Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai, masuknya partai politik baru di koalisi pemerintahan harus disepakati semua ketua umum partai pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.
"Kabinet hak prerogatif presiden tetapi terkait koalisi pascapilpres misalnya penambahan parpol harus diputuskan bersama-sama," kata Hasto melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (18/10).
Baca Juga
Hasil Survei Rekomendasikan Partai Gerindra Sebaiknya Jadi Oposisi
Menurut Hasto, demokrasi juga membutuhkan mekanisme kontrol agar pemerintahan berjalan sesuai relnya.
Karena, siapapun yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama mengemban tugas penting. Hasto menyadari, saat ini sedang terjadi pembahasan soal penambahan koalisi pascapilres tersebut.
"Dalam demokrasi yang sehat, koalisi sebelum pemilihan presiden dan setelah pilpres harusnya sama kecuali atas pertimbangan yang sangat strategis misalnya perlu konsolidasi kekuatan nasional menghadapi tantangan eksternal dan internal," papar Hasto.
Ia mengatakan, menteri Jokowi yang baru nantinya, tidak bisa tiba-tiba deklarasi calon presiden 2024. "Tak boleh ada menteri setelah dilantik tiba-tiba kibarkan bendera mau jadi presiden 2024. Semua harus setia dalam lima tahun ke depan," ujar Hasto.
PDIP menyerahkan kepada Jokowi soal kapan pengumuman kabinet periode kedua. Dia mengutip UU No 39 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kementerian paling lama 14 hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji.
Baca Juga
Gerindra Bantah Prabowo Minta Jatah Tiga Menteri di Kabinet Jokowi-Ma'ruf
"Presiden Jokowi yang paling tahu kapan momentumnya. Presiden punya waktu yang cukup tapi kita tahu karakter Pak Jokowi yang mau kerja cepat," ucap pria asal Yogyakarta ini.
Soal porsi kementerian yang diberikan kepada partai politik, Hasto merahasiakannya. Dia hanya bilang PDIP mendapatkan kursi paling banyak. "Semua kementerian penting dan strategis tapi yang jelas PDIP paling banyak," kata Hasto. (Knu)
