KPK Pastikan Keamanan Data Responden SPI 2024
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron (MP/Ponco)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan data responden yang akan digunakan dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang kembali digelar di tahun ini.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, saat pertemuan antara KPK dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/9).
Ghufron menjelaskan bahwa data responden akan tetap aman dan hanya digunakan untuk keperluan survei, bukan untuk penyelidikan atau penuntutan.
Baca juga:
Ketua KPK Sebut Konflik Kepentingan Awal Mula Tindak Pidana Korupsi
"Data tersebut tidak akan disebarluaskan kepada publik dan hanya digunakan untuk SPI," kata Ghufron.
SPI sendiri merupakan survei untuk menilai integritas instansi pemerintah, termasuk BAZNAS, dengan melibatkan pegawai, masyarakat pengguna layanan, dan ahli.
Data eksternal, seperti dari muzzaki dan mustahik, digunakan untuk mengevaluasi kinerja BAZNAS. Pada tahun 2023, BAZNAS memperoleh skor SPI 70,05, sedikit di bawah rata-rata nasional 75,30.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa data survei tidak akan digunakan untuk penyidikan kasus.
"Data responden SPI tidak akan disalahgunakan, kami hanya menggunakan data sesuai aturan yang berlaku," jelas Asep.
Baca juga:
KPK Dalami Dugaan Pejabat BKPM Terlibat Rasuah Pertambangan di Malut
Ketua BAZNAS, Noor Rachmat, menyampaikan bahwa pihaknya sempat mengalami kendala dalam memberikan data karena kekhawatiran dari muzzaki dan mustahik.
Namun, setelah mendengar penjelasan KPK, ia merasa lebih tenang.
"Dengan jaminan kerahasiaan ini, semuanya lebih jelas," ujarnya.
Ghufron juga mengingatkan pentingnya keterbukaan data untuk memastikan integritas lembaga. "Jika hasil SPI bagus, kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS akan meningkat," katanya.
KPK berharap survei ini dapat memberikan pandangan yang objektif untuk mencegah korupsi di Indonesia. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Susah Dapat Kuota Haji, Bos Maktour: Terpaksa Berangkatkan Jemaah Pakai Furoda
KPK Periksa Pemilik Maktour terkait Kasus Korupsi Kuota Haji di Kemenag
KPK: Keterangan Eks Menpora Dito Perkuat Dugaan Korupsi Kuota Haji
Diperiksa KPK soal Kuota Haji, Eks Menpora Dito Ungkap Isi Pertemuan di Arab Saudi saat Dampingi Jokowi
Menpora Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan KPK, Akui Ikut Rombongan Jokowi ke Arab Saudi
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Mantan Menpora Dito Dipanggil KPK di Kasus Kuota Haji
KPK Ungkap Sudewo sudah Dibidik Sejak 2025, sebelum OTT di Pati
KPK Telusuri Keterlibatan Anggota Komisi V DPR Lain dalam Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub
KPK Geledah Rumah Orang Kepercayaan Wali Kota Madiun, Bawa Duit dan Bukti Elektronik