Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Pengamat Politik, Sebastian Salang meminta agar partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno yang tergabung dalam koalisi Indonesia Adil Makmur tetap solid berada di luar pemerintahan.
Ia melanjutkan, apabila tidak ada partai oposisi maka bukan tidak mungkin praktik-praktik korupsi akan semakin merajalela. Makanya phak oposisi dibutuhkan untuk pengawasan.
“Kekuasaan itu harus selalu di kontrol karena kekuasaan itu cenderung diselewengkan seperti korupsi. Makannya itu harus di kontrol oleh kekuatan yang kuat dengan oposisi,” kata Sebastian, Jumat (12/7).
Baca Juga: Fahri Hamzah Paparkan Konsep Oposisi dalam Sistem Presidensialisme
Sebastian menjelaskan, di dalam Undang-Undang, memang tidak diatur terkait harus adanya sebuah oposisi pemerintah. Namun, setiap partai politik harus memiliki kesadaran sendiri untuk mengawasi dan mengkontrol kekuasaan.
“Memang ada kemungkinan partai eks 02 yang memilih untuk bergabung dengan pemerintah. Godaan bergabung itu besar dan parpol di Indonesia itu belum tahan lapar,” jelasnya.
Lebih jauh ia menegaskan, pemerintah sendiri juga harus memberikan ruang untuk oposisi agar dapat membangun demokrasi yang lebih baik.
“Oposisi yang dibangun juga oposisi yang konstruktif. Kalau pemerintah bener ya bilang puji, kalau salah ya tegur,” jelas Sebastian.
Ia mengatakan, koalisi pemerintah sudah kuat dengan lima partai pendukung. Sedangkan, koalisi oposisi hanya empat partai.
Posisi oposisi juga semakin lemah dengan isu bergabungnya Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) ke kubu pemerintah. Salang menilai, demokrasi menjadi tidak sehat jika hal itu betul-betul terjadi.
Dia pun meminta partai di luar pemerintah tetap berada di posisi awal. Dengan begitu, kekuatan oposisi dapat mengimbangi kubu pemerintah.
"Berada di luar itu juga menjadi tugas penting bagi pemerintahan," ujar Sebastian Salang. (Knu)
Baca Juga: Ketika Dua Sabahat PKS dan Gerindra Berbeda Pandangan Soal Oposisi
