Pemprov DKI Tak Akan Terapkan WFH Perkantoran untuk Atasi Kemacetan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 05 Januari 2023
Pemprov DKI Tak Akan Terapkan WFH Perkantoran untuk Atasi Kemacetan

Pj DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kanan). (Foto: MP/Asopih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Sebanyak 25.000 orang yang menandatangani petisi terkait kembalikan aturan work from home (WFH) di Jakarta. Sebab saat ini, jalanan ibu kota macet parah, polusi udara yang tak terkontrol, hingga tidak produktif untuk beraktivitas.

Pemerintah DKI Jakarta tidak memiliki niat untuk menerapkan kembali aturan kerja dari rumah atau WFH terhadap perkantoran guna mengatasi kemacetan.

"Gak ada gak ada (niatan untuk kembali menerapkan WFH)," kata Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/1).

Baca Juga:

Polri Imbau Perusahaan Terapkan WFH Antisipasi Cuaca Ekstrem

Terlebih sekarang ini pemerintah sudah menghentikan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir tahun 2022 kemarin. Artinya, kasus COVID-19 di Jakarta sudah terkendali, maka tidak penting lagi dilakukan WFH.

Untuk diketahui, era Gubernur Anies Baswedan memutuskan kebijakan WFH, lantaran wabah COVID-19 kala itu tak terkendali atau semakin mengganas. Hingga akhirnya, Pemerintah DKI menerapkan WFH agar kasus virus corona tak makin parah menular ke yang lain.

"Kan PPKM sudah dicabut," cetus mantan Wali Kota Jakarta Utara ini.

Baca Juga:

Polri Imbau Perusahaan Terapkan WFH Antisipasi Cuaca Ekstrem

Kendati demikian, Pj Heru menyerahkan sepenuhnya ke perusahaan-perusahaan di DKI Jakarta jika ingin memberlakukan WFH. Seperti kantor di wilayah Jakarta Selatan.

"Silakan masing-masing klaster terdampak, seperti kemarin di Kapten Tendean Buncit kantor sekitar sana silakan saja ambil kebijakan masing-masing," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Pj DKI 1 Imbau Perusahaan Jakarta Terapkan WFH Hadapi Banjir Besar

#Heru Budi Hartono #Work From Home (WFH) #Kemacetan Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Macet TB Simatupang Jadi Sorotan, Pemprov DKI Jakarta Perketat Izin Proyek Galian
Gubernur DKI Jakarta berjanji akan memperbaiki pola kerja proyek serupa agar tidak lagi menimbulkan antrean panjang kendaraan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Macet TB Simatupang Jadi Sorotan, Pemprov DKI Jakarta Perketat Izin Proyek Galian
Indonesia
Jakarta Sudah Aman, Gubernur Pramono Cabut Kebijakan WFH ASN Pemprov
Alasan pencabutan kebijakan WFH itu karena situasi dan aktivitas di Jakarta saat ini sudah berjalan dengan normal
Wisnu Cipto - Rabu, 03 September 2025
Jakarta Sudah Aman, Gubernur Pramono Cabut Kebijakan WFH ASN Pemprov
Indonesia
Kebijakan WFH usai Demo hingga Long Weekend Maulid Nabi: 138 Ribu Warga Jakarta Pergi ke Luar Kota
Kebijakan WFH usai demo hingga long weekend Maulid Nabi, membuat masyarakat pergi ke luar kota. Hal itu dicatat oleh PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta dan PT KCIC.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Kebijakan WFH usai Demo hingga Long Weekend Maulid Nabi: 138 Ribu Warga Jakarta Pergi ke Luar Kota
Indonesia
Aksi Demo Mereda, Work From Home ASN Jakarta Dicabut, Minta Berangkat Kerja Pakai Angkutan Umum
Pemprov DKI memberlakukan tarif Rp 1 untuk transportasi umum Transjakarta dan MRT hingga 8 September 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Aksi Demo Mereda, Work From Home ASN Jakarta Dicabut, Minta Berangkat Kerja Pakai Angkutan Umum
Indonesia
Trotoar Jalan TB Simatupang Batal Dipangkas, Ini Penjelasan Pemprov DKI Jakarta
Setelah dievaluasi secara mendalam dengan Dinas Bina Marga dan PAL Jaya rencana alihfungsi trotoar urung dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Agustus 2025
Trotoar Jalan TB Simatupang Batal Dipangkas, Ini Penjelasan Pemprov DKI Jakarta
Indonesia
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno Ungkap Kemacetan Jakarta dan Sekitarnya Sebabkan Kerugian Rp 100 Triliun Tiap Tahun
Berdasarkan TomTom Traffic Index 2025, Jakarta menempati peringkat ke-90 dari 500 kota termacet di dunia.
Dwi Astarini - Rabu, 27 Agustus 2025
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno Ungkap Kemacetan Jakarta dan Sekitarnya Sebabkan Kerugian Rp 100 Triliun Tiap Tahun
Indonesia
Legislator Gerindra DKI Tolak Gubernur Pramono Alihfungsikan Trotoar di TB Simatupang
Mengalihfungsikan trotoar disebut tidak sejalan dengan upaya menciptakan kota yang ramah pejalan kaki.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Agustus 2025
Legislator Gerindra DKI Tolak Gubernur Pramono Alihfungsikan Trotoar di TB Simatupang
Indonesia
Tambah 14 Bus Transjakarta di Jalan TB Simatupang, Gubernur Pramono: Agar Warga Tak Gunakan Mobil Pribadi
Saat ini, terdapat 17 layanan Transjakarta yang melintasi TB Simatupang.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 25 Agustus 2025
Tambah 14 Bus Transjakarta di Jalan TB Simatupang, Gubernur Pramono: Agar Warga Tak Gunakan Mobil Pribadi
Indonesia
Atasi Macet Horor di TB Simatupang, Pemprov DKI Buka Wacana Alih Fungsi Trotoar dan Pembangunan Jalan Layang
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan langkah-langkah jangka pendek dan menengah untuk mengatasi kemacetan di kawasan TB Simatupang
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
Atasi Macet Horor di TB Simatupang, Pemprov DKI Buka Wacana Alih Fungsi Trotoar dan Pembangunan Jalan Layang
Indonesia
Macet Horor di TB Simatupang, Pramono Minta Proyek Diselesaikan Sebulan Lebih Cepat
Sementara itu, solusi jangka menengah yang sedang dikaji adalah pembangunan underpass atau flyover
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
Macet Horor di TB Simatupang, Pramono Minta Proyek Diselesaikan Sebulan Lebih Cepat
Bagikan