Pengamat Intelijen Minta Pemerintah Jangan Terlalu Fokus Tangani COVID-19

Merahputih.com - Pengamat Intelijen dan Keamanan Negara, Stanislaus Riyanta menilai penanganan pandemi COVID-19 yang melibatkan TNI, Polri dan BIN, menjadi peluang bagi aktor-aktor yang ingin membuat teror bagi pemerintah.

Aktor tersebut bisa jadi memanfaatkan kelengahan aparat keamanan di tengah pandemi global. Dalam perspektif intelijen, kata Stanislaus, ancaman akan terjadi jika ada celah kerawanan.

Dalam situasi pandemi COVID-19 ini tentu saja muncul celah-celah kerawanan sebagai dampak dari konsentrasi pemerintah dalam penanganan COVID-19.

Baca Juga:

Pemeriksaan Cepat Kunci Sukses Bali Tangani COVID-19

"Selain itu, dengan adanya tekanan ekonomi, pemberlakukan pembatasan sosial yang berdampak pada terbatasnya kesempatan kerja, menjadi isu yang didorong oleh aktor-aktor tertentu kepada masyarakat, dengan tujuan menggerus ketaatan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," kata Stanislaus di Jakarta, Kamis (4/6).

Hal ini disampaikan langsung oleh Stanislaus Riyanta saat menjadi narasumber dalam Webinar yang digelar oleh Indonesian Public Institute (IPI) dengan tema 'Era New Normal: Indonesia Optimis versus Indonesia Terserah'. Stanislaus menegaskan bahwa gangguan keamanan yang sudah terjadi secara nyata adalah dari kelompok radikal yang melakukan aksi teror.

Diantaranya adalah aksi teror terhadap petugas kepolisian di Poso oleh kelompok MIT (15/4/2020) dan serangan lone wolf di Polsek Daha Selatan HSS Kalsel (1/6/2020) menunjukkan bahwa kelompok teroris memanfaatkan celah kerawanan di saat pandemi COVID-19 ini untuk menyerang Polisi.

Ancaman dari kelompok pengusung ideologi khilafah juga terus terjadi. Penyebaran pamflet ideolofi khilafah di Kupang menjadi salah satu bukti bahwa propaganda khilafah terus dilakukan. Kelompok pengusung khilafah yang sudah secara resmi dibubarkan diketahui juga mencoba eksis, termasuk melalui forum akademis.

"Bukti pamflet yang beredar dengan atribut sebagai Jubir HTI menunjukkan bahwa meskipun sudah dilarang pemerintah mereka tetap mencoba untuk eksis," imbuhnya.

Stanislaus mengatakan, kasus Ruslan Buton yang melakukan propaganda agar Jokowi mundur adalah salah satu gerakan yang memanfaatkan situasi pandemi COVID-19.

Propaganda yang dilakukan Ruslan Buton dapat diduga masuk dalam kategori informasi yang menimbulkan kebencian dan kegaduhan. Kata dia, narasi tentang pemakzulan Jokowi juga muncul dari berbagai titik, selain lewat mimbar akademis juga sangat marak di media massa.

Meskipun menjadi hak bagi akademisi untuk berpikir kritis terkait isu pemakzulan Jokowi, namun menjadi tidak etis dan tidak mempunyai bela rasa, jika pada saat pandemi COVID-19 akademisi justru memprioritaskan diskusi terkait politik, pemakzulan presiden, daripada berkontribusi secara akademis untuk melawan COVID-19.

Meskipun demikian, isu tentang adanya teror terhadap akademisi yang berniat melakukan diskusi tetap harus diusut tuntas. Dapat diyakini bahwa gaya-gaya teror tersebut bukan inisiatif dari pemerintah.

Penegak hukum harus tegas, korban teror harus kooperatif bekerja sama dengan penegak hukum untuk menyampaikan bukti supaya kasus ini dapat diusut tuntas.

"Siapa pelaku teror dan apa motifnya harus dibuka agar tidak menjadi fitnah, dan tidak menjadi sandungan bagi negara yang menjunjung tinggi demokrasi," tegas Stanislaus Riyanta.

Baca Juga:

BPIP Ajak Masyarakat Bergotong-royong Cegah Penyebaran COVID-19

Stanislaus menyampaikan narasi-narasi yang cenderung menyudutkan pemerintah dengan menggunakan isu kebangkitan komunis.

Menurutnya, narasi ini sangat marak di media sosial. Dilihat dari sumber penyebar narasi tersebut, tidak jauh berbeda dengan sumber propaganda hal yang sama pada saat Pilpres 2019.

"Kewasapdaan terhadap ancaman komunisme tentu tetap harus ada, namun jika kewaspdaan tersebut berujung kepada fitnah atau untuk mendeskreditkan pemerintah di tengah pandemi COVID-19 ini tentu menjadi tidak patut dan dapat dinilai ada motif tersembunyi," kata Stanislaus Riyanta. (Knu)