Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pengamat politik Ray Rangkuti mengkritisi proses pemilihan lima anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ray berpendapat, situasi ini bisa diasumsikan bahwa mereka sekarang berada di bawah presiden.
Karena, secara organisasi, KPK itu ada di bawah presiden, bekerja dengan birokrasi yang garis strukturnya juga ke presiden, dengan komisioner yang tak sepenuhnya independen.
"Jadi, hampir bisa disebut, KPK yang sekarang ditempati oleh 'all the president men'," papar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) itu kepada wartawan, Minggu (22/12).
Baca Juga
Ray menganggap, bisa saja kerja Dewan Pengawas bekerja sesuai dengan 'keinginan' Presiden.
"Jadi, jika presidennya tidak memiliki minat yang kuat untuk isu-isu anti korupsi, kemungkinan setengah kemampuan lembaga ini akan hilang. Atau lebih mengkhawatirkannya adalah mereka bekerja dalam bayangan minat presiden," jelas dia.
Ray mengakui jika nama-nama yang dipilih memang figur yang baik. Namun yang menjadi persoalan adalah mereka sekarang menempati sebuah jabatan dengan fungsi yang tumpang tindih.
Ia menjelaskan, jabatan mereka adalah pengawas sekaligus penentu satu kegiatan dapat dieksekusi atau tidak.
Dan jika dilihat dari struktur organisasi dan model rekrutmennya, ia menyebut, Dewas KPK hanya punya garis struktural dengan presiden.
Dewas KPK juga harus mengawasi agar komisioner tidak melenceng tapi yang izin pelaksanaannya justru ada di kewenangan mereka.
"Lalu siapa yang bisa memastikan bahwa dewasnya juga bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Apakah mereka benar-benar memberi atau menolak izin atas dasar pertimbangan objektif atau subjektif?," ucap Ray.
Baca Juga
Dewas KPK Tak Bisa Langsung Kerja, Tumpak: Kami Masih Tunggu Perpres
Sementara, struktur yang membingungkan ini justru berpotensi membuat nama-nama baik kelima Dewas KPK itu tidak dapat berkreasi dengan optimal.
"Orang baik yang masuk ke dalam struktur organisasi yang membingungkan. Mau kencang, tidak bisa. Mau pelan, tapi mesin kinerja KPK-nya ada juga di tangan mereka," ungkapnya. (Knu)
