Headline

Peneliti Senior LIPI Ingatkan Jokowi Bahaya Prabowo Jabat Menhan

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 22 Oktober 2019
  Peneliti Senior LIPI Ingatkan Jokowi Bahaya Prabowo Jabat Menhan

Peneliti Senior LIPI Syamsuddin Haris (tengah) ungkap bahayanya jika Prabowo jadi menteri pertahanan (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal bahaya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang akan diplot sebagai menteri pertahanan.

"Yang mengejutkan saya adalah diajaknya Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet. Saya bukan hanya terkejut tapi posisinya Menhan," kata Haris dalam diskusi bertajuk "Mencermati Kabinet Jokowi Jilid II" di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (22/10).

Baca Juga:

KontraS Sayangkan Presiden Jokowi Beri Jabatan Menhan Kepada Prabowo

"Kenapa saya merisaukan itu? sebab Menhan itu 1 dari 3 menteri yang disebut dalam konstitusi kita," kata dia menambahkan.

Peneliti LIPI sebut Prabowo Subianto jadi menteri pertahanan sangat berbahaya
Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (21/10). Foto: @Gerindra

Haris menjelaskan, dalam Pasal 8 ayat 3 UUD 1945, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

"Apakah Jokowi tidak menyadari ini? Saya nggak tahu. Tapi Menhan itu posisi yang sangat strategis. Sebab hanya 3 kementerian itu yang disebut eksplisit di dalam konstitusi kita," ujar Haris.

Untuk itu, kata dia, penting sekali bagi seluruh rakyat Indonesia untuk meningkatkan pengawasan terhadap kekuasaan.

Sebab, penampakan pemerintahan saat ini cenderung semakin kuat ketimbang oposisi. Apalagi, baru PKS yang tetap memilih berada di luar pemerintahan.

"Kita itu siapa? Ya civil society, kami di NGO, musti betul-betul energi dan stamina yang cukup untuk mengingatkan pemerintah supaya betul-betul berada di jalan yang lurus," pungkasnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto memastikan partainya bergabung dengan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Kepastian itu disampaikan Prabowo usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara.

Baca Juga:

Prabowo-Jokowi: Ada Transaksi Politik di Balik Posisi Menhan?

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Prabowo ditemani Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo.

Seusai pertemuan, Prabowo menyatakan bahwa dirinya diminta Presiden Jokowi untuk membantu urusan pemerintah di bidang pertahanan. Atas permintaan tersebut, ia menyatakan siap bekerja dengan sebaik-baiknya.(Pon)

Baca Juga:

Sempat Jadi Rival, Prabowo Berbesar Hati Jadi Menteri Jokowi

#Menteri Pertahanan #Prabowo Subianto #Pengamat Politik #LIPI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Berencana Ambil Alih Pengangkatan Guru, DPR: Kesejahteraan Harus Naik
Komisi X DPR mendukung rencana Presiden RI, Prabowo Subianto, yang ingin mengambil alih pengangkatan guru.
Soffi Amira - Kamis, 17 September 2026
Prabowo Berencana Ambil Alih Pengangkatan Guru, DPR: Kesejahteraan Harus Naik
Indonesia
Terkonfirmasi! Presiden Prabowo Tidak Hadir Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, Delegasi Dipimpin Menlu
Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi Menlu Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Ke-81 Majelis Umum PBB di New York. Cek agenda lengkapnya!
Wisnu Cipto - Kamis, 17 September 2026
Terkonfirmasi! Presiden Prabowo Tidak Hadir Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, Delegasi Dipimpin Menlu
Indonesia
Pramono Ingin LRT Jakarta Diperpanjang ke JIS dan Whoosh, Minta Bantuan Danantara
LRT Jakarta akan diperpanjang ke JIS dan Whoosh. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta bantuan ke Danantara.
Soffi Amira - Rabu, 16 September 2026
Pramono Ingin LRT Jakarta Diperpanjang ke JIS dan Whoosh, Minta Bantuan Danantara
Indonesia
Prabowo Ungkap 328 BUMN Sudah Ditutup, Target Hemat Bisa Capai Rp 100 Triliun
Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan, bahwa sudah menutup 328 BUMN. Target hemat anggaran bisa menembus Rp 100 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 16 September 2026
Prabowo Ungkap 328 BUMN Sudah Ditutup, Target Hemat Bisa Capai Rp 100 Triliun
Indonesia
Prabowo 3 Kali Reshuffle Menkeu, Gibran Percaya APBN Lebih Sehat Dipegang Suahasil Nazara
Wapres Gibran meyakini pengalaman panjang serta rekam jejak akademis Suahasil menjadikannya sosok yang piawai menjaga kesehatan APBN
Wisnu Cipto - Senin, 14 September 2026
Prabowo 3 Kali Reshuffle Menkeu, Gibran Percaya APBN Lebih Sehat Dipegang Suahasil Nazara
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Partai Demokrat membantah pidato Agus Harimurti Yudhoyono menjadi sinyal Pilpres 2029.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Baznas Bantah Biayai Penerbitan Buku Islam Ala Prabowo Pakai Dana ZIS
Baznas RI menegaskan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) tidak digunakan dalam penerbitan buku Islam Ala Prabowo.
Wisnu Cipto - Selasa, 08 September 2026
Baznas Bantah Biayai Penerbitan Buku Islam Ala Prabowo Pakai Dana ZIS
Indonesia
Presiden Prabowo Mau Semua WNI Punya Rekening Bank di BRI atau BSI
Presiden Prabowo Subianto minta seluruh WNI memiliki rekening baru melalui BRI dan BSI.
Wisnu Cipto - Selasa, 08 September 2026
Presiden Prabowo Mau Semua WNI Punya Rekening Bank di BRI atau BSI
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Bagikan