Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta memuji sikap Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang dianggap tegas soal pelanggaran kedaulatan maritim oleh Tiongkok di Indonesia.
Menurut Stanislaus, protes keras yang diberikan oleh Retno menandakan ia lebih tegas ketimbang Menhan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
Kedua purnawirawan Jenderal itu mengaku masih mempertimbangkan aspek persahabatan kedua negara dan investasi antara Tiongkok dengan Indonesia.
Baca Juga
"Pernyataan Menteri Luar Negeri tersebut tentu sekaligus mematahkan pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang terkesan lebih lunak dengan mempertimbangkan aspek persahabatan. Selain itu Presiden dan Menteri Luar Negeri juga meluruskan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan yang mempertimbangkan aspek investasi," kata Stanislaus dalam keteranganya, Minggu (5/1).
Sikap Tiongkok yang melanggar kedaulatan Indonesia selain disikapi dengan tegas juga perlu dicari faktor penyebabnya. Berbagai spekulasi muncul atas sikap Tiongkok tersebut.
Namun tindakan agresif Tiongkok yang terjadi pasca kuatnya aksi di Indonesia atas isu Uighur tidak bisa dibantah.
Indonesia juga harus membangun kekuatan militer yang lebih baik. Tiongkok tentu tidak akan berulah jika sasarannya mempunyai militer yang kuat.
''Dalam kasus di Natuna bisa saja Tiongkok memang meremehkan kekuatan militer Indonesia, apalagi jika respon Indonesia melunak," jelas dia.
Isu tentang sikap Tiongkok ini juga perlu diwaspadai dampaknya di Indonesia. Adanya kelompok tertentu di Indonesia yang mempunyai sentimen negatif terhadap Tiongkok bisa berkembang menjadi aksi yang negatif.
Sentimen yang sudah dipicu oleh isu Uighur bisa semakin berkembang dengan sikap Tiongkok di Natuna.
"Isu-isu tersebut harus dikelola dengan baik supaya tidak menjadi faktor pendorong terjadinya unjuk rasa, konflik SARA maupun aksi teror," papar Stanislaus.
Stanislaus menambahkan, Natuna adalah wilayah Indonesia yang sangat kaya akan sumber daya alam dan letaknya sangat strategis. Sikap tegas perlu dilakukan untuk menjaga dan mengelola wilayah tersebut dengan baik.
"Jika sikap Indonesia lemah, termasuk karena tekanan persahabatan dan investasi, maka jangan berharap wilayah tersebut dapat dipertahankan," jelas Stanislaus.
Seperti diketahui, Tiongkok kembali berulah di Natuna. Kapal berbendera Tiongkok masuk ke perairan Natuna tanpa izin.
Tiongkok bersikukuh bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang menyatakan bahwa Perairan Natuna termasuk dalam Nine-Dash Line China. Tiongkok menganggap bahwa wilayah Laut China Selatan seluas 2 juta km persegi dalam Nine-Dash Line adalah hak maritim historisnya.
Baca Juga
Kata Prabowo dan Luhut Soal Klaim Tiongkok atas Perairan Natuna
Sikap tegas Pemerintah Indonesia yang tidak akan pernah mengakui Nine-Dash Line atau sembilan garis putus-putus yang diklaim oleh Tiongkok sudah tepat. Natuna telah jadi milik Indonesia sesuai dengan ketetapan United Nations Convention for The Law of The Sea (UNCLOS) atau konvensi Hukum Laut PBB pada 1982.
Retno LP Marsudi menegaskan Indonesia tidak akan pernah mengakui klaim sepihak Tiongkok atas teritorial lautnya yang disebut Nine Dash Line. Presiden Joko Widodo melalu Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman juga menegaskan tidak akan kompromi dalam mempertahankan kedaulayan Indonesia. (Knu)
