Pengamat: Peluang PKB dan NasDem Gabung Pemerintah Prabowo-Gibran Terbuka Lebar

MerahPutih.com - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, pada Rabu (24/4) kemarin.

Usai ditetapkan sebagai Presiden terpilih, Prabowo langsung melakukan manuver politiknya dengan bersilaturahmi ke DPP PKB, Jakarta Pusat.

Sehari sebelumnya juga Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali bertemu dengan Prabowo. Pertemuan itu dihelat di kediaman Prabowo Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Padahal PKB dan NasDem masuk dalam Koalisi Perubahan bersama PKS yang merupakan lawan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendorong Prabowo di Pilpres.

Baca juga:

Prabowo Kunjungi DPP PKB

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menduga Partai NasDem dan PKB akan masuk dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kendati demikiam, kata Ujang, kepastian soal koalisi perubahan merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran sejatinya berada di tangan para ketum partai koalisi perubahan.

"Yang kemungkinan besar masuk pemerintahan itu NasDem dan PKB karena koalisi perubahan dinyatakan sudah berkahir. Jadi kalau soal masuk ke koalisi pemerintahan itu penentunya ketum parpol dan kalau PKS itu majelis syuro," ujar Ujang saat dihubungi awak media, Kamis (25/4).

Baca juga:

Sebelum Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo Didatangi Ahmad Ali Nasdem

Peluang NasDem dan PKB, lanjut dia, terbuka lebar. Pasalnya, sinyal itu sudah mengarah kepada beberapa pertemuan yang dilakukan Prabowo dengan Ketum Surya Paloh begitu juga Cak Imin.

"Sementara untuk posisi PKS ini akan menunggu dewan syuro dan saya menganalisanya masih fifty:fifty, bisa masuk koalisi pemerintahan kalau tawarannya cocok bisa juga oposisi," papar dia.

Baca juga:

Ketua MPR: Prabowo Hadapi Banyak Tantangan, Perlu Rangkul Semua Elemen

Lebih lanjut, Ujang menuturkan, jika NasDem dan PKB masuk ke dalam koalisi pemerintahan tentu jatah kursi menteri akan diberikan secara proporsional tentu dengan mempertimbangkan koalisi inti Prabowo-Gibran.

"Penentuan kursi menteri ini biasanya dilihat dari jumlah kursi di DPR dan juga bisa dilihat dari bargaining politik. Kekuatan PKB sebagai partai Islam tradisional dan Nasdem sebagai partai nasionalis yang memiliki kekuatan media. Jadi mungkin PKB 2 kursi, Nasdem 2 kursi," pungkasnya. (Asp)