Pengaduan Rizieq, Komnas HAM Pastikan Tak Kirim Tim ke Luar Negeri

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 15 Mei 2017
Pengaduan Rizieq, Komnas HAM Pastikan Tak Kirim Tim ke Luar Negeri

Ketua Komnas HAM Nur Kholis (kanan) saat diwawancara wartawan. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dipastikan tidak akan mengirim tim ke luar negeri untuk menggali informasi dari Rizieq Shihab, terkait dugaan kriminalisasi terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut.

"Soal ke luar negeri, memang ada kesulitan teknis. Kendala teknis, di antaranya soal pendanaan ya," ujar Ketua Komnas HAM Nur Kholis di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/5).

Menurut Nur, dirinya telah bertemu dengan tim yang akan merespon pengaduan Rizieq. Namun, ia mengaku sampai saat ini belum mengetahui keberadaan Rizieq.

"Jadi kalau memang nanti diperlukan informasi dari Pak Habib Rizieq dengan keberadaannya yang saya belum tahu ya, mungkin nanti tim tahu," ungkapnya.

Menyusul pengaduan pihak Rizieq ke Komnas HAM, dengan alasan telah dikriminalisasi oleh kepolisian atas berbagai kasus yang kini menjeratnya, Komnas HAM merespon dengan membentuk tim, yang diketuai oleh komisioner Komnas HAM Natalius Pigay.

"Kalau tim untuk Pak Habib Rizieq dan kawan-kawan itu Pak Natalius Pigai," tukasnya.

Meski Komnas HAM nantinya dapat menemui Rizieq di luar negeri, proses tersebut tidak akan mudah. Pasalnya, akan terganjal teritorial dan kemungkinan besar hanya bisa bertemu di kedutaan.

"Yang lebih rumit lagi adalah kalau di negara yang bersangkutan tidak ada komisi HAM-nya. Jadi, kita harus berkomunikasi dengan siapa. Sementara biasanya teritori kita itu ada di embassy," ungkapnya.

Komnas HAM, lanjut Nur, mempersilakan alumni dari Universitas Raja Daud, Arab Saudi itu berkomunikasi dengan tim dari Komnas HAM melalui surat-menyurat.

"Sementara ini bagi Pak Habib Rizieq silakan saja nanti berkomunikasi dengan tim. Tapi, lewat surat-menyurat terlebih dahulu," ucapnya.

"Prinsipnya begini, semua orang dapat mengadu ke Komnas HAM. Nah, pengaduan kan harus ditindaklanjuti. Nah, tindak lanjut ini kan harus ada klarifikasi sifatnya terkait dengan data, terkait dengan informasi apa yang akan disampaikan, kemudian keluhannya nanti apa yang secara prinsip yang ingin disampaikan kepada Komnas HAM," pungkas Nur Kholis. (Pon)

Baca juga berita lain terkait Habib Rizieq dalam artikel: Kuasa Hukum Tegaskan Rizieq Masih Di Luar Negeri

#Presiden Jokowi #Komnas HAM #Habib Rizieq
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Respons Usulan Komnas HAM soal MBG, Revisi Perpres Diminta Jangan Terburu-buru
Komisi XIII DPR menyoroti usulan Komnas HAM yang meminta adanya revisi Perpres. Hal itu harus disikapi secara objektif dan tidak terburu-buru.
Soffi Amira - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Respons Usulan Komnas HAM soal MBG, Revisi Perpres Diminta Jangan Terburu-buru
Indonesia
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membantah tak melibatkan masyarakat dalam penyusunan perubahan Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Indonesia
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Andreas menegaskan Komnas HAM harus tetap menjadi lembaga independen agar bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dalam melindungi hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran HAM.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Indonesia
Komnas HAM Surati TNI Minta Akses Periksa 4 Tersangka Teror Aktivis KontraS Andrie Yunus
Komnas HAM juga mendalami dugaan keterlibatan pihak lain di luar empat tersangka yang sudah ditahan.
Wisnu Cipto - Rabu, 08 April 2026
Komnas HAM Surati TNI Minta Akses Periksa 4 Tersangka Teror Aktivis KontraS Andrie Yunus
Indonesia
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Komisi XIII DPR mendesak Komnas HAM untuk menetapkan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Soffi Amira - Minggu, 29 Maret 2026
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Indonesia
Komnas HAM Tuntut Anggota Bais TNI Pelaku Teror Aktivis KontraS Diseret ke Pengadilan Umum
Tujuannya agar aparat militer yang terlibat tidak mendapatkan perlakuan istimewa yang berujung pada impunitas.
Wisnu Cipto - Kamis, 19 Maret 2026
Komnas HAM Tuntut Anggota Bais TNI Pelaku Teror Aktivis KontraS Diseret ke Pengadilan Umum
Indonesia
Komnas HAM Berikan Status Pembela HAM ke Andrie, Sebagai Cara Perlindungan
Maksud dari respons cepat pemberlakuan status dan surat perlindungan itu sebagai pesan untuk aparat penegak hukum (APH) mengungkap kasus tersebut secara cepat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 Maret 2026
Komnas HAM Berikan Status Pembela HAM ke Andrie, Sebagai Cara Perlindungan
Indonesia
Polisi Didesak Bikin Unit Khusus Penanganan Konflik Agraria dan SDA
Saat ini kepolisian sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen internal yang mendukung penanganan konflik lahan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 09 Maret 2026
Polisi Didesak Bikin Unit Khusus Penanganan Konflik Agraria dan SDA
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
DPR Desak LPSK dan Komnas HAM Kawal Kasus Penganiayaan Lansia di Pasaman
DPR mendesak LPSK dan Komnas HAM untuk mengawal kasus penganiayaan lansia di Pasaman, Sumatera Barat.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
DPR Desak LPSK dan Komnas HAM Kawal Kasus Penganiayaan Lansia di Pasaman
Bagikan