Pengamat Khawatir Ormas Keagamaan Ikut Terseret ke Lingkaran Mafia Tambang

Frengky AruanFrengky Aruan - Sabtu, 08 Juni 2024
Pengamat Khawatir Ormas Keagamaan Ikut Terseret ke Lingkaran Mafia Tambang

Ilustrasi tambang batu bara. (Foto: Antara)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengkritik konsesi tambang untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) keagaaman.

Ia menilai pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan dalam implementasinya tidaklah mudah. Pasalnya, pertambangan merupakan bisnis yang padat modal dan "sarang" mafia. Sehingga, diperlukan kapabilitas hingga permodalan yang cukup.

“Ormas keagamaan sayap bisnisnya sekalipun dia tidak akan memiliki kapabilitas, tidak memiliki kecukupan dana untuk mengolah (tambang),” kata Fahmy dalam diskusi daring bertajuk “Ormas Agama Urus Tambang Buat Apa?”, Sabtu (8/6).

Fahmy hawatir ormas keagaaman hanya menjadi makelar bisnis semata karena pada implementasinya tetap melibatkan swasta dan yang mendapatkan keuntungan justru pihak swasta.

Baca juga:

Konsesi Tambang untuk Ormas Keagamaan Langgar Konstitusi Menurut Pengamat

"Dalam kondisi semacam itu saya khawatir konsesi tadi akhirnya akan dijual. Akhirnya ormas akan jadi makelar doang. Yang kemudian mengajak kerja sama swasta. Yang dapat keuntungan swasta. Ormas keagamaan hanya dapat sedikit,” ujarnya.

Kendati demikian, Fahmy mengakui bahwa ormas keagamaan memang punya sayap bisnis, namun dia belum pernah mendengar bahwa ada sayap bisnis ormas yang melakukan investasi di sektor tambang.

“Yang ada pom bensin, yang mudah-mudah lah,” imbuhnya.

Atas dasar itu, Fahmy semakin khawatir jika ormas keagamaan justru terperosok ke dalam lingkaran mafia tambang. Mengingat, iklim bisnis di sektor tambang dari hulu ke hilirnya sudah tidak sehat.

“Bahwa mafia di tambang sangat ganas dan sulit ditembus. Penuh mafia. lni penuh mafia dan hampir untouchable karena bekingnya sangat kuat sekali," ungkapnya.

Baca juga:

Tokoh NU Jawab Tudingan Konsesi Tambang Bentuk Balas Budi Jokowi atas Kemenangan Prabowo-Gibran

Dia lantas mencontohkan kasus korupsi timah yang tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung) yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp300 triliunan.

"Saya khawatir kalau ormas keagamaan sayap bisnisnya sekalipun masuk ke grey area yang penuh dengan kejahatan hitam tambang. Jangan-jangan ormas keagamaan yang ingin memperbaiki akhlak tadi terseret dalam kegiatan-kegiatan mafia tadi," tuturnya.

Oleh karena itu, Fahmy menegaskan bahwa secara akademis konsesi tambang untuk ormas keagamaan sangat berisiko.

“Kalau dianalisis cost benefit itu lebih tinggi costnya. Atau dalam bahasa agama lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya,” pungkasnya. (Pon)

#Tambang #Ormas Keagamaan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
4,2 Juta Hektare Lahan Hutan Dijadikan Tambang Ilegal, Mulai 1 September Bakal Ditertibkan
Hasil penguasaan kawasan hutan tersebut nantinya akan dititipkan sementara kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) MIND ID melalui Kementerian BUMN untuk dikelola.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 28 Agustus 2025
4,2 Juta Hektare Lahan Hutan Dijadikan Tambang Ilegal, Mulai 1 September Bakal Ditertibkan
Indonesia
Prabowo Mau Sikat ‘Orang Kuat’ di Balik Tambang Ilegal, DPD RI Beri Dukungan
DPD RI mendukung Presiden RI, Prabowo Subianto, yang ingin memberantas orang-orang di balik tambang ilegal.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Prabowo Mau Sikat ‘Orang Kuat’ di Balik Tambang Ilegal, DPD RI Beri Dukungan
Indonesia
Yusril Sebut Prabowo Tegas Berantas Tambang Ilegal hingga Judi Online Tanpa Pandang Bulu
Presiden RI, Prabowo Subianto, bakal memberantas tambang ilegal hingga judi online tanpa pandang bulu.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Yusril Sebut Prabowo Tegas Berantas Tambang Ilegal hingga Judi Online Tanpa Pandang Bulu
Indonesia
DPD Dukung Prabowo Sikat Habis Oknum Jenderal TNI/Polri Pembeking Tambang Ilegal yang Rugikan Negara Rp 300 Triliun
Dia memperingatkan 'orang-orang kuat', baik itu dari Polri maupun TNI tidak menghalang-halangi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Agustus 2025
DPD Dukung Prabowo Sikat Habis Oknum Jenderal TNI/Polri Pembeking Tambang Ilegal yang Rugikan Negara Rp 300 Triliun
Indonesia
Pemerintah Masih Cari Lahan Tambang Batu Bara Buat Muhammadiyah
Sementara Muhammadiyah belum mendapatkan lahan untuk dikelola, NU sudah mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk mengelola bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 Juli 2025
Pemerintah Masih Cari Lahan Tambang Batu Bara Buat Muhammadiyah
Indonesia
PKPU PT Bara Prima Mandiri Cerminkan Risiko Sistemis dalam Investasi Tambang
Perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ini resmi ditetapkan berada dalam proses PKPU berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dwi Astarini - Rabu, 16 Juli 2025
PKPU PT Bara Prima Mandiri Cerminkan Risiko Sistemis dalam Investasi Tambang
Indonesia
Tahukah Kamu? Jika 70 Persen Pasokan Barubara Indonesia Berasal Dari Kalimatan!
Pada 2024, target produksi batu bara Indonesia sebanyak 710 juta ton, sedangkan realisasinya sebesar 836,1 juta ton. Target produksi terlampaui 117,76 persen, dengan nilai USD 37.773 miliar.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 Juli 2025
Tahukah Kamu? Jika 70 Persen Pasokan Barubara Indonesia Berasal Dari Kalimatan!
Indonesia
Bekas Tambang Bakal Dijadikan Tempat Budidaya Perikanan, Dimulai di Maluku Utara
Peta jalan tersebut, akan dieksekusi ketika cadangan nikel Indonesia sudah habis pada 10–30 tahun mendatang.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 29 Juni 2025
Bekas Tambang Bakal Dijadikan Tempat Budidaya Perikanan, Dimulai di Maluku Utara
Indonesia
Patuhi Putusan MA, Kemenhut Batalkan PPKH Izin Tambang di Pulau Wawonii
Perizinan tambang dalam kawasan hutan merupakan proses hilir
Wisnu Cipto - Selasa, 17 Juni 2025
Patuhi Putusan MA, Kemenhut Batalkan PPKH Izin Tambang di Pulau Wawonii
Indonesia
Mengejutkan! KPK Akui Telah Mengendus Korupsi Tambang Sebelum Raja Ampat Gempar
KPK akan menyerahkan hasil kajian terbaru tentang potensi korupsi pertambangan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Angga Yudha Pratama - Jumat, 13 Juni 2025
Mengejutkan! KPK Akui Telah Mengendus Korupsi Tambang Sebelum Raja Ampat Gempar
Bagikan