Merahputih.com - Anggota Badan Pengkajian Fraksi Golkar MPR Firman Subagyo (kiri), Anggota Badan Pengkajian MPR unsur DPD Dedi Iskandar Batubara (kanan) dan Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro (tengah), berbicara dalam diskusi "Konstitusi dan Demokrasi Indonesia", di Ruang Pusat Penyiaran dan Pemberitaan Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2025).
Dalam diskusi yang bertajuk “Hubungan Pusat dan Daerah (Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah)” ini, mereka melihat dari berbagai sisi atas kewenangan daerah dan Otonomi Daerah yang berlaku sejak 1999, termasuk mengenai Dana Transfer Daerah dan manfaatnya untuk pembangunan daerah.
Menurut Siti Zuhro seharusnya pemerintah pusat lebih banyak melibatkan daerah dalam pengambilan kebijakan. Selain itu, pemerintah pusat juga harus memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah untuk mengelola potensi dan sumber daya.
Berikutnya, mengurangi disparitas ekonomi antarwilayah dengan dukungan khusus dari pusat. Menurut Siti Zuhro saah satu indikasi behasilnya sistem otonomi daerah adalah kalau terjadi peningkatan layanan publik dan berhasilnya pembangunan desa yang berkesinambungan.(MP/Didik Setiawan).
