KontraS Sayangkan Presiden Jokowi Beri Jabatan Menhan Kepada Prabowo

MerahPutih.Com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik penunjukkan Prabowo Subianto yang disebut bakal menempati posisi Menteri Pertahanan (Menhan).

Deputi Koordinator KontraS, Feri Kusuma mengatakan dengan dipilihnya Prabowo menjadi Menahan maka masa depan hak asasi manusia (HAM) pun nantinya akan semakin suram.

Baca Juga:

Akui Diminta Presiden Jokowi Bantu Urusan Pertahanan, Prabowo: Saya Akan Bekerja Sebaik Mungkin

Feri pun menilai jika benar Prabowo dipilih sebagai menteri hal itu semakin mempertegas bahwasanya Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak memiliki keberpihakan terhadap penegakkan HAM.

Hal itu sejalan dengan pidato pertama Jokowi usai dilantik sebagai presiden yang sama sekali tidak menyingung soal HAM.

"Artinya, janji yang 2014 itu wacana, omong kosong dan diperkuat dengan pidato kemarin yang tidak sama sekali menyentuh persoalan hak asasi manusia," jelas Feri dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin (21/10).

Menurut dia, kabinet yang harus diprioritaskan oleh Jokowi adalah orang-orang berlatar belakang profesional, paham dengan keadaan dan mandat tupoksi dari masing-masing kementerian.

"Tentu kita berharap ke depannya pemerintah ini adalah yang mengerti persoalan dan mampu melaksanakannya. Kalau Kemenkopolhukam, tentunya yang mengerti tentang politik dan HAM, bukan yang dari unsur militer," kata dia.

Baca Juga:

PDIP Hormati Keputusan Presiden Jokowi Tunjuk Prabowo Jadi Menteri

Feri khawatir jika Menkopolhukam diisi oleh orang militer zama Orde Baru, terutama yang memiliki catatan dengan rezim terdahulu. Menurut dia, figur itu dapat menutup ruang terhadap penyelesaian kasus terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Semoga persoalan-persoalan bisa diselesaikan Jokowi dan tidak ada persoalan kemanusiaan baru dalam kebijakan dan tindakan aparat pemerintah," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

PDIP Berharap Presiden Jokowi Pilih Menteri yang Tulus Bekerja dan Tidak Ambisius