Peneliti BRIN Siti Zuhro Bicara Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah
 
                Merahputih.com - Anggota Badan Pengkajian Fraksi Golkar MPR Firman Subagyo (kiri), Anggota Badan Pengkajian MPR unsur DPD Dedi Iskandar Batubara (kanan) dan Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro (tengah), berbicara dalam diskusi "Konstitusi dan Demokrasi Indonesia", di Ruang Pusat Penyiaran dan Pemberitaan Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2025).
Dalam diskusi yang bertajuk “Hubungan Pusat dan Daerah (Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah)” ini, mereka melihat dari berbagai sisi atas kewenangan daerah dan Otonomi Daerah yang berlaku sejak 1999, termasuk mengenai Dana Transfer Daerah dan manfaatnya untuk pembangunan daerah.
Menurut Siti Zuhro seharusnya pemerintah pusat lebih banyak melibatkan daerah dalam pengambilan kebijakan. Selain itu, pemerintah pusat juga harus memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah untuk mengelola potensi dan sumber daya.
Berikutnya, mengurangi disparitas ekonomi antarwilayah dengan dukungan khusus dari pusat. Menurut Siti Zuhro saah satu indikasi behasilnya sistem otonomi daerah adalah kalau terjadi peningkatan layanan publik dan berhasilnya pembangunan desa yang berkesinambungan.(MP/Didik Setiawan).
Berita Terkait
Presiden RI ke-2 Soeharto Diusulkan Dapat Gelar Pahlwan, MPR: Harusnya Tidak Lagi Menimbulkan Problem
 
                  Air Hujan di Jakarta Terkontaminasi Mikroplastik, BRIN: Bisa Sebabkan Iritasi hingga Peradangan
 
                  Alasan Prahara Banyak Startup Bangkrut & Gagal Versi BRIN
 
                  Forum Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 Bahas RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
 
                  Mikroplastik Hujani Jakarta, Pemprov DKI Sebut Sebagai 'Alarm' Lingkungan yang Perlu Segera Direspons
 
                  BRIN Ungkap Alasan Air Hujan Jakarta Bisa Mengandung Mikroplastik
 
                  Badan Pengkajian Kupas Fungsi Kebangsaan MPR RI Melalui Jati Diri Bangsa
 
                  Ketua MPR dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tinjau Renovasi Mess MPR yang Dibakar Massa, Salah Satu Bangunan Heritage Bandung
 
                  MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN
 
                  MPR Dorong RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, Minta Aktivis Lingkungan Kolaborasi di ICCF 2025
 
                  





 
                         
                         
                         
                        