Wisnu Cipto
MerahPutih.com - KH Said Aqil Siroj menyuruh pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk melepas hak konsesi tambang dikembalikan kepada pemerintah demi menjaga marwah di tengah polemik perpecahan di internal orgnisasi.
Mustasyar atau Penasihat PBNU itu mengakui konsesi tambang awalnya dianggap sebagai bentuk penghargaan pemerintah sekaligus peluang penguatan ekonomi organisasi. Namun, lanjut dia, perkembangan situasi justru menunjukkan dampak negatif memecah belah internal PBNU.
“Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” kata Kiai Haji Said di Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12).
Baca juga:
Pengurus PBNU Berkonflik, Jaringan Kader Muda NU Desak Segera Islah
PBNU Tidak Butuh Konsesi Tambang Untuk Maju
Mantan Ketum PBNU itu menegaskan kemajuan warga NU tidak ditentukan oleh kepemilikan konsesi tambang. Menurutnya, pembangunan SDM melalui pesantren, ekonomi kerakyatan, beasiswa, kesehatan, dan digitalisasi layanan umat tetap menjadi prioritas utama.
“Keberkahan NU itu dari ketulusan, dari amanah, dari keilmuan. Bukan dari proyek tambang. Kita bisa maju tanpa itu semua, asal tata kelola dan pelayanan ke umat diperkuat,” ujar KH Said.
Baca juga:
Efek Negatif Konsesi Tambang ke PBNU
Usulan KH Said ini muncul di tengah polemik internal PBNU yang terus mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Dalam pandangannya lebih penting menjaga ketenangan organisasi dan memprioritaskan kepentingan jamaah dari pada hak konsensi tambang. Dia juga menyoroti sejumlah risiko yang muncul dari kepemilikan konsesi tambang PBNU:
- Potensi konflik internal
- Polarisasi kader
- Persepsi negatif publik
- Ketergelinciran organisasi ke ranah bisnis berisiko tinggi
- Terabaikannya prioritas NU seperti pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pemberdayaan umat
“NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khittah pendirian. Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan," tandas tokoh senior NU itu. (*)
