Adinda Nurrizki
MerahPutih Nasional- Peneliti Pusat Kajian Universitas Trisaksi, Juliaman Saragi, mengingatkan kembali terhadap langkah kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang sudah dan akan datang. Sebab dalam sudut pandang realisme politik, sebuah kebijakan yang diambil adalah bersififat kompromistis.
"Tidak akan ada perbubahan radikal dalam satu tahun ini kalau itu dilihat dari realisme politik," kata Juliaman saat menjadi pembicara pada acara diskusi bertajuk "Menatap Masa Depan Indonesia Era Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla" di Gedung Juang, Jakarta, Senin (22/12).
Kendati demikian, Jualiaman menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi-JK yang baru berjalan dua bulan lebih ini tidak bisa dijastifikasi sebagai pemerintahan yang gagal. Jokowi memang sudah mengambil langkah kebijakan menaikkan harga bahan bakar minya (BBM) dan menaikan tarif dasar listrik. Kenaikan harga BBM ini sudah jelas cukup berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya.
"Soal BBM, kenapa bbm harus dinaikkan. Ini biaya hidup pasti naik. Dan itu adalah tugas kita menjelaskan ke publik," katanya.
Juliaman juga menambahkan tentang keberadaan politik yang kompromistis. Dikatakannya, jika terjadi perbedaan pandangan, misalnya tentang sebuah kebijakan, di sana dapat dipastikan ada sebuah kompromi. Kompromistik politik itu, kata dia jangan hanya ditingkat elitnya saja.
"Tapi kita juga harus menjadi bagian dalam kompromi itu. Jadi jangan hanya elit saja. Kita harus berperan aktif untuk menjalankan cita-cita bangsa ini," pungkasnya.
Untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, Juliaman juga mengingatkan agar pemerintah ataupun masyarakat tidak menyelekan hal-hal yang bersifat remeh-temeh. Jika ada peluang untuk masuk pada sistem demokrasi, maka hal tersebut harus diambil. Apalagi seperti yang dipraktikkan kau elit selama ini, dunia politik bukanlah sesuatu yang mudah.
"Yang paling penting adalah bagamana memperkuat civil socoiety. Perbuahan-perubahan atau kebijakan ini jangan hanya diambil oleh elit saja. Perubahan itu tidak hanya dimulai dari yang besar, tapi dari hal-hal kecil. Sekecil apapun ruang demokrasi, itu harus diambil," katanya. (MP/Hur)
