KPK Pastikan Keamanan Data Responden SPI 2024

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 25 September 2024
KPK Pastikan Keamanan Data Responden SPI 2024

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan data responden yang akan digunakan dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang kembali digelar di tahun ini.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, saat pertemuan antara KPK dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/9).

Ghufron menjelaskan bahwa data responden akan tetap aman dan hanya digunakan untuk keperluan survei, bukan untuk penyelidikan atau penuntutan.

Baca juga:

Ketua KPK Sebut Konflik Kepentingan Awal Mula Tindak Pidana Korupsi

"Data tersebut tidak akan disebarluaskan kepada publik dan hanya digunakan untuk SPI," kata Ghufron.

SPI sendiri merupakan survei untuk menilai integritas instansi pemerintah, termasuk BAZNAS, dengan melibatkan pegawai, masyarakat pengguna layanan, dan ahli.

Data eksternal, seperti dari muzzaki dan mustahik, digunakan untuk mengevaluasi kinerja BAZNAS. Pada tahun 2023, BAZNAS memperoleh skor SPI 70,05, sedikit di bawah rata-rata nasional 75,30.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa data survei tidak akan digunakan untuk penyidikan kasus.

"Data responden SPI tidak akan disalahgunakan, kami hanya menggunakan data sesuai aturan yang berlaku," jelas Asep.

Baca juga:

KPK Dalami Dugaan Pejabat BKPM Terlibat Rasuah Pertambangan di Malut

Ketua BAZNAS, Noor Rachmat, menyampaikan bahwa pihaknya sempat mengalami kendala dalam memberikan data karena kekhawatiran dari muzzaki dan mustahik.

Namun, setelah mendengar penjelasan KPK, ia merasa lebih tenang.

"Dengan jaminan kerahasiaan ini, semuanya lebih jelas," ujarnya.

Ghufron juga mengingatkan pentingnya keterbukaan data untuk memastikan integritas lembaga. "Jika hasil SPI bagus, kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS akan meningkat," katanya.

KPK berharap survei ini dapat memberikan pandangan yang objektif untuk mencegah korupsi di Indonesia. (Pon)

#KPI #KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Susah Dapat Kuota Haji, Bos Maktour: Terpaksa Berangkatkan Jemaah Pakai Furoda
Pemilik PT Maktour Fuad Hasan Masyhur mengaku kesulitan memperoleh kuota haji khusus 2023–2024 dan terpaksa menggunakan jalur furoda.
Ananda Dimas Prasetya - 26 menit lalu
Susah Dapat Kuota Haji, Bos Maktour: Terpaksa Berangkatkan Jemaah Pakai Furoda
Indonesia
KPK Periksa Pemilik Maktour terkait Kasus Korupsi Kuota Haji di Kemenag
KPK memanggil pemilik PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur, sebagai saksi dalam kasus korupsi kuota haji Kemenag.
Soffi Amira - Senin, 26 Januari 2026
KPK Periksa Pemilik Maktour terkait Kasus Korupsi Kuota Haji di Kemenag
Indonesia
KPK: Keterangan Eks Menpora Dito Perkuat Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK mengungkapkan pemeriksaan eks Menpora, Dito Ariotedjo, sebagai saksi kasus dugaan kuota haji.
Soffi Amira - Jumat, 23 Januari 2026
KPK: Keterangan Eks Menpora Dito Perkuat Dugaan Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Diperiksa KPK soal Kuota Haji, Eks Menpora Dito Ungkap Isi Pertemuan di Arab Saudi saat Dampingi Jokowi
Eks Menpora Dito Ariotedjo diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji. Beberkan hasil kunjungan Jokowi ke Arab Saudi dan pertemuan dengan MBS.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 23 Januari 2026
Diperiksa KPK soal Kuota Haji, Eks Menpora Dito Ungkap Isi Pertemuan di Arab Saudi saat Dampingi Jokowi
Indonesia
Menpora Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan KPK, Akui Ikut Rombongan Jokowi ke Arab Saudi
Ia ikut ikut rombongan mantan Presiden Joko Widodo bertemu Raja Salman bin Abdul-Aziz Al Saud untuk membahas kuota tambahan haji.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
Menpora Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan KPK, Akui Ikut Rombongan Jokowi ke Arab Saudi
Indonesia
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Merupakan langkah progresif yang berpihak pada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang hingga kini masih banyak belum memiliki rumah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Indonesia
Mantan Menpora Dito Dipanggil KPK di Kasus Kuota Haji
Budi belum mau membeberkan keterkaitan Dito sehingga dipanggil penyidik. Termasuk saat disinggung soal kunjungan mantan Presiden RI Joko Widodo
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
Mantan Menpora Dito Dipanggil KPK di Kasus Kuota Haji
Indonesia
KPK Ungkap Sudewo sudah Dibidik Sejak 2025, sebelum OTT di Pati
KPK menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pematokan uang upeti terhadap calon perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
KPK Ungkap Sudewo sudah Dibidik Sejak 2025, sebelum OTT di Pati
Indonesia
KPK Telusuri Keterlibatan Anggota Komisi V DPR Lain dalam Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub
KPK memastikan akan menelusuri peran dan aliran dana ke anggota Komisi V DPR lainnya dalam kasus dugaan suap proyek DJKA Kemenhub.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Januari 2026
KPK Telusuri Keterlibatan Anggota Komisi V DPR Lain dalam Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub
Indonesia
KPK Geledah Rumah Orang Kepercayaan Wali Kota Madiun, Bawa Duit dan Bukti Elektronik
Penggeledahan itu terkait penyidikan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang menjerat Maidi. Penyidik menyita uang tunai hingga dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Januari 2026
 KPK Geledah Rumah Orang Kepercayaan Wali Kota Madiun, Bawa Duit dan Bukti Elektronik
Bagikan