Penetapan Jenderal Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI Digelar Besok

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 20 November 2023
Penetapan Jenderal Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI Digelar Besok

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan keterangan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11/2023). (ANTARA/Yashinta Difa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi I DPR telah sepakat nama Agus Subiyanto, yang kini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat, sebagai calon Panglima TNI untuk menggantikan Yudo Margono.

Fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon tunggal Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dilangsungkan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/11) pekan lalu.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, penetapan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI perlu segera dilakukan mengingat Panglima Laksamana Yudo Margono akan memasuki masa pensiun pada 26 November 2023.

Puan melanjutkan, DPR akan menetapkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI dalam rapat paripurna pada Selasa (21/11) besok.

Baca Juga:

Calon Panglima TNI Sebut Ada Sanksi Tegas Bagi Prajurit yang Tak Netral di Pilpres 2024

“Kalau sesuai aturan (waktu pensiun) itu sesuai dengan ulang tahun beliau (Yudo) yang nantinya jatuh pada 26 November. Jadi, sebelum beliau memasuki masa pensiun, segera ada pengganti nama calon Panglima TNI,” kata Puan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (20/11).

Dalam agenda rapat paripurna ke-9 masa persidangan II tahun sidang 2023-2024, salah satu agenda yang akan diputuskan adalah hasil tes uji kelayakan dan kepatutan yang sudah dilakukan Komisi I DPR kepada Agus.

“Terkait Panglima TNI, (rapat paripurna) untuk menetapkan atau menyetujui usulan dari Presiden terkait penggantian Panglima TNI yang akan datang,” kata Puan.

Baca Juga:

Penentuan Akhir Calon Panglima TNI Jenderal Agus di Paripurna DPR 21 November

Sementara itu, berdasarkan rangkaian agenda serah terima jabatan Panglima TNI seperti disampaikan Asisten Personel (Aspres) Panglima TNI kepada wartawan, pelantikan panglima baru akan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11), pukul 10.00 WIB.

Kegiatan itu dirangkai dengan upacara serah terima jabatan Panglima TNI di Plaza Mabes TNI, Jakarta, pukul 13.30 WIB, dan dilanjutkan dengan acara pisah sambut serta tradisi pelepasan Laksamana TNI Yudo Margono. (Knu)

Baca Juga:

Komisi I DPR Setujui Jenderal Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI

#Puan Maharani #Panglima TNI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Indonesia
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Puan Maharani meminta Kemlu berkoordinasi dengan Malaysia terkait dampak asap karhutla di Kalimantan yang dapat dirasakan hingga negara tetangga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Agustus 2026
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Indonesia
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa NTT magnitudo 7,7. Pendataan korban, distribusi logistik, dan pengungsian ramah kelompok rentan jadi prioritas.
Wisnu Cipto - Minggu, 16 Agustus 2026
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna RUU APBN 2027
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 14 Agustus 2026
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna RUU APBN 2027
Indonesia
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Puan Maharani membuka Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027. Sejumlah isu disorot, mulai kasus hukum, lapangan kerja, pendidikan hingga BPJS Kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 Agustus 2026
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Bagikan