Pemuda Muhammadiyah: Masyarakat Masih Trauma Istilah Pam Swakarsa

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 27 Januari 2021
Pemuda Muhammadiyah: Masyarakat Masih Trauma Istilah Pam Swakarsa

Pelantikan Kapolri Listyo. (Tangkapan Layar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diperingatkan untuk hati-hati terhadap program yang digagasnya. Salah satunya pembentukan Pam Swakarsa.

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto mendesak Jenderal Sigit sedapat mungkin memberikan penjelasan pada publik terkait rencana pengaktifkan kembali PAM Swakarsa.

"Mengingat, seluruh masyarakat Indonesia hingga saat ini masih trauma dengan istilah Pam Swakarsa yang saat order baru menjadi alat politik rezim dalam membungkam kebebasan sipil," kata Sunanto kepada wartawan, Rabu (27/1).

Baca Juga:

Jadi Kapolri, Komjen Listyo Harus Hapus Aturan Diskriminatif bagi Anggota Polri

Pemuda Muhammadiyah, menyarankan Kapolri baru untuk lebih massif melakukan komunikasi ke elemen-elemnen negara seperti pemimpin agama, tokoh bangsa dan tokoh masyarakat.

"Tujuannya, untuk menyerap segala kegelisahan terkait dengan penegakan hukum dan menjelaskan secara gambang berbagai agenda kerja penegakan hukum," jelas Sunanto.

Ia menanbahkan, berbagai keraguan, kesalahpahaman dan ketidaktahuan masyarakat akan insitusi Polri sebagai
penegak hukum harus segera diselesaikan.

Kapolri Listyo. (Foto: Tangkapan Layar)
Kapolri Listyo. (Foto: Tangkapan Layar)

Dengan demikian, visi besar model polisi prediktif sebagaimana termatktub dalam gagasan Polisi PRESISI benar-benar terjewantahkan secara praktis dan menyentuh seluruh rakyat.

"Penegakan hukum tanpa pandang bulu, tak hanya tajam ke bawah namun juga ke atas," jelas Sunanto.

Sebagai Kapolri yang membawa gagasan program transformasi Polri prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan (PRESISI) tentu Pemuda Muhammadiyah berharap Jenderal Sigit dapat menjalankan fungsi penegakan hukum yang responsif.

Baca Juga:

Pam Swakarsa Bentukan Listyo Jadi 'Binaan' Polisi

Terutana terhadap isu gangguan keamanan, pola kejahatan yang makin kompleks serta menitikberatkan pada partisipasi masyarakat.

"Jangan sampai, gagasan transformasi Polri Presisi hanya menjadi narasi baik tanpa implementasi penegakan hukum yang transparan, humanis, bertanggungjawab dan berdiri diatas semua golongan," tutup Sunanto. (Knu)

#Kapolri #Calon Kapolri #Kapolri Listyo #Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Prabowo membahas dugaan penyadapan ilegal saat bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang. Dasco mengungkap isu tersebut turut disinggung dalam pertemuan.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11). Pertemuan berlangsung tertutup.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Bantah 2 Mantan Kapolri Ditangkap
Kabareskrim Polri membantah isu dua mantan Kapolri ditangkap terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Bantah 2 Mantan Kapolri Ditangkap
Indonesia
Dahnil Cium Upaya Pengalihan Isu Penyadapan Presiden Prabowo dengan Dasco Jadi Wapres
Dahnil menyayangkan adanya tindakan penyadapan oleh para jenderal aktif Polri tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Dahnil Cium Upaya Pengalihan Isu Penyadapan Presiden Prabowo dengan Dasco Jadi Wapres
Indonesia
Ancaman Serius terhadap Perlindungan Hak Warga Negara, Pengusutan Dugaan Penyadapan Presiden Perlu Dilakukan Menyeluruh
Hendardi menilai kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden memiliki dimensi lebih luas dari sekadar tindak pidana penyadapan.
Yusuf Abdillah - Jumat, 06 November 2026
Ancaman Serius terhadap Perlindungan Hak Warga Negara, Pengusutan Dugaan Penyadapan Presiden Perlu Dilakukan Menyeluruh
Indonesia
Presiden Prabowo Beri Arahan ke Kapolri: Ungkap Tuntas Penyadapan, jangan Ditutupi
Prabowo meminta agar proses hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara objektif, dan transparan.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Presiden Prabowo Beri Arahan ke Kapolri: Ungkap Tuntas Penyadapan, jangan Ditutupi
Indonesia
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access yang tengah diselidiki tidak berkaitan dengan kebijakan resmi Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Indonesia
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Polri menegaskan penegakan hukum kasus itu sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang ingin institusi Polri bersih.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Indonesia
Pemberantasan Narkoba hingga Pembenahan Pelayanan Publik Jadi Ujian Program Baru Kapolri
Efektivitasnya akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan hasil yang dirasakan masyarakat.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
Pemberantasan Narkoba hingga Pembenahan Pelayanan Publik Jadi Ujian Program Baru Kapolri
Indonesia
Kapolri Buru Pendana Jaringan Sabu 1,2 Ton di Aceh, Kembangkan Kasus hingga Medan
Penyidik masih mendalami keterkaitan kasus laboratorium gelap di Aceh dengan jaringan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Kapolri Buru Pendana Jaringan Sabu 1,2 Ton di Aceh, Kembangkan Kasus hingga Medan
Bagikan