Pengamat: Jika PAN dan Demokrat ke Pemerintah, Demokrasi Jadi Tidak Sehat

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 12 Juli 2019
Pengamat: Jika PAN dan Demokrat ke Pemerintah, Demokrasi Jadi Tidak Sehat

Kampanye akbar Prabowo-Sandiaga di SUGBK, Jakarta, Minggu (7/4). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pengamat Politik, Sebastian Salang meminta agar partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno yang tergabung dalam koalisi Indonesia Adil Makmur tetap solid berada di luar pemerintahan.

Ia melanjutkan, apabila tidak ada partai oposisi maka bukan tidak mungkin praktik-praktik korupsi akan semakin merajalela. Makanya phak oposisi dibutuhkan untuk pengawasan.

“Kekuasaan itu harus selalu di kontrol karena kekuasaan itu cenderung diselewengkan seperti korupsi. Makannya itu harus di kontrol oleh kekuatan yang kuat dengan oposisi,” kata Sebastian, Jumat (12/7).

Prabowo Subianto yang diusung beberapa partai kembali kalah dalam Pilpres 2019 ( ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Prabowo Subianto yang diusung beberapa partai kembali kalah dalam Pilpres 2019 ( ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Baca Juga: Fahri Hamzah Paparkan Konsep Oposisi dalam Sistem Presidensialisme

Sebastian menjelaskan, di dalam Undang-Undang, memang tidak diatur terkait harus adanya sebuah oposisi pemerintah. Namun, setiap partai politik harus memiliki kesadaran sendiri untuk mengawasi dan mengkontrol kekuasaan.

“Memang ada kemungkinan partai eks 02 yang memilih untuk bergabung dengan pemerintah. Godaan bergabung itu besar dan parpol di Indonesia itu belum tahan lapar,” jelasnya.

Lebih jauh ia menegaskan, pemerintah sendiri juga harus memberikan ruang untuk oposisi agar dapat membangun demokrasi yang lebih baik.

“Oposisi yang dibangun juga oposisi yang konstruktif. Kalau pemerintah bener ya bilang puji, kalau salah ya tegur,” jelas Sebastian.

Ia mengatakan, koalisi pemerintah sudah kuat dengan lima partai pendukung. Sedangkan, koalisi oposisi hanya empat partai.

Posisi oposisi juga semakin lemah dengan isu bergabungnya Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) ke kubu pemerintah. Salang menilai, demokrasi menjadi tidak sehat jika hal itu betul-betul terjadi.

Dia pun meminta partai di luar pemerintah tetap berada di posisi awal. Dengan begitu, kekuatan oposisi dapat mengimbangi kubu pemerintah.

"Berada di luar itu juga menjadi tugas penting bagi pemerintahan," ujar Sebastian Salang. (Knu)

Baca Juga: Ketika Dua Sabahat PKS dan Gerindra Berbeda Pandangan Soal Oposisi

#Prabowo Subianto #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
Viral Video Prabowo Diputar di Bioskop, Kini Sudah Tidak Tayang di Solo
Video Presiden RI, Prabowo Subianto, viral di media sosial. Sebab, video tersebut diputar di bioskop Indonesia. Kini, video itu sudah ditarik dan tak tayang lagi di Solo.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
Viral Video Prabowo Diputar di Bioskop, Kini Sudah Tidak Tayang di Solo
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Legislator Sebut Munculnya Prabowo di Bioskop Jadi Bagian dari Inovasi Pemerintah
Publik justru akan merasa penasaran jika kinerja pemerintah tidak dikomunikasikan secara baik
Angga Yudha Pratama - Senin, 15 September 2025
Legislator Sebut Munculnya Prabowo di Bioskop Jadi Bagian dari Inovasi Pemerintah
Indonesia
Jubir Presiden Pastikan Surpres Prabowo Tentang Pergantian Kapolri Hoaks
Isu Surpres Presiden Prabowo ke DPR untuk pergantian Kapolri Listyo Sigit Prabowo mulai ramai dibicarakan publik sejak Jumat (12/9) kemarin.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
Jubir Presiden Pastikan Surpres Prabowo Tentang Pergantian Kapolri Hoaks
Indonesia
Prabowo Langsung ke Bali dari Abu Dhabi, Dengarkan Curhat Korban Banjir
Pesawat kepresidenan Presiden Prabowo mendarat di Lanud I Gusti Ngurah Rai, Bali sekitar pukul 12.00 WITA, setelah pesawat itu lepas landas dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada Sabtu (13/9) pagi.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
Prabowo Langsung ke Bali dari Abu Dhabi, Dengarkan Curhat Korban Banjir
Indonesia
Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo
DPR RI tidak akan terlibat dalam Komisi Reformasi Polri karena mereka nantinya yang akan mengawasi komisi.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 September 2025
Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo
Indonesia
Prabowo Undang Tokoh Gerakan Nurani Bangsa ke Istana, Romo Magnis Datang Nyaris Telat
Pertemuan para tokoh GNB dengan Presiden Prabowo akan membahas mengenai perkembangan terakhir dan kondisi terkini bangsa Indonesia.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Prabowo Undang Tokoh Gerakan Nurani Bangsa ke Istana, Romo Magnis Datang Nyaris Telat
Indonesia
Kursi Menko Polkam dan Menpora Masih Kosong, Prabowo: Tunggu Waktunya
Kursi Menko Pulkam dan Menpora kini masih kosong. Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan, hanya menunggu waktu saja,
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Kursi Menko Polkam dan Menpora Masih Kosong, Prabowo: Tunggu Waktunya
Indonesia
Gibran Tegaskan Reshuffle Kabinet Merah Putih Sudah Diperhitungkan Matang oleh Prabowo untuk Optimalkan Kinerja Pemerintah dan Pelayanan Publik
Seluruh prosesi pengangkatan dan pemberhentian ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Gibran Tegaskan Reshuffle Kabinet Merah Putih Sudah Diperhitungkan Matang oleh Prabowo untuk Optimalkan Kinerja Pemerintah dan Pelayanan Publik
Bagikan