Pengamat: Perkuat Poros Maritim, Sudah Selayaknya Panglima TNI dijabat dari AU

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 04 Desember 2017
Pengamat: Perkuat Poros Maritim, Sudah Selayaknya Panglima TNI dijabat dari AU

Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati (kiri) dan Pengamat Politik Boni Hargens. (MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pengamat militer dan intelejen, Susaningtyas Kertopati mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang telah mengajukan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai pengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun.

Menurut dia, selain berdasar UU TNI, yang mengatur rotasi matra untuk jabatan Panglima TNI, peningkatan kemampuan dan alutista TNI AU mutlak diperlukan guna mendorong visi poros maritim yang digaungkan Presiden Jokowi.

"Sudah selayaknya Panglima TNI dijabat dari TNI AU guna mewujudkan kepentingan nasional atas pertahanan maritim tersebut," ujar perempuan yang akrab disapa Nuning itu dalam keterangan tertulis yang diterima merahputih.com, Senin (4/12).

Menurut Nuning, kekuatan udara harus dibangun agar mampu beroperasi 24 jam hingga ruang udara di atas Zona Ekonomi Ekslusif dan landas kontinen. Kemampuan tersebut sangat dibutuhkan TNI untuk menjamin keunggulan di udara dan di laut.

Nuning beranggapan bahwa hal tersebut, sangat mungkin terealisasi jika Panglima TNI yang baru berasal dari matra Angkatan Udara.

"Artinya, kekuatan udara akan ditujukan untuk memberikan perlindungan udara atas semua operasi militer di laut. TNI AU memberikan jaminan air supremacy dan air superiority agar TNI AL mampu melaksanakan semua operasi di laut menjaga stabilitas keamanan maritim," jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga beranggapan jika AU juga memiliki cara pandang bahwa ruang udara akan sangat penting untuk mendukung setiap program pemerintah, khususnya terkait pemerataan pembangunan di seantero negeri.

Sehingga, lanjut Nuning, pola gelar TNI AU mengutamakan daerah-daerah yang menjadi teras Indonesia seperti Natuna, Tarakan, Morotai, Biak, Merauke dan kupang.

"Dengan demikian, kita akan mampu mengawasi ruang udara dan wilayah yang ada dibawahnya mulai dari ZEE, kemampuan yang akan kita tingkatkan adalah kemampuan penginderaan dan penindakkan atas obyek di udara dan obyek diatas permukaan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengajukan nama Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon panglima baru TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang.

Surat pengajuan tersebut diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Fadli Zon, Senin (4/12) pagi. (Pon)

#Gatot Nurmantyo #Hadi Tjahjanto #Susaningtyas Kertopati #Pengamat Intelijen Susaningtyas
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Sifat Modern dan Adaptif Faktor Keberhasilan TNI Jaga Kedaulatan dan Keutuhan Bangsa
Tentara Nasional Indonesia (TNI) memasuki usia ke-79 tahun, Sabtu (5/10).
Frengky Aruan - Jumat, 04 Oktober 2024
Sifat Modern dan Adaptif Faktor Keberhasilan TNI Jaga Kedaulatan dan Keutuhan Bangsa
Indonesia
Menko Polhukam Klaim Banyak Data NPWP yang Bocor ke Publik Isinya Salah
Hasil analisa sementara yang diterima Kemenko Polhukam, data NPWP yang bocor ke publik itu banyak yang tidak cocok dengan data asli pemiliknya.
Wisnu Cipto - Senin, 23 September 2024
Menko Polhukam Klaim Banyak Data NPWP yang Bocor ke Publik Isinya Salah
Indonesia
Penyelenggara hingga ASN Diingatkan untuk Netral agar Pilkada 2024 Berintegritas
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengingatkan bahwa netralitas penting untuk dijaga oleh jajaran aparatur sipil negara (ASN) lain seperti TNI dan Polri.
Frengky Aruan - Selasa, 30 Juli 2024
Penyelenggara hingga ASN Diingatkan untuk Netral agar Pilkada 2024 Berintegritas
Indonesia
Pimpinan TNI dan Polri Diminta Tak Rotasi Pejabat jelang Pilkada 2024
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto meminta pimpinan TNI dan Polri tidak melakukan rotasi pejabat di daerah jelang Pilkada 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 30 Juli 2024
Pimpinan TNI dan Polri Diminta Tak Rotasi Pejabat jelang Pilkada 2024
Indonesia
TNI Ingin Aturan Larangan Berbisnis Dihapus, Menkopolhukam Masih Tunggu Masukan
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyebut usulan revisi UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 39 poin C itu masih dalam tahap pembahasan.
Frengky Aruan - Rabu, 17 Juli 2024
TNI Ingin Aturan Larangan Berbisnis Dihapus, Menkopolhukam Masih Tunggu Masukan
Indonesia
DIM RUU TNI Bahas Usul Penghapusan Pasal Larangan Tentara Berbisnis
TNI diketahui mengusulkan kepada Kemenko Polhukam untuk menghapus larangan anggota TNI membuka usaha yang tercantum pada Pasal 39 huruf C dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juli 2024
DIM RUU TNI Bahas Usul Penghapusan Pasal Larangan Tentara Berbisnis
Indonesia
KPU Diminta Adil dan Netral di Pilkada 2024
Hadi juga meminta kepada Bawaslu dan DKPP agar dapat melakukan pengawasan ketat terhadap KPU
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juli 2024
KPU Diminta Adil dan Netral di Pilkada 2024
Indonesia
Kementerian dan Lembaga Diminta Cadangkan Data, Menko Hadi: Ini Mandatori
Hadi juga mengupayakan adanya perlindungan data yang berlapis
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 Juli 2024
Kementerian dan Lembaga Diminta Cadangkan Data, Menko Hadi: Ini Mandatori
Indonesia
Periksa Jalur Mudik Sejak Dini, Kapolri Ingin Redam Fatalitas Kecelakaan
5.784 pos untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 April 2024
Periksa Jalur Mudik Sejak Dini, Kapolri Ingin Redam Fatalitas Kecelakaan
Indonesia
Menkopolhukam Tegaskan Situasi Nasional Kondusif Pascapemilu
Intelijen baik dari BIN, BAIS, terus memantau perkembangan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Maret 2024
Menkopolhukam Tegaskan Situasi Nasional Kondusif Pascapemilu
Bagikan