Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Ketua DPR nonaktif Setya Novanto secara resmi telah mengajukan diri menjadi justice collaborator (JC) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu ingin agar kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun terang benderang.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara. Menurut dia, pengajuan diri Setnov sebagai JC hanya akal-akalan dari KPK.
Pasalnya, saat ini Setnov dalam posisi terjepit sehingga 'terpaksa' mengajukan diri sebagai JC.
"Sekarang dia (KPK) mau membesarkan seolah dari Novanto itu mengalir uang ke mana-mana, itu bohong" ujar Fahri usai diskusi bertajuk 'Jawa Adalah Kunci' yang digelar Voxpol Center Research and Consulting di Bumbu Desa, kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (11/1).
Menurut Fahri, jika mantan Ketua DPR itu mau menjadi JC, hal tersebut hanya untuk membatasi peristiwa lain yang belum diungkap KPK, seperti 14 nama yang telah mengembalikan uang bancakan e-KTP, tetapi tak kunjung ditetapkan tersangka.
"Sederhanalah, mana 14 nama yang udah disebut kembalikan uang itu? Jadi, gak usah ceritakan drama baru. Saya tahu ini akal-akalan KPK. Kenapa belum jadi tersangka? Kenapa nama-nama orang itu hilang?," tegasnya.
Sebelumnya, kuasa hukum Setnov, Firman Wijaya membenarkan, kliennya mengajukan diri sebagai justice collaborator untuk membongkar pelaku lain dalam proyek yang dibiayai APBN senilai Rp 5,9 triliun itu.
"Nanti fakta-fakta bisa kelihatan, di mana posisi pak Novanto. Jadi, apa yang disebut dengan berpengaruh sebenarnya pada proses penganggaran. Siapa inisiator penganggaran? Ini penting, di mana proyek ini diusulkan," kata Firman Wijaya di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (11/1).
Dalam perkara ini, Setnov didakwa menerima US$ 7,3 juta dan jam tangan Richard Mille senilai US$ 135 ribu dari proyek e-KTP.
Setya Novanto menerima uang tersebut melalui mantan direktur PT Murakabi sekaligus keponakannya Irvanto Hendra Pambudi Cahyo maupun rekan Setya Novanto dan juga pemilik OEM Investmen Pte.LTd dan Delta Energy Pte.Lte yang berada di Singapura Made Oka Masagung.
Sedangkan jam tangan diterima Setnov dari pengusaha Andi Agustinus dan direktur PT Biomorf Lone Indonesia Johannes Marliem sebagai bagian dari kompensasi karena Setnov telah membantu memperlancar proses penganggaran.
Dalam surat dakwaan, mantan Bendahara Umum Partai Golkar tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung telah melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang serta jasa proyek e-KTP.
Setya Novanto didakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam kasus e-KTP. Atas perbuatannya tersebut, negara rugi sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 itu.
Atas perbuatannya, Setya Novanto didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)
Baca berita terkait Fahri Hamzah lainnya: Fahri Hamzah: Putusan MK Soal Presidential Threshold Batasi Pilihan Rakyat
