Pencairan Anggaran COVID-19 Daerah Minim, Politikus Gerindra Sarankan Hal Ini

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 30 Juli 2021
Pencairan Anggaran COVID-19 Daerah Minim, Politikus Gerindra Sarankan Hal Ini

Donor Plasma. (Foto: MP/Ismail)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Panjaitan diminta segara melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani BPK dan KPK untuk membuat edaran kepada para kepala daerah tentang tata kerja administrasi keuangan daerah di masa pandemi.

Hal itu disampaikan oleh Anggota DPR Fraksi Gerindra Elnino M. Husein menyoroti pencairan dana anggaran penanganan COVID-19 dari APBD di setiap daerah masih sangat minim.

Baca Juga:

Usulkan BIJB Kertajati Jadi RSD COVID-19, Legislator Gerindra: Daripada Mubazir untuk Tempat Swafoto

"Khususnya, dalam penanggulangan pandemi dan efek sosial serta ekonominya," kata Elnino dalam keterangannya, Jumat, (30/7).

Elnino mengatakan, edaran tersebut nantinya akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam melaksanakan kebijakan darurat pandemi sekarang ini.

"Para kepala daerah dan birokrasi di daerah takut apabila di kemudian hari dana penanggulangan COVID-19 ini menjadi masalah hukum bagi dirinya. Itulah salah satu faktor penyebab yang membuat mereka jadi lamban dalam penggunaan dana covid bagi masyarakat," jelas dia.

Perawatan pasien COVID-19. (Foto:Antara)
Perawatan pasien COVID-19. (Foto:Antara)

Jika nantinya sudah terealisasi, anak buah Prabowo Subianto ini berharap, agar para kepala daerah beserta jajarannya cepat melaksanakan dan menggunakan anggaran tersebut secara tepat sasaran.

"Untuk mengatasi semua keluhan masyarakat secara cepat dan tepat," pungkas Ketua DPD Gerindra Gorontalo ini.

Baca Juga:

Dalam 24 Jam, 32.867 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19

Sebelumnya Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB Erwan Agus Purwanto, mengatakan pencairan dana anggaran penanganan COVID-19 dari APBD di setiap daerah masih sangat minim.

Padahal pencairan dana tersebut sangat bermanfaatn untuk membantu masyarakat terdampak ekonomi dan terpapar COVID-19. Adanya prinsip kehati-hatian dan kekhawatiran berlebihan terhadap konsekuensi hukum jika terjadi kekeliruan menjadikan kebijakan penanganan COVID-19 jadi lambat dan tidak optimal. (Pon)

#Gerindra
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Fraksi Gerindra Setujui Penghentian Tunjangan DPR Yang Tidak Penuhi Rasa Keadilan Warga
Budisatrio juga menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Partai Gerindra untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 30 Agustus 2025
Fraksi Gerindra Setujui Penghentian Tunjangan DPR Yang Tidak Penuhi Rasa Keadilan Warga
Indonesia
Habiburokhman Usulkan Anggaran Snack Rapat Dihapus Demi Efisiensi, Cukup Air Putih Saja
Penghematan bisa dimulai dari pengeluaran untuk kudapan rapat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 21 Agustus 2025
Habiburokhman Usulkan Anggaran Snack Rapat Dihapus Demi Efisiensi, Cukup Air Putih Saja
Indonesia
Legislator Gerindra: Pidato Presiden Perekat Kebangsaan untuk Indonesia Maju
Prabowo menunjukkan visi dan arah pembangunan yang jelas, berorientasi pada pemerataan kesejahteraan dan penguatan persatuan bangsa.
Dwi Astarini - Sabtu, 16 Agustus 2025
Legislator Gerindra: Pidato Presiden Perekat Kebangsaan untuk Indonesia Maju
Indonesia
Tindakannya di Luar Nalar, Gerindra Beri Teguran Keras ke Bupati Pati Sudewo
Gerindra memberikan teguran keras kepada Bupati Pati, Sudewo. Kebijakannya dinilai tidak pro masyarakat. Presiden RI, Prabowo Subianto, juga memantau kasus tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Tindakannya di Luar Nalar, Gerindra Beri Teguran Keras ke Bupati Pati Sudewo
Indonesia
Demo Besar Terjadi di Pati Akibat Salah Kebijakan, Gerindra Tegur Bupati Pati Sudewo
Dalam unjuk rasa tersebut, masyarakat menilai Sudewo sebagai pemimpin yang arogan dan tidak pro rakyat dalam membuat kebijakan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 14 Agustus 2025
Demo Besar Terjadi di Pati Akibat Salah Kebijakan, Gerindra Tegur Bupati Pati Sudewo
Indonesia
Sikap Arogan Bupati Pati Berujung Isu Pemakzulan, Istana Ingatkan Lagi Pejabat Hati-Hati Bicara
Bahkan, Fraksi Gerindra selaku partai asal Bupati Sudewo turut mendukung pembentukan Pansus Pemakzulan itu.
Wisnu Cipto - Kamis, 14 Agustus 2025
Sikap Arogan Bupati Pati Berujung Isu Pemakzulan, Istana Ingatkan Lagi Pejabat Hati-Hati Bicara
Indonesia
Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra
Gerindra mengusulkan sasaran penerima kartu janda merupakan ibu-ibu yang tak lagi memiliki suami dengan rentang usia produktif, yakni antara 45 sampai 59 tahun.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra
Indonesia
Dasco Tegaskan Sugino tidak Lepas Jabatan Menlu Setelah Jadi Sekjen Gerindra
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono tidak akan meninggalkan jabatan sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu).
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
Dasco Tegaskan Sugino tidak Lepas Jabatan Menlu Setelah Jadi Sekjen Gerindra
Indonesia
Menlu Sugiono Jadi Sekjen Gerindra, PKB Percaya Kerja Sama Antarpartai Makin Solid
Kehadiran Sugiono sebagai sekjen baru Gerindra akan membuat kerja sama antarpartai semakin solid ke depannya.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
Menlu Sugiono Jadi Sekjen Gerindra, PKB Percaya Kerja Sama Antarpartai Makin Solid
Indonesia
Jadi Sekjen Gerindra, Sugiono Ucapkan Terima Kasih ke Ahmad Muzani
Sugiono menyampaikan bahwa Muzani telah berkontribusi besar terhadap Gerindra.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 01 Agustus 2025
Jadi Sekjen Gerindra, Sugiono Ucapkan Terima Kasih ke Ahmad Muzani
Bagikan