Pengakuan Berbeda Jokowi dan PAN Soal Pertemuan Koalisi di Istana

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 26 Juli 2017
Pengakuan Berbeda Jokowi dan PAN Soal Pertemuan Koalisi di Istana

Presiden Jokowi diikuti Wapres Jusuf Kalla memberikan ucapan selamat kepada Dewan Pengawas dan Anggota BPKH yang baru dilantiknya, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7) pagi. (Foto: JAY/Humas)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengadakan pertemuan dengan partai-partai koalisi pendukung pemerintah, minus Partai Amanat Nasional (PAN). Terkait dengan hal ini, Jokowi memberikan penjelasan.

“Bisa saja undangannya nggak sampai, tapi kan bukan dari saya undangannya. Saya tahunya seluruh partai pendukung itu kita undang," kata Presiden Jokowi usai pelantikan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Kuangan Haji (BPKH), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7) pagi.

Lebih jauh Jokowi mengatakan ada beberapa alasan mengapa perwakilan PAN tak hadir dalam pertemuan itu walaupun pihaknya sudah mengirimkan undangan.

"Bisa saja undangannya enggak sampai, bisa saja sampai tapi enggak hadir. Tapi nggak ngerti itu kan teknis, mungkin di Menteri Sekretaris Negara,” kata Jokowi menambahkan.

Jokowi memastikan, bahwa hubungannya dengan PAN baik-baik saja, meski dalam beberapa kasus sikap partai tersebut dianggap tidak sejalan dengan pemerintah.

“Wong kita baik-baik saja kok, baik-baik saja kita, baik-baik saja,” tegas Presiden Jokowi.

Pernyataan Jokowi ini berbeda dengan Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto. Yandri mengaku, pihaknya tidaktidak hadir karena tidak menerima undangan pertemuan itu.

Pertemuan itu hanya diikuti perwakilan enam parpol pendukung pemerintah, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dan PPP.

Wakil partai koalisi pendukung pemerintah yang hadir dalam pertemuan itu adalah Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto, Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng, Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati, Ketua Fraksi PKB Ida Fauziah, Bendahara Fraksi Golkar Robert J Kardinal, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, anggota DPR Fraksi PPP Amir Uskara dan anggota Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon

Sementara Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. (*)

#Koalisi Indonesia Hebat #Presiden Jokowi #PAN
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Indonesia
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
PAN menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang sedang berjalan di KPK
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai wacana yang digagas PAN sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Februari 2026
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Bagikan