Headline

Peneliti Senior LIPI Ingatkan Jokowi Bahaya Prabowo Jabat Menhan

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 22 Oktober 2019
  Peneliti Senior LIPI Ingatkan Jokowi Bahaya Prabowo Jabat Menhan

Peneliti Senior LIPI Syamsuddin Haris (tengah) ungkap bahayanya jika Prabowo jadi menteri pertahanan (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal bahaya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang akan diplot sebagai menteri pertahanan.

"Yang mengejutkan saya adalah diajaknya Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet. Saya bukan hanya terkejut tapi posisinya Menhan," kata Haris dalam diskusi bertajuk "Mencermati Kabinet Jokowi Jilid II" di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (22/10).

Baca Juga:

KontraS Sayangkan Presiden Jokowi Beri Jabatan Menhan Kepada Prabowo

"Kenapa saya merisaukan itu? sebab Menhan itu 1 dari 3 menteri yang disebut dalam konstitusi kita," kata dia menambahkan.

Peneliti LIPI sebut Prabowo Subianto jadi menteri pertahanan sangat berbahaya
Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (21/10). Foto: @Gerindra

Haris menjelaskan, dalam Pasal 8 ayat 3 UUD 1945, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

"Apakah Jokowi tidak menyadari ini? Saya nggak tahu. Tapi Menhan itu posisi yang sangat strategis. Sebab hanya 3 kementerian itu yang disebut eksplisit di dalam konstitusi kita," ujar Haris.

Untuk itu, kata dia, penting sekali bagi seluruh rakyat Indonesia untuk meningkatkan pengawasan terhadap kekuasaan.

Sebab, penampakan pemerintahan saat ini cenderung semakin kuat ketimbang oposisi. Apalagi, baru PKS yang tetap memilih berada di luar pemerintahan.

"Kita itu siapa? Ya civil society, kami di NGO, musti betul-betul energi dan stamina yang cukup untuk mengingatkan pemerintah supaya betul-betul berada di jalan yang lurus," pungkasnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto memastikan partainya bergabung dengan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Kepastian itu disampaikan Prabowo usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara.

Baca Juga:

Prabowo-Jokowi: Ada Transaksi Politik di Balik Posisi Menhan?

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Prabowo ditemani Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo.

Seusai pertemuan, Prabowo menyatakan bahwa dirinya diminta Presiden Jokowi untuk membantu urusan pemerintah di bidang pertahanan. Atas permintaan tersebut, ia menyatakan siap bekerja dengan sebaik-baiknya.(Pon)

Baca Juga:

Sempat Jadi Rival, Prabowo Berbesar Hati Jadi Menteri Jokowi

#Menteri Pertahanan #Prabowo Subianto #Pengamat Politik #LIPI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Kasus dugaan penyadapan Prabowo menjadi sorotan. Istana meminta Polri mengusut perkara tersebut secara transparan dan tidak menutupi fakta.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Indonesia
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Kepala BIN, Muhammad Herindra, menemui Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana. Hal itu di tengah dugaan penyadapan ilegal yang mengarah ke makar.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Indonesia
Rumor Dasco Jadi Wapres Mencuat, Pengamat Sebut Ada Upaya Adu Domba Politik
Sufmi Dasco Ahmad diisukan menjadi Wapres RI. Pengamat hukum, Tamil Selvan, mengatakan ada adu domba politik dalam kabar ini.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Rumor Dasco Jadi Wapres Mencuat, Pengamat Sebut Ada Upaya Adu Domba Politik
Indonesia
Ariyo Windutomo Ditunjuk Jadi Plt Kepala KSP, ini Profil dan Rekam Jejaknya
Kasetpres, Letjen TNI Ariyo Windutomo, ditunjuk menjadi Plt Kepala KSP menggantikan Listyo Sigit. Berikut profil dan rekam jejaknya.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Ariyo Windutomo Ditunjuk Jadi Plt Kepala KSP, ini Profil dan Rekam Jejaknya
Indonesia
Mensesneg Ungkap Pemerintah Pertanyakan Motif Penyadapan Prabowo, Sebut Bisa Bahayakan Negara
Mensesneg, Prasetyo Hadi, mempertanyakan motif penyadapan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Mensesneg Ungkap Pemerintah Pertanyakan Motif Penyadapan Prabowo, Sebut Bisa Bahayakan Negara
Indonesia
Listyo Sigit Dicopot dari KSP usai Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo
Listyo Sigit Prabowo resmi dicopot dari KSP, setelah menjadi tersangka penyadapan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Listyo Sigit Dicopot dari KSP usai Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo
Indonesia
LIMS: Saat Alat Negara Dipakai Intai Presiden Prabowo Subianto
Skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo lewat server LIMS Polri bikin heboh. Apa itu LIMS dan gimana cara kerjanya? Cek faktanya di sini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
LIMS: Saat Alat Negara Dipakai Intai Presiden Prabowo Subianto
Indonesia
Bareskrim Tetapkan Jenderal LSP Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Polri tetapkan KSP Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP) & 7 anggota polisi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo. Cek rincian kasusnya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Bareskrim Tetapkan Jenderal LSP Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Indonesia
Dicari Prabowo Tidak Ada, KDM Ternyata Ikut Padamkan Karhutla Ciremai: Juga Sudah Lapor ke Pak Seskab!
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) buka suara alasan absen saat dicari Presiden Prabowo. KDM mengaku fokus memimpin pemadaman karhutla Gunung Ciremai.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Oktober 2026
Dicari Prabowo Tidak Ada, KDM Ternyata Ikut Padamkan Karhutla Ciremai: Juga Sudah Lapor ke Pak Seskab!
Indonesia
Pemerintah Siapkan Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening, Bakal Dapat Saldo?
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 1,28 triliun untuk program Satu Orang Satu Rekening. Simak target dan kriteria penerimanya.
Soffi Amira - Jumat, 23 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening, Bakal Dapat Saldo?
Bagikan