Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Penambahan Kasus COVID-19 Didominasi Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 10 Januari 2022
Penambahan Kasus COVID-19 Didominasi Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Tangkapan layar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers daring, Senin (10/01/2022). (ANTARA/YouTube Kemenko Perekonomian)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis level akan memisahkan angka kasus yang dibawa pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dengan penularan lokal.

Menko Perekonomian sekaligus Penanggung Jawab PPKM Luar Jawa dan Bali Airlangga Hartarto mengatakan, kasus yang terbanyak dari PPLN.

"Sehingga tentu penambahan kasus PPLN ini berbeda, imported case dibandingkan dengan kasus penularan lokal," katanya, Senin (10/1).

Baca Juga:

Pentingnya Vaksin Booster untuk Cegah Dampak Buruk Varian Baru COVID-19

"Contoh, di Bandara Soetta dan karantina di RSDC Kemayoran tidak digabung dengan kasus kenaikan di DKI Jakarta," ujarnya.

"Demikian pula Kepulauan Riau itu, dari pelabuhan laut Batam tidak dijadikan satu dengan Kepulauan Riau," jelas Airlangga.

Airlangga menyebut, pihaknya akan memberikan perlakuan khusus di sejumlah titik kedatangan dari luar negeri, seperti Bandara Soekarno-Hatta (Tangerang), Bandara Juanda (Surabaya), Bandara Sam Ratulangi (Manado), Pelabuhan Laut di Batam, Pelabuhan Sri Bintan Pura (Tanjung Pinang).

Selain itu, lanjutnya, Pos Lintas Batas (PLBN) Nunukan (Kaltim), PLBN Aruk (Kalbar), PLBN Entikong (Kalbar), dan PLBN Motaain (NTT).

"Oleh karena itu PPLN akan melakukan perbedaan penilaian yaitu kita treatment khusus pada entry point," kata Airlanga.

Baca Juga:

Cara Pencegahan Mutasi COVID-19 Versi Peneliti Eijkman

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) menjadi penyebab utama lonjakan kasus harian COVID-19 di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

"Hari ini saya sampaikan sebelumnya bahwa tren peningkatan kasus harian COVID-19 disebabkan oleh pelaku perjalanan luar negeri," ujarnya.

Hal ini berdasarkan hasil temuan lonjakan kasus harian COVID-19 di wilayah Jawa-Bali yang sampai saat ini didominasi oleh pelaku perjalanan luar negeri.

"Pada 9 Januari lalu, misalnya di Jakarta dari 393 kasus yang terjadi hampir 300 kasus disebabkan oleh pelaku perjalanan luar negeri," contohnya.

Maka dari itu, dia mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menunda terlebih dulu rencana perjalanan ke luar negeri.

Mengingat, tingginya potensi terjangkit virus COVID-19.

"Jadi, sekali lagi kami mohon teman-teman sekalian untuk menahan diri dulu untuk bepergian ke luar negeri, kecuali sangat-sangat penting," jelas dia.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan penanganan khusus bagi masyarakat yang baru datang dari luar negeri di berbagai pintu masuk kedatangan. (Knu)

Baca Juga:

Sejumlah Perusahaan Farmasi Tanah Air Bersiap Produksi Vaksin COVID-19

#COVID-19 #Kasus COVID-19 #Airlangga Hartarto #Luhut Panjaitan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Belum Tetapkan Calon Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo
kementerian koordinator yang ia pimpin menjalankan koordinasi secara berkala bersama pejabat fiskal dan moneter.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Juli 2026
Pemerintah Belum Tetapkan Calon Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo
Berita
Menko Airlangga Temui Mendag China, Indonesia Dorong Investasi Berkualitas dan Perdagangan Seimbang
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, bertemu dengan Menteri Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok, Wang Wentao.
Soffi Amira - Sabtu, 18 Juli 2026
Menko Airlangga Temui Mendag China, Indonesia Dorong Investasi Berkualitas dan Perdagangan Seimbang
Indonesia
Cermati Inflasi Pangan, Pemerintah Tekan Kenaikan Harga Bahan Baku
Badan Pusat Statistik mencatat, pada Juni 2026, terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 3,34 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,89.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2026
Cermati Inflasi Pangan, Pemerintah Tekan Kenaikan Harga Bahan Baku
Indonesia
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp 26,34 Triliun, Fokus Transportasi hingga Bantuan Pangan
Pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi Rp 26,34 triliun pada semester II 2026. Program mencakup diskon transportasi hingga bantuan pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 Juni 2026
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp 26,34 Triliun, Fokus Transportasi hingga Bantuan Pangan
Indonesia
Defisit APBN 2026 Bengkak Tapi Menko Airlangga Sebut Aman, Kok Bisa?
Pemerintah mematok target awal defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp689,1 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
Defisit APBN 2026 Bengkak Tapi Menko Airlangga Sebut Aman, Kok Bisa?
Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Soal MBG, Menkeu Purbaya Tantang Luhut soal Transparansi Data
Purbaya menantang Luhut soal program Makan Bergizi Gratis. Simak kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 06 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Soal MBG, Menkeu Purbaya Tantang Luhut soal Transparansi Data
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Bagikan