Hasil Survei Rekomendasikan Partai Gerindra Sebaiknya Jadi Oposisi


Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno (Foto: uinjakarta.ac.id)
MerahPutih.Com - Di tengah kegamangan Partai Gerindra dan Prabwo Subianto menentukan sikap politiknya, sebuah lembaga survei merilis hasil mengejutkan. Mayoritas publik menyarankan Gerindra menjadi oposisi.
Dalam pemaparan hasil survei Parameter Politik Indonesia mengungkapkan banyak responden tidak setuju Prabowo dan Partai Gerindra merapat ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Baca Juga:
Presiden Jokowi Terima Prabowo di Istana Merdeka, Ini Isi Pembicaraan Keduanya
"Publik yang tidak setuju Prabowo merapat ke Jokowi justru terjadi di basis pemilih Jokowi dan Prabowo itu sendiri. Itu artinya. pendukung Jokowi dan Prabowo sama-sama tak rela jika Prabowo merapat ke Jokowi," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno di Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/10).

Survei tersebut dirilis sebagai bagian dari 'Evaluasi Kinerja Jokowi dan Harapan Publik di Periode Kedua' masa kepresidenan Jokowi.
Survei nasional dilakukan pada 5 sampai dengan 12 Oktober 2019 itu, publik cukup antusias menyambut pelantikan Jokowi, yang mencapai angka 74,6 persen.
Namun demikian, antusiasme publik menyambut pelantikan Jokowi ternyata tak berbanding lurus dengan isu Prabowo yang agresif ingin merapat ke dalam koalisi Jokowi.
"Publik yang menyatakan tidak setuju Prabowo merapat ke Jokowi mencapai 40,5 persen, setuju 32,5 persen, tak menjawab 27,0 persen," papar Adi.
Pengajar UIN Syarif Hidayatullah ini menyebutkan, banyak juga yang tak rela Jokowi merangkul Prabowo. Alasan tidak setuju keduanya berkoalisi, karena masih ada yang menganggap pemilu curang, Prabowo harus konsisten sebagai simbol oposisi, termasuk tudingan Jokowi anti-Islam.
Alasan setuju karena pemilu sudah usai dan menginginkan adanya kinerja baik dari pemerintah. Bahkan, ada juga yang berpendapat bergabungnya Prabowo ke Jokowi akan menguatkan pemerintahan lima tahun mendatang.
Baca Juga:
Pertemuan Prabowo dan Jokowi Membuktikan Bahwa Dalam Politik Enggak Boleh 'Baper'
Sebagaimana dilansir Antara, Parameter Politik Indonesia melakukan survei nasional dengan wawancara tatap muka (face to face interview) pada 5 hingga 12 Oktober 2019 dengan sampel 1.000 responden yang dipilih secara acak di 34 provinsi melalui metode stratified multistage random sampling dengan margin of error 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei dilakukan dalam upaya menjaring aspirasi publik, terutama menyangkut evaluasi dan harapan publik terhadap Jokowi yang akan dilantik sebagai presiden.(*)
Baca Juga:
Surya Paloh Anggap Pertemuan Prabowo-Jokowi Berikan Nilai Positif
Bagikan
Berita Terkait
Jubir Presiden Pastikan Surpres Prabowo Tentang Pergantian Kapolri Hoaks

Prabowo Langsung ke Bali dari Abu Dhabi, Dengarkan Curhat Korban Banjir

Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo

Prabowo Undang Tokoh Gerakan Nurani Bangsa ke Istana, Romo Magnis Datang Nyaris Telat

Kursi Menko Polkam dan Menpora Masih Kosong, Prabowo: Tunggu Waktunya

Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak

Gibran Tegaskan Reshuffle Kabinet Merah Putih Sudah Diperhitungkan Matang oleh Prabowo untuk Optimalkan Kinerja Pemerintah dan Pelayanan Publik

Copot Sri Mulyani hingga Budi Arie, Pengamat Duga Prabowo Mau Lepas 'Warisan' Jokowi

Pakar Nilai Menteri Baru Harus Berhati-hati dalam Berkomunikasi dan Fokus Pada Program 'Quick Wins'

Dinilai Mengejutkan, IPR Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Fokus pada Ekonomi dan Politik Hukum
