Pengamat Nilai Kepuasan Publik Moderat Selama Setahun Prabowo–Gibran, Program Populer Rentan Berbalik Jadi Beban Politik

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pengamat Nilai Kepuasan Publik Moderat Selama Setahun Prabowo–Gibran, Program Populer Rentan Berbalik Jadi Beban Politik

Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Setpres)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting, Aditya Perdana, menilai tingkat kepuasan publik terhadap setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran berada pada level moderat.

"Tingkat kepuasan yang moderat ini menandakan bahwa publik masih memberi ruang dan waktu bagi pemerintahan Prabowo–Gibran," ujar Aditya dikutip Antara, Rabu (22/10).

Menurutnya, tahun pertama pemerintahan ini adalah fase krusial untuk menguji legitimasi publik. Aditya menjelaskan, evaluasi ini menggambarkan transisi dari euforia politik pascapemilu menuju periode penilaian atas kinerja dan hasil nyata pemerintahan.

Baca juga:

1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Mahasiswa Demo Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja

Kalangan terdidik cenderung lebih berhati-hati dalam memberikan penilaian, menunggu bukti konkret dibandingkan sekadar retorika. Di satu sisi, pemerintah berhasil menjaga stabilitas politik dan memperkenalkan program-program populis yang dikenal luas. Namun, di sisi lain, tantangan besar yang dihadapi adalah membuktikan efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Tantangan Keseimbangan Populisme dan Tata Kelola

Aditya menegaskan bahwa pemerintah masih memiliki peluang besar untuk memperbaiki persepsi publik, terutama jika mampu menunjukkan hasil nyata dari program prioritas. Ia menambahkan, komunikasi publik yang hanya reaktif terhadap kritik tidaklah cukup; diperlukan transparansi dan konsistensi dalam implementasi kebijakan.

Tahun pertama ini menjadi momen penting bagi pemerintahan Prabowo–Gibran untuk menyeimbangkan antara politik populisme dan tata kelola berbasis hasil.

"Publik tidak menolak kebijakan populis, tetapi mereka ingin melihat dampak nyatanya. Pemerintahan ini harus memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan dasar rakyat," katanya.

Baca juga:

Prabowo Wajibkan Menteri Kerja Pakai Maung, Mobil Bagus Boleh Dipakai Pas Libur

Sementara itu, Fajar Nursahid, Direktur Riset dan Program Algoritma, menilai program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) masih efektif menarik perhatian publik. Namun, ia menekankan bahwa pelaksanaannya harus dikawal serius agar program tersebut tidak kehilangan legitimasi.

"Program Makan Bergizi Gratis menjadi wajah paling dikenal pemerintahan Prabowo–Gibran. Namun popularitas tinggi tidak otomatis bermakna keberhasilan,” ujar Fajar Nursahid.

“Pemerintah perlu memastikan kualitas pelaksanaan di lapangan dan membangun kepercayaan publik agar program ini tidak sekadar populer, tetapi juga berdaya guna.”

Fajar mengingatkan bahwa tingkat eksposur tinggi tanpa pengelolaan narasi yang baik berpotensi berbalik menjadi liability politik bagi pemerintah di masa mendatang.

#Prabowo Subianto #Presiden Prabowo Subianto #Gibran Rakabuming Raka
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Nilai Kepuasan Publik Moderat Selama Setahun Prabowo–Gibran, Program Populer Rentan Berbalik Jadi Beban Politik
Pemerintahan ini harus memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan dasar rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pengamat Nilai Kepuasan Publik Moderat Selama Setahun Prabowo–Gibran, Program Populer Rentan Berbalik Jadi Beban Politik
Indonesia
Prabowo Wajibkan Menteri Kerja Pakai Maung, Mobil Bagus Boleh Dipakai Pas Libur
"Semua harus pakai Maung, saya nggak mau tahu,” tegas Prabowo dalam arahannya kepada para menteri.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Prabowo Wajibkan Menteri Kerja Pakai Maung, Mobil Bagus Boleh Dipakai Pas Libur
Indonesia
Setahun Prabowo-Gibran: Program Makan Gratis Prabowo Disorot Tajam, Dianggap Sebagai 'Nasi yang Belum Matang Sempurna'
Kekuatan tanpa partisipasi hanya akan melahirkan efisiensi semu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Setahun Prabowo-Gibran: Program Makan Gratis Prabowo Disorot Tajam, Dianggap Sebagai 'Nasi yang Belum Matang Sempurna'
Indonesia
Mobil Mewah Para Menteri Cuma Boleh Keluar Kandang Saat Akhir Pekan, Kalau Hari Kerja Wajib Pakai Maung
Prabowo sendiri telah menggunakan Maung sejak dilantik menjadi presiden tahun lalu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Mobil Mewah Para Menteri Cuma Boleh Keluar Kandang Saat Akhir Pekan, Kalau Hari Kerja Wajib Pakai Maung
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Isu-isu tersebut meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, peningkatan kesehatan, serta pendidikan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Indonesia
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
KPK mendorong agar Kemnaker dan para pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan melakukan langkah-langkah perbaikan sistem layanan publik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
Indonesia
Prabowo Buka-bukaan Kementerian Haji Dibentuk karena Penolakan Arab Saudi
Pemerintah Arab Saudi secara terang-terangan menolak jika urusan haji Indonesia hanya ditangani lembaga negara setingkat badan.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Prabowo Buka-bukaan Kementerian Haji Dibentuk karena Penolakan Arab Saudi
Indonesia
Perintah Prabowo ke Gus Irfan: Pangkas Waktu Tunggu Haji dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
Dalam sidang kabinet itu, Prabowo sempat menyinggung Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf yang akrab disapa Gus Irfan sedang berhalangan hadir karena sedang berada di Arab Saudi.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Perintah Prabowo ke Gus Irfan: Pangkas Waktu Tunggu Haji dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
Indonesia
Eks Penyidik KPK Desak Prabowo Aktifkan Kembali 57 Pegawai Korban TWK: Saatnya Buktikan Perubahan!
Pengembalian hak konstitusional para pegawai yang diberhentikan melalui TWK menjadi langkah konkret untuk menandai perbedaan KPK di bawah Setyo Budiyanto.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
Eks Penyidik KPK Desak Prabowo Aktifkan Kembali 57 Pegawai Korban TWK: Saatnya Buktikan Perubahan!
Bagikan