Pendaftar CPNS Nyaris 3,5 Juta, Kemenkumham Paling Jadi Rebutan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 26 November 2019
Pendaftar CPNS Nyaris 3,5 Juta, Kemenkumham Paling Jadi Rebutan

Masyarakat mengantre untuk mengurus pembuatan KTP elektronik, KK, dan akta kelahiran untuk memenuhi berkas lamaran CPNS. (ANTARA/Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Badan Kepegawaian Nasional (BKN) hingga Senin (25/11) petang mencatat sebanyak 3.257.777 orang telah memasukkan formulir pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 ke situs sccn.bkn.go.id.

"Data terbaru yang kami rilis hingga Senin sore, jumlah pendaftar CPNS yang telah submit di situs sekitar 3,25 juta orang," ujar Pelaksana Tugas Kepala Biro BKN Paryono, Selasa (26/11).

Baca Juga:

Demi Moral Bangsa, Legislator Tuntut Istimewakan CPNS Guru Agama

Berdasarkan data terbaru yang telah dirilis di media sosial resmi BKN, tercatat sebanyak 4.869.428 pelamar seleksi CPNS telah membuat akun. Sementara 3.952.266 pelamar di antaranya sudah mengisi formulir pendaftaran. Namun, belum memasukkannya ke situs resmi.

Untuk lima instansi dengan pelamar terbanyak diduduki oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan jumlah pelamar sebanyak 596.577 orang, diikuti Kementerian Agama 84.562 pelamar, Kejaksaan Agung 60.513 pelamar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 49.398 pelamar, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan 44.988 pelamar.

Lima instansi dengan pelamar paling sedikit adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan 237 pelamar, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 212 pelamar, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 170 pelamar, Setjen Komnas HAM 168 pelamar, dan Kementerian Riset dan Teknologi dengan 86 pelamar.

Suasana kegiatan Simulasi Computer Assisted Test (CAT) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ANTARA/HO/Humas Pemprov Sulsel)
Suasana kegiatan Simulasi Computer Assisted Test (CAT) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). (ANTARA/HO/Humas Pemprov Sulsel)

Adapun lima formasi dengan pelamar terbanyak adalah penjaga tahanan (pria) dengan 263.054 pelamar, kemudian ahli pertama - guru kelas 203.499 pelamar, pelaksana/terampil -, bidan 158.637 pelamar, pelaksana/terampil - perawat 127.919 pelamar, dan ahli pertama - guru agama Islam dengan 125.285 pelamar.

Lima formasi dengan jumlah pelamar paling sedikit adalah pengelola pemeliharaan laboratorium dengan 0 pelamar, pengelola grafik perjalanan kereta api dengan 0 pelamar, pengelola kelistrikan perkeretaapian dengan 0 pelamar, masinis III kapal kelas 1 dengan 0 pelamar, dan penelaah manajemen lantas dengan 0 pelamar.

BKN sendiri, kata Paryanto, menargetkan pendaftar CPNS pada tahun 2019 bisa mencapai 4,5 juta hingga 5 juta orang. Dia optimistis target tersebut bisa tercapai, mengingat tingginya antusiasme masyarakat dalam mengikuti proses seleksi.

Baca Juga:

Mau Jadi Anak Buah Anies? Pemprov DKI Buka 3.958 Lowongan CPNS

Lebih lanjut Paryanto mengatakan bahwa secara umum tidak ada kendala berarti yang dihadapi BKN selama pendaftaran CPNS 2019 berlangsung. Sejumlah keluhan terkait sulitnya mengakses situs pendaftaran, lebih disebabkan karena masalah teknis di lapangan.

"Itu biasanya disebabkan oleh jaringan internet yang bersangkutan. Kalau di BKN bagus. Akan tetapi, di daerah yang bersangkutan sinyalnya kurang bagus, 'kan sudah juga. Jadi, kalau cepat silakan pakai akses jaringan internet yang bagus," ucap Paryanto. (*)

#Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) #PNS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pembayaran Gaji PNS Melalui Koperasi Merah Putih Sudah Diusulkan ke Kemenkeu
"Sudah diajukan ke Kementerian Keuangan," kata Ferry seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Pembayaran Gaji PNS Melalui Koperasi Merah Putih Sudah Diusulkan ke Kemenkeu
Indonesia
Pemerintah Pusat Butuh Rp 31,1 Triliun Ambil Alih Gaji PPPK Paruh Waktu dari Pemda
Peawai pemerintah daerah yang PPPK yang dibayar dari daerah, nanti akan diberikan kesempatan menjadi pegawai negeri (PNS) yang dibayar oleh pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 14 September 2026
Pemerintah Pusat Butuh Rp 31,1 Triliun Ambil Alih Gaji PPPK Paruh Waktu dari Pemda
Indonesia
Fakta Mengejutkan Skandal Video Viral Kepsek dan Guru SD Pekalongan, CCTV Sengaja Dipasang?
Penasaran dengan kelanjutan video viral kasus asusila kepsek dan guru SD di Pekalongan? Dindikbud Kabupaten Pekalongan sudah turun tangan. Cek fakta lengkap, motif CCTV, dan sanksi tegasnya di sini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 09 September 2026
Fakta Mengejutkan Skandal Video Viral Kepsek dan Guru SD Pekalongan, CCTV Sengaja Dipasang?
Indonesia
DPR Desak Pengangkatan PNS Harus Utamakan Buat Guru, Termasuk Pengelola Perpustakaan
Terdapat rencana pengalihan lebih dari 230.000 PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Selain itu sekitar 900.000 PPPK penuh waktu akan mengikuti proses seleksi pada awal tahun 2027
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 31 Agustus 2026
DPR Desak Pengangkatan PNS Harus Utamakan Buat Guru, Termasuk Pengelola Perpustakaan
Indonesia
Guru PPPK Dapat Jalur Pengembangan Karier, PPPK Penuh Waktu Bisa Ikut CPNS 2027
Pemerintah memberi peluang guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. PPPK penuh waktu juga bisa mengikuti seleksi CPNS yang dibuka awal 2027.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 20 Agustus 2026
Guru PPPK Dapat Jalur Pengembangan Karier, PPPK Penuh Waktu Bisa Ikut CPNS 2027
Indonesia
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp31 Triliun Ubah Status PPPK ke Pegawai Pemerintah Pusat
Pemerintah memastikan kebijakan penambahan alokasi belanja pegawai tetap berada dalam koridor kehati-hatian fiskal yang ketat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Agustus 2026
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp31 Triliun Ubah Status PPPK ke Pegawai Pemerintah Pusat
Indonesia
Kesempatan Guru PPPK Jadi PNS Terbuka Lebar, DPR dan Pemerintah Sepakati Skema UU ASN
Proses pengangkatan guru PPPK menjadi PNS mencakup cakupan luas, meliputi guru sekolah umum, guru madrasah negeri, hingga pendidik Taman Kanak-Kanak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Agustus 2026
Kesempatan Guru PPPK Jadi PNS Terbuka Lebar, DPR dan Pemerintah Sepakati Skema UU ASN
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dikabarkan Mau Hapus Utang Pensiunan PNS
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan mau menghapus utang pensiunan PNS. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Sabtu, 23 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dikabarkan Mau Hapus Utang Pensiunan PNS
Indonesia
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Kemendikdasmen dan lembaga terkait juga sedang membahas mekanisme seleksi bagi ratusan ribu guru non-ASN tersebut yang sudah masuk sistem Dapodik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Indonesia
DPR Dorong Status Semua Guru Jadi PNS
Ke depan, harus ada satu status guru nasional, yaitu PNS. Tidak ada lagi guru PPPK maupun PPPK Paruh Waktu
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 11 Mei 2026
DPR Dorong Status Semua Guru Jadi PNS
Bagikan