Penetapan PBB, KPU Undang Seluruh Pimpinan Parpol yang Ikut Pemilu

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 06 Maret 2018
Penetapan PBB, KPU Undang Seluruh Pimpinan Parpol yang Ikut Pemilu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengundang seluruh pimpinan partai politik peserta pemilu untuk menyaksikan rapat pleno penetapan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai partai peserta pemilu 2019.

Berdasarkan agenda yang diterima wartawan, penetapan PBB sebagai partai peserta pemilu akan dilakukan melalui mekanisme rapat pleno terbuka pukul 19.30 WIB di Jakarta.

"Mekanisme penetapannya sama yakni melalui rapat pleno terbuka," kata Ketua KPU Arief Budiman seperti dilansir Antara, Selasa (6/3).

Selain pimpinan parpol peserta pemilu, KPU juga mengundang Bawaslu, kementerian, dan lembaga terkait, lembaga pemerhati pemilu serta media massa.

Seusai menetapkan PBB sebagai parpol peserta pemilu, KPU akan langsung menetapkan nomor urut bagi PBB tanpa melalui mekanisme pengundian.

Sebab pengundian nomor urut telah dilakukan terhadap 18 partai yakni terdiri dari 14 partai nasional dan empat partai lokal Aceh beberapa waktu lalu. (*)

Baca juga berita terkait di: KPU Verifikasi Faktual ke Kantor Partai Bulan Bintang

#Partai Bulan Bintang #Komisi Pemilihan Umum #Arief Budiman
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
Pedagang Pasar Pramuka Geruduk Balai Kota, Protes Sewa Kios Naik hingga Rp 425 Juta
Asosiasi pedagang Pasar Pramuka mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk melakukan audiensi soal kenaikan biaya sewa kios.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Oktober 2025
Pedagang Pasar Pramuka Geruduk Balai Kota, Protes Sewa Kios Naik hingga Rp 425 Juta
Indonesia
OSO Pimpin 9 Partai Nonparlemen, Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk Lawan Parliamentary Threshold
Sembilan partai yang telah bergabung adalah Partai Hanura, PBB, Partai Buruh, Perindo, PKN, Prima, PPP, Partai Berkarya, dan Partai Ummat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 25 September 2025
OSO Pimpin 9 Partai Nonparlemen, Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk Lawan Parliamentary Threshold
Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Idealnya, ada jeda waktu antara satu setengah hingga dua tahun
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Indonesia
Eks Ketua KPU Jadi Saksi Sidang Hasto Hari Ini
Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman jadi saksi dalam sidang Hasto.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 April 2025
Eks Ketua KPU Jadi Saksi Sidang Hasto Hari Ini
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Diperiksa KPK Terkait Kasus Hasto, Eks Ketua KPU: Keterangan Saya Sama seperti 5 Tahun Lalu
Arief Budiman rampung diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (15/1).
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Januari 2025
Diperiksa KPK Terkait Kasus Hasto, Eks Ketua KPU: Keterangan Saya Sama seperti 5 Tahun Lalu
Indonesia
Wakil Kepala BPJPH Maju Calon Ketum PBB, Rivalnya Anak dan Keponakan Yusril
Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ini mengamini, kon­testasi meraih posisi Ketum PBB bukan perkara mudah.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Januari 2025
Wakil Kepala BPJPH Maju Calon Ketum PBB, Rivalnya Anak dan Keponakan Yusril
Indonesia
DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025
Syarat pilkada ulang digelar bila calon tunggal tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen.
Wisnu Cipto - Kamis, 26 September 2024
DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025
Bagikan