Penerbitan Perpres TKA, PKS Ingatkan Pesan Bung Karno

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 24 Mei 2018
Penerbitan Perpres TKA, PKS Ingatkan Pesan Bung Karno

Ilustrasi tenaga kerja ahli. Foto: PNJ

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penerbitan Perpres No 20 Tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) masih menjadi polemik hangat yang diperbincangkan sejumlah pihak.

Di kalangan oposisi seperti PKS dan Gerindra, penerbitan Perpres ini menjadi amunisi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah.

Padahal, penggunaan TKA di tanah air sudah terjadi sejak zaman orde baru lalu. Hanya saja, bagi PKS Perpres ini tidak tepat di saat pengangguran di tanah air terhitung tinggi.

"Penerbitan Perpres oleh pemerintah seperti menggelar karpet merah bagi TKA untuk bekerja di Indonesia," kata Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid saat mengisi diskusi bertema 'TKA, Investasi dan Kedaulatan Negara' di Ruang Pleno PKS, Komplek Parlemen Jakarta, Kamis (24/5).

Berdasarkan data Kemenaker tercatat jumlah TKA di Indonesia sebesar 126 ribu orang atau meningkat 69,85 persen dibandingkan akhir 2016 lalu yang hanya 74.813 orang, mayoritas pekerja Cina.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (mpr.go.id)

Dengan kemudahan yang diberikan pemerintah melalui Perpres ini, kata Politisi PKS itu, bukan tidak mungkin TKA akan semakin membanjiri lapangan kerja tanah air.

"Kemudahan masuk bagi TKA yang menyertai masuknya investasi asing akan membuat sektor-sektor penting juga akan diisi oleh TKA, bahkan bidang-bidang yang seharusnya bisa diisi tenaga lokal juga mulai diisi oleh TKA," ujarnya.

Terkait hal itu, Dia pun mengingatkan pemerintah soal cita-cita pendiri bangsa tentang Trisakti Bung Karno yang dinilai sudah melenceng dari nawacitanya Jokowi.

"Kekhawatiran itu jelas tidak sejalan dengan apa yang disampaikan Bung Karno tentang Trisaktinya. Hal ini juga melenceng dari nawacitanya Jokowi yang ingin mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik," tandas Hidayat.

Ilustrasi tenaga kerja ahli. Foto: ist

Jokowi bisa tumbang

Di kesempatan yang sama, Ketum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memprediksi Jokowi bisa kalah di Pilpres jika terus bersikukuh dengan sikap ramah kepada TKA khususnya Cina.

Hal itu sudah terbukti di sejumlah negara, contohnya AS dan Malaysia. Larangan Trump bagi imigran, kata Said, membawa dirinya menduduki kursi Presiden AS. Begitu juga PM Malaysia Mahathir Mohammad baru-baru ini.

"Bukan tidak mungkin, Presiden Jokowi kalah karena keterbukaan baliau kepada TKA khususnya Cina," kata Said memprediksi.

Presiden Jokowi. Foto: Setkab

Sebab, menurutnya penyebaran TKA di Indonesia khususnya Cina, tidak hanya dianggap sebagai masalah sosial ekonomi semata, akan tetapi juga sarat dengan politik.

"Jangan jauh-jauh sampai ke Wilayah Sulawesi sana, di sekitar Jakarta saja masih banyak tenaga kerja kasar asing," ujarnya. (Fdi)

#Tenaga Kerja Asing #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
164 TKA Tanpa RPTKA Terungkap, Kemnaker Denda Perusahaan Rp 2,17 Miliar
Kemnaker menemukan 164 TKA bekerja tanpa pengesahan RPTKA. Kemnaker pun menjatuhkan denda Rp 2,17 miliar kepada PT BAP.
Soffi Amira - Jumat, 06 Februari 2026
164 TKA Tanpa RPTKA Terungkap, Kemnaker Denda Perusahaan Rp 2,17 Miliar
Indonesia
KPK Duga Bekas Sekjen Kemenaker Terima Rp 12 Miliar dari Pemerasan Tenaga Kerja Asing
Pada 5 Juni 2025, KPK mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara di Kemenaker
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Januari 2026
KPK Duga Bekas Sekjen Kemenaker Terima Rp 12 Miliar dari Pemerasan Tenaga Kerja Asing
Indonesia
KPK Terus Buru Aset Pelaku Pemerasan TKA, Teranyar Sita Lahan 4,7 Hektar di Jateng
Penyidik masih akan terus melacak dan menelusuri aset-aset lainnya yang diduga terkait atau bersumber dari hasil dugaan tindak pidana korupsi ini
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
KPK Terus Buru Aset Pelaku Pemerasan TKA, Teranyar Sita Lahan 4,7 Hektar di Jateng
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
KPK Mulai Bidik Imigrasi Dikasus Praktik Pemerasan Tenaga Kerja Asing
Para TKA sebelum mengurus RPTKA di Kemenaker akan menjalani sejumlah proses di imigrasi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
KPK Mulai Bidik Imigrasi Dikasus Praktik Pemerasan Tenaga Kerja Asing
Indonesia
Abdul Kharis Almasyhari Jadi Ketua Fraksi PKS DPR
Hal itu diketahui saat Presiden PKS periode 2025-2030 Almuzammil Yusuf menghadiri rapat pleno fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6) kemarin.
Frengky Aruan - Kamis, 26 Juni 2025
Abdul Kharis Almasyhari Jadi Ketua Fraksi PKS DPR
Indonesia
KPK Dalami Rekening Penampungan Kasus Pemerasan TKA Lewat Lima Saksi
Dalam kasus dugaan pemerasan terkait penempatan TKA di Kemnaker, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 17 Juni 2025
KPK Dalami Rekening Penampungan Kasus Pemerasan TKA Lewat Lima Saksi
Indonesia
KPK Periksa 2 Stafsus Eks Menaker Ida Fauziyah, Dalami Aliran Duit Pemerasan TKA
Total nilai pemerasan yang dilakukan para tersangka mencapai Rp 53 miliar.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Juni 2025
KPK Periksa 2 Stafsus Eks Menaker Ida Fauziyah, Dalami Aliran Duit Pemerasan TKA
Indonesia
KPK Periksa Stafsus Eks Menaker Hanif Dhakiri terkait Kasus Pemerasan TKA
KPK memeriksa stafsus eks Menaker Hanif Dhakiri, Luqman Hakim. Hal ini terkait kasus dugaan pemerasan penempatan TKA di Kemnaker.
Soffi Amira - Selasa, 10 Juni 2025
KPK Periksa Stafsus Eks Menaker Hanif Dhakiri terkait Kasus Pemerasan TKA
Indonesia
Polemik Visa Haji Furoda 2025, PKS Minta Pemerintah Ambil Kuota Negara Lain
Tidak terbitnya visa haji furoda dinilai merugikan merugikan calon jemaah haji yang sudah membayar dan siap berangkat.
Frengky Aruan - Sabtu, 07 Juni 2025
Polemik Visa Haji Furoda 2025, PKS Minta Pemerintah Ambil Kuota Negara Lain
Bagikan