Pemprov DKI Laporkan 50.000 Sambungan Baru Air Bersih di Jakarta sepanjang 2025

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
Pemprov DKI Laporkan 50.000 Sambungan Baru Air Bersih di Jakarta sepanjang 2025

Ilustrasi air bersih. (Foto: Unsplash/Nathan Dumlao)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Cakupan pelayanan air perpipaan telah mencapai 74,24 persen per 7 September 2025, dengan lebih dari 50.000 sambungan baru yang terpasang sejak Januari hingga awal September 2025.

Jumlah sambungan baru ini membuktikan semakin banyak warga yang percaya dan menggunakan air perpipaan sebagai sumber utama kebutuhan air sehari-hari.

Namun, perjalanan menuju 100 persen cakupan pelayanan masih terus bergerak. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui PAM Jaya berkomitmen agar lebih banyak warga Jakarta mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan menggunakan air perpipaan.

Untuk itu, PAM Jaya menghadirkan Promo Sambungan Baru Gratis – sebuah kesempatan emas bagi warga untuk segera beralih dari penggunaan air tanah ke air perpipaan tanpa perlu memikirkan biaya pemasangan.

Baca juga:

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

Promo ini dikhususkan untuk rumah tangga dengan kelompok tarif 2A1 & 2A2 (luas bangunan ≤70m²), serta fasilitas sosial dan umum. Calon pelanggan hanya perlu menyiapkan persyaratan sederhana (KTP, KK, dan PBB/surat domisili), lalu cukup membayar Uang Jaminan Langganan (UJL) sebesar Rp35.000 yang langsung tercantum pada tagihan pertama.

“Tidak ada biaya tambahan lain, tidak ada pungutan di lapangan – semua transparan dan resmi,” kata Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/9).

Lebih dari sekadar promo, inilah langkah cerdas untuk keluarga Jakarta: Lebih sehat, dengan air perpipaan yang terjamin kualitasnya. Lebih hemat, dibandingkan sumber air alternatif. Lebih praktis, karena tersedia setiap saat.

“Promo ini bukan hanya soal gratis sambungan, tetapi juga tentang membangun masa depan Jakarta dengan layanan air yang lebih berkualitas, lebih terjangkau, dan berkelanjutan. Kami mengajak warga untuk segera memanfaatkan kesempatan ini demi kenyamanan dan kesehatan keluarga,” ujar Arief.

Baca juga:

Gubernur Pramono Ubah Status Hukum PAM Jaya Jadi Perseroda, Pengamat Kebijakan Publik: Tidak Betentangan dengan ketentuan Hukum

Selain itu, PAM Jaya juga memberikan harga khusus sambungan baru untuk kelompok rumah tangga 2A3 dan 2A4 (luas bangunan >70m²), yakni Rp627.500 (sudah termasuk UJL), dari sebelumnya Rp1.625.500.

Untuk informasi lebih lanjut, warga dapat menghubungi Contact Center PAM Jaya di 1500223.

Melalui program ini, PAM Jaya terus memperluas akses agar setiap warga Jakarta dapat menikmati manfaat air perpipaan. Jangan lewatkan kesempatan terbaik ini, saatnya beralih ke air perpipaan bersama PAM Jaya.

#Air Bersih #Pemprov DKI Jakarta #PAM Jaya
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Laporkan 50.000 Sambungan Baru Air Bersih di Jakarta sepanjang 2025
Cakupan pelayanan air bersih perpipaan telah mencapai 74,24 persen per 7 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
Pemprov DKI Laporkan 50.000 Sambungan Baru Air Bersih di Jakarta sepanjang 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
Tinjau RSUD Budi Asih, Gubernur Pramono Janji Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan
Pemprov DKI berkomitmen menjadikan RSUD Budi Asih sebagai rumah sakit rujukan terpercaya di Jakarta dengan fasilitas dan layanan prima.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 16 September 2025
Tinjau RSUD Budi Asih, Gubernur Pramono Janji Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan
Indonesia
Gubernur Pramono Ubah Status Hukum PAM Jaya Jadi Perseroda, Pengamat Kebijakan Publik: Tidak Betentangan dengan ketentuan Hukum
Rencana perubahan status PAM Jaya dari Perumda menjadi Perseroda serta pelaksanaan IPO berawal dari inisiatif Gubernur DKI Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Gubernur Pramono Ubah Status Hukum PAM Jaya Jadi Perseroda, Pengamat Kebijakan Publik: Tidak Betentangan dengan ketentuan Hukum
Indonesia
Pelican Crossing Terpasang di Stasiun Cikini, Gubernur Pramono: Tak Perlu Lagi Memutar Terlalu Jauh
Pembuatan pelican crossing di depan Stasiun Cikini dilatarbelakangi oleh kebiasaan masyarakat menyeberang sembarangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Pelican Crossing Terpasang di Stasiun Cikini, Gubernur Pramono: Tak Perlu Lagi Memutar Terlalu Jauh
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
'Pelican Crossing' Mulai Diuji Coba dengan Pengawasan Dishub-Satpol PP, Anak Buah Pramono Beri Himbauan Begini
Inisiatif ini muncul setelah sebuah video viral di media sosial yang menunjukkan penumpang melompati pagar pembatas di Stasiun Cikini
Angga Yudha Pratama - Senin, 15 September 2025
'Pelican Crossing' Mulai Diuji Coba dengan Pengawasan Dishub-Satpol PP, Anak Buah Pramono Beri Himbauan Begini
Indonesia
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Relokasi ini merupakan bagian dari rencana penataan kawasan Barito yang akan diubah menjadi Taman Bendera Pusaka
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Indonesia
KJP Plus tak Bisa Dicairkan Tiap Bulan, Pramono Ungkap Alasannya
KJP Plus tak bisa dicairkan setiap bulan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan alasan mengapa bantuan sosial tersebut belum bisa dicairkan setiap bulannya.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
KJP Plus tak Bisa Dicairkan Tiap Bulan, Pramono Ungkap Alasannya
Indonesia
Lahan Terbatas, Hunian Vertikal Kini Berubah Jadi Kebutuhan Mendesak di Jakarta
Hunian vertikal kini menjadi kebutuhan mendesak di Jakarta. Sebab, warga harus memiliki akses tempat tinggal yang layak.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
Lahan Terbatas, Hunian Vertikal Kini Berubah Jadi Kebutuhan Mendesak di Jakarta
Bagikan