Penerbangan Sipil dan Militer Akan ‘Sharing’ Wilayah Selatan Pulau Jawa

Ana AmaliaAna Amalia - Rabu, 13 Juli 2016
 Penerbangan Sipil dan Militer Akan ‘Sharing’ Wilayah Selatan Pulau Jawa

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. (Foto MerahPutih/Muchamad Yani)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Nasional - Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengatakan ruang udara utara Pulau Jawa ini sudah sangat padat, yaitu nomor lima terpadat di dunia, terutama jalur dari Jakarta ke Surabaya. Karena itu, pemerintah akan mencoba memanfaatkan ruang udara di selatan Jawa.

“Jadi yang dikatakan Bapak Seskab, ini terlarang ini bahasa Inggrisnya restricted ya. Jadi bukan terlarang itu tidak boleh, tapi restricted ini biasanya ruang udara selatan Jawa hanya digunakan untuk penerbangan non sipil, atau penerbangan militer. Nah, sekarang akan digunakan secara sharing (bersama-sama),” kata Jonan kepada wartawan usai rapat terbatas, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/7).

Jonan menambahkan Pemerintah berharap bisa gantian waktunya dengan TNI-AU atau dengan penerbangan-penerbangan non sipil. Kalau itu bisa, sebut Jonan, maka untuk penerbangan misalnya ke Yogya, ke Solo misalnya, juga ke misalnya juga ke Banyuwangi atau ke Denpasar, itu waktunya bisa hemat kira-kira 10 menit, fuel-nya bisa 15%.

“Kira-kira fuel konsumsi fuel dan harga tiket mestinya bisa turun kurang lebih 10%. Ya lumayan kan. Jadi ini kalau bisa dipakai, mengurangi kepadatan di ruang udara utara Jawa,” jelasnya.

Dengan pemanfaatan jalur Selatan Jawa itu, Menhub meyakini akan bisa menambah frekuensi penerbangan. Ia menyebutkan, sekarang ini menambah frekuensi penerbangan ke daerah misalnya Yogya, Solo, dan yang di bandara-bandara selatan seperti di Ngurah Rai, kalau yang dari Jakarta atau dari barat itu tidak mudah.

“Slot-nya juga tidak banyak, kalau di jam-jam yang dikehendaki,” jelasnya

Menurut Jonan Presiden telah mengarahkan untuk mencoba mulai melihat potensi pembangunan bandara baru di wilayah selatan Jawa Timur, khususnya yang berbatasan dengan Jawa Tengah, seperti Trenggalek, Blitar, Pacitan, Kediri, Ponorogo.

“Ini menurut saya penting sekali untuk, bukan membuka terisolasian, bukan, ini enggak terisolasi, tapi untuk meningkatkan daya saing perekonomian di wilayah itu. Jadi kita akan pelajari lokasinya di mana, tanpa mengganggu pangkalan udara Iswahyudi di Madiun,” imbuhnya. (Abi)

BACA JUGA:

  1. Menteri Jonan Akui Sulit Atasi Kemacetan Selama Mudik Lebaran
  2. Menteri Jonan Bantah Kemacetan Parah di Tol Jadi Penyebab Pemudik Meninggal
  3. Menhub Jonan: Ayo Sukseskan Arus Mudik Lebaran
  4. Tips Bugar Saat Mudik Menurut Menteri Ignasius Jonan
  5. Menteri Jonan Ingatkan Para Pemudik agar Manfaatkan Rest Area

 

 

 

 

#Ignasius Jonan #Kemenhub
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Ana Amalia

Happy life happy me
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Jelang Libur Panjang Iduladha 2026, Kemenhub Fokus Pengawasan Keselamatan Bus AKAP
Kemenhub memperketat ramp check bus AKAP di 115 Terminal Tipe A menjelang libur Iduladha 2026. Penumpang diminta cek kelaikan armada lewat aplikasi Mitra Darat.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 23 Mei 2026
Jelang Libur Panjang Iduladha 2026, Kemenhub Fokus Pengawasan Keselamatan Bus AKAP
Indonesia
Menhub Beberkan Kronologi Tabrakan KA di Bekasi Timur
Kecelakaan itu menewaskan 16 orang dan menyebabkan total 124 korban. 

Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
Menhub Beberkan Kronologi Tabrakan KA di Bekasi Timur
Berita Foto
Raker Menhub dan Komisi V DPR Bahas Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 21 Mei 2026
Raker Menhub dan Komisi V DPR Bahas Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur
Indonesia
Ribuan Perlintasan Sebidang tak Dijaga, Kemenhub: ini Punya Risiko Tinggi
Dalam periode 2023- 2026, tercatat 948 korban kecelakaan di perlintasan sebidang, dengan sekitar 80 persen kejadian terjadi pada perlintasan yang belum terjaga.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Ribuan Perlintasan Sebidang tak Dijaga, Kemenhub: ini Punya Risiko Tinggi
Indonesia
Belajar dari Tabrakan Argo Bromo-KRL, Kemenhub dan KAI Tertibkan Perlintasan Sebidang
Menhub menyebut penertiban perlintasan sebidang dilakukan dengan sangat ketat.
Dwi Astarini - Jumat, 01 Mei 2026
Belajar dari Tabrakan Argo Bromo-KRL, Kemenhub dan KAI Tertibkan Perlintasan Sebidang
Indonesia
Seskab Teddy: Pemerintah Akan Evaluasi Izin Taksi Listrik Green SM
Seskab menegaskan evaluasi ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh pemerintah untuk memperkuat sistem keselamatan perkeretaapian dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Wisnu Cipto - Rabu, 29 April 2026
Seskab Teddy: Pemerintah Akan Evaluasi Izin Taksi Listrik Green SM
Indonesia
Kemenhub Sidak Pool Taksi Green SM Bekasi, Target Berikutnya Pool Pusat Kemayoran
Pendalaman lanjutan akan dilakukan di pool pusat Green SM di Kemayoran, Jakarta, untuk memperoleh evaluasi komprehensif.
Wisnu Cipto - Rabu, 29 April 2026
Kemenhub Sidak Pool Taksi Green SM Bekasi, Target Berikutnya Pool Pusat Kemayoran
Indonesia
Kemenhub Ungkap Kronologi Lengkap Detik-Detik Tabrakan Maut KA Argo Bromo Anggrek vs KRL di Bekasi
Kemenhub mengungkap kronologi tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur yang menewaskan 14 orang.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Kemenhub Ungkap Kronologi Lengkap Detik-Detik Tabrakan Maut KA Argo Bromo Anggrek vs KRL di Bekasi
Indonesia
Kemenhub Ungkap Kronologi Penyebab Awal Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur: Ada Mobil Tertemper di Perlintasan
Kemenhub ungkap kronologi kecelakaan KRL Bekasi Timur yang dipicu mobil di perlintasan. KA Argo Bromo Anggrek ikut terlibat, investigasi KNKT berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Kemenhub Ungkap Kronologi Penyebab Awal Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur: Ada Mobil Tertemper di Perlintasan
Indonesia
Menhub Modifikasi Aturan WFH Jumat, Tiap Hari Cuma 40% Staf Masuk Kantor
Menurut Dudy, kebijakan WFH secara umum memberikan keleluasaan kepada kementerian dan lembaga untuk mengatur pola kerja masing-masing.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 April 2026
Menhub Modifikasi Aturan WFH Jumat, Tiap Hari Cuma 40% Staf Masuk Kantor
Bagikan