Eddy Flo
Kalangan industri televisi menolak usulan penayangan konten lokal sebanyak 20% sebagaimana yang diusulkan dalam draf revisi undang-undang penyiaran (versi 7 Desember 2016). Ketua ATVSI, Ishadi SK, mengatakan bahwa kewajiban tersebut sangat membebani industri penyiaran. “Kewajiban 20% konten lokal ini akan memunculkan additional cost yang sangat besar”, ujar Ishadi. CEO Trans Media ini berpendapat, penayangan konten lokal cukup 10% saja dari jam siaran selama satu hari, sebagaimana yang sudah dilakukan selama ini.
Pendapat berbeda atas usulan ini datang dari anggota KPI Pusat, Hardly Stefano Pariela. Pria asal Maluku ini menilai justru salah satu bentuk penguatan NKRI adalah dengan memperbanyak konten-konten lokal di televisi. “Saat ini siaran televisi kita sangat Jakarta Sentris”, ucap Hardly. Padahal, jika televisi diyakini sebagai produsen budaya, seharusnyalah konten-konten siaran yang memuat kekhasan daerah dan kearifan lokal hadir lebih banyak di tengah masyarakat melalui medium televisi.
Kedua pendapat tersebut disampaikan Ishadi dan Hardly dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia yang mengambil tajuk “Revisi Undang-Undang Penyiaran”, (21/1). Sejatinya dalam diskusi tersebut hadir pula Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Wakil Ketua Komisi I, Meutiya Hafidz. Namun pada kesempatan tersebut keduanya berhalangan hadir.
Kritisi dari ATVSI terhadap draf Undang-Undang Penyiaran adalah munculnya kewajiban universal service obligation (USO) sebesar 1,75% dari pendapat kotor lembaga penyiaran per tahun. Menurut Ishadi, jasa penyiaran haruslah dibedakan dengan jasa telekomunikasi. “Stasiun televisi free to air tidak memungut jasa apapun kepada penonton televisi”, ujar Ishadi. Hal yang berbeda terjadi pada jasa telekomunikasi yang memungut biaya pada konsumen. Belum lagi, tambahnya, selama ini setiap stasiun televisi sudah dibebani dengan BHP dan IPP sebesar rata-rata lima miliar rupiah tiap tahun. Tentnya kewajiban USO ini sangat memberatkan industri pertelevisian di negeri ini.
Namun demikian, ATVSI mendukung adanya penguatan KPI dalam revisi undang-undang tersebut. “Sebagai lembaga independen, mewakili aspirasi dan kepentingan publik, KPI harus terus menerus diperkuat dan dijaga eksistensinya”, tutur Ishadi. Harapan ATVSI, KPI juga terus menjaga dan meningkatkan kapasitasnya sebagai wakil publik yang mengatur urusan penyiaran.
Bagi KPI sendiri, peningkatan kewajiban penayangan konten lokal yang ditegaskan melalui regulasi patut diapresiasi. Hardly berharap, lembaga-lembaga rating yang ada juga berbenah dengan ikut melakukan perluasan jangkauan pemeringkatan. “Termasuk juga dengan memberikan penilaian rating atas konten-konten lokal ini”, ujarnya. Selama ini salah satu keberatan industri dalam menyiarkan konten lokal adalah ketiadaan currency dari lembaga rating yang menyebabkan program-program tersebut tidak dapat dijual pada pengiklan. Padahal, jika bicara soal ke-Indonesia-an saat ini, justru konten lokal harus ditingkatkan. “Sehingga masyarakat dan generasi muda juga bahwa keberagaman budaya dan kebhinekaan kita adalah sumber kekuatan bangsa ini untuk tetap eksis dan bertahan hingga saat ini”, pungkas Hardly.(Irna)
