Pemprov DKI Tak Akan Terapkan WFH Perkantoran untuk Atasi Kemacetan


Pj DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kanan). (Foto: MP/Asopih)
MerahPutih.com - Sebanyak 25.000 orang yang menandatangani petisi terkait kembalikan aturan work from home (WFH) di Jakarta. Sebab saat ini, jalanan ibu kota macet parah, polusi udara yang tak terkontrol, hingga tidak produktif untuk beraktivitas.
Pemerintah DKI Jakarta tidak memiliki niat untuk menerapkan kembali aturan kerja dari rumah atau WFH terhadap perkantoran guna mengatasi kemacetan.
"Gak ada gak ada (niatan untuk kembali menerapkan WFH)," kata Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/1).
Baca Juga:
Polri Imbau Perusahaan Terapkan WFH Antisipasi Cuaca Ekstrem
Terlebih sekarang ini pemerintah sudah menghentikan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir tahun 2022 kemarin. Artinya, kasus COVID-19 di Jakarta sudah terkendali, maka tidak penting lagi dilakukan WFH.
Untuk diketahui, era Gubernur Anies Baswedan memutuskan kebijakan WFH, lantaran wabah COVID-19 kala itu tak terkendali atau semakin mengganas. Hingga akhirnya, Pemerintah DKI menerapkan WFH agar kasus virus corona tak makin parah menular ke yang lain.
"Kan PPKM sudah dicabut," cetus mantan Wali Kota Jakarta Utara ini.
Baca Juga:
Polri Imbau Perusahaan Terapkan WFH Antisipasi Cuaca Ekstrem
Kendati demikian, Pj Heru menyerahkan sepenuhnya ke perusahaan-perusahaan di DKI Jakarta jika ingin memberlakukan WFH. Seperti kantor di wilayah Jakarta Selatan.
"Silakan masing-masing klaster terdampak, seperti kemarin di Kapten Tendean Buncit kantor sekitar sana silakan saja ambil kebijakan masing-masing," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga:
Pj DKI 1 Imbau Perusahaan Jakarta Terapkan WFH Hadapi Banjir Besar
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Macet TB Simatupang Jadi Sorotan, Pemprov DKI Jakarta Perketat Izin Proyek Galian

Jakarta Sudah Aman, Gubernur Pramono Cabut Kebijakan WFH ASN Pemprov

Kebijakan WFH usai Demo hingga Long Weekend Maulid Nabi: 138 Ribu Warga Jakarta Pergi ke Luar Kota

Aksi Demo Mereda, Work From Home ASN Jakarta Dicabut, Minta Berangkat Kerja Pakai Angkutan Umum

Trotoar Jalan TB Simatupang Batal Dipangkas, Ini Penjelasan Pemprov DKI Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno Ungkap Kemacetan Jakarta dan Sekitarnya Sebabkan Kerugian Rp 100 Triliun Tiap Tahun

Legislator Gerindra DKI Tolak Gubernur Pramono Alihfungsikan Trotoar di TB Simatupang

Tambah 14 Bus Transjakarta di Jalan TB Simatupang, Gubernur Pramono: Agar Warga Tak Gunakan Mobil Pribadi

Atasi Macet Horor di TB Simatupang, Pemprov DKI Buka Wacana Alih Fungsi Trotoar dan Pembangunan Jalan Layang

Macet Horor di TB Simatupang, Pramono Minta Proyek Diselesaikan Sebulan Lebih Cepat
