeluang berkoalisi di Pilkada DKI, jika di tingkat pusat memutuskan menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Saya membaca angin dan arah politik tetap saja mantan Gubernur DKI Anies Baswedan akan dimajukan sebagai cagub PKS," kata Jerry Massie kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/5).

Baca juga:

PKS Ingin Ada Koalisi Besar di Pilkada DKI

Jerry menambahkan, jika PKS mengusung Anies Baswedan menjadi cagub, PDIP punya calon lain yang bisa menggantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mengingat Ahok yang juga mantan Gubernur DKI itu tak bisa dicalonkan sebagai Cawagub.

"Akan ada calon potensial lain PDIP seperti Menteri Keangan Sri Mulyani atau mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial," ujar Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) ini.

Baca juga:

Sri Mulyani Hingga Risma Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP

Jerry mengatakan, sebagai pemenang Pemilu Legislatif 2024 di Jakarta, PKS memang memiliki daya tarik dalam Pilkada Jakarta 2024.

Partai lain akan mencoba mendekat untuk memasangkan kadernya dengan calon yang akan diusung PKS.

"Dengan meraih kursi terbanyak Pileg 2024 (di DPRD Jakarta 2024-2029) maka PKS akan menjadi incaran parpol lain untuk berkoalisi. Jadi PKS punya kans dan potensi menang juga," ujarnya.

Baca juga:

PSI Mulai Buka Pendaftaran Cagub-Cawagub Pilkada Jakarta

Terlebih lagi, PKS menang di Jakarta, sedangkan PDIP adalah partai urutan kedua di Jakarta.

“Jika kedua partai ini berkoalisi, akan sangat dahsyat,” ujar Jerry Massie. (knu)

#Pilkada 2024 #Pilkada Dki #Politik #PDIP #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Stabilitas Politik Prabowo jangan cuma Untungkan Elite, Rakyat Tunggu Bukti Kesejahteraan
Jangan sampai elite politik sibuk dengan pertarungan kekuasaan, sedangkan persoalan ekonomi dan kebutuhan dasar masyarakat terabaikan,
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
Stabilitas Politik Prabowo jangan cuma Untungkan Elite, Rakyat Tunggu Bukti Kesejahteraan
Indonesia
2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Dukungan Politik Kuat tapi Ada Bahaya Pengawasan Lemah
Stabilitas politik tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi kritik, mengabaikan oposisi, atau menyeragamkan pandangan politik.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Dukungan Politik Kuat tapi Ada Bahaya Pengawasan Lemah
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Bongkar Isi Pertemuan 2 Jam dengan Prabowo, Jokowi: Bahas Bola, Ekonomi, hingga Politik
Jokowi mengungkap isi pertemuan dua jam dengan Prabowo di Kertanegara. Mereka membahas sepak bola, ekonomi, politik, hingga isu Pemilu 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Bongkar Isi Pertemuan 2 Jam dengan Prabowo, Jokowi: Bahas Bola, Ekonomi, hingga Politik
Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Bagikan