Pilpres 2019

Pengamat CSIS: Cawapres Jokowi Harus Seorang Tokoh Muslim

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 24 Juli 2018
Pengamat CSIS: Cawapres Jokowi Harus Seorang Tokoh Muslim

Pengamat Politik J Kristiadi (Foto: Twitter/@KristiadiJ)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pasangan Jokowi di Pilpres 2019 masih belum juga ditentukan. Sementara ini, sudah ada lima nama yang menjadi kandidat cawapres Jokowi. Di tengah teka-teki calon pendamping Jokowi, Pengamat politik CSIS J Kristiadi menyatakan pasangan Joko Widodo dalam Pemilihan Umum Presiden 2019 haruslah seorang muslim.

"Saya selalu konsisten bahwa konteks 5 tahun ke depan pendamping Pak Jokowi harus seorang tokoh muslim. Muslim seperti apa? Muslim yang diterima oleh semua pihak kalau bisa, atau sebagian besar pihak yang kemudian bisa diharapkan mengayomi semuanya," katanya di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (23/7) kemarin, usai bertemu Wapres Jusuf Kalla.

Keberadaan tokoh muslim yang berwibawa sebagai calon wakil presiden pendamping Jokowi, menurut dia, dibutuhkan supaya pemerintahan cukup stabil.

"Itu bisa bermacam-macam 'kan, bisa ada Pak Ma'ruf Amin, Pak Said Aqil Sirodj, Pak Jusuf Kalla sendiri, ya, macam-macamlah, tinggal sekarang bagaimana prinsip-prinsip itu disesuaikan dengan konteks-konteka dimensi yang lain," kata J. Kristiadi.

Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin
Presiden Jokowi bersalaman dengan Ketua MUI Ma'ruf Amin (tengah) dalam seruan persatuan di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (16/5). (Biro Pers Setpres)

Pemerintahan yang stabil, katanya lagi, dibutuhkan untuk menata landasan pengelolaan kekuasaan negara yang sekarang ini dinilai tidak ada pakemnya.

Sementara itu, dalam kesempatan bertemu dengan Wapres RI Jusuf Kalla, J. Kristiadi sebagaimana dilansir Antara mengungkapkan tentang sejumlah masalah dalam politik Indonesia, di antaranya penataan kekuasaan yang masih karut-marut, sistem politik yang tidak kondusif bagi konsolidasi partai politik, dan masalah-masalah dalam pemilu dan pilkada di Indonesia.

"Masukan-masukan saya, pengalaman-pengalaman ini saya sampaikan supaya semua calon pemimpin bangsa betul-betul mengerti sebetulnya yang diperlukan saat ini tidak cuma pemahaman bagaimana sulitnya menata kekuasaan karena semua orang merasakan," katanya.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Menteri Yasonna Stres Akibat Kalapas Sukamiskin Ditangkap KPK

#J Kristiadi #Pengamat Politik #Bursa Cawapres Jokowi #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Indonesia
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Perang antara AS-Israel vs Iran bisa menjadi krisis global, jika Rusia dan China ikut terlibat.
Soffi Amira - Kamis, 05 Maret 2026
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Bagikan