Pemprov DKI Tak Akan Terapkan WFH Perkantoran untuk Atasi Kemacetan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 05 Januari 2023
Pemprov DKI Tak Akan Terapkan WFH Perkantoran untuk Atasi Kemacetan

Pj DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kanan). (Foto: MP/Asopih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sebanyak 25.000 orang yang menandatangani petisi terkait kembalikan aturan work from home (WFH) di Jakarta. Sebab saat ini, jalanan ibu kota macet parah, polusi udara yang tak terkontrol, hingga tidak produktif untuk beraktivitas.

Pemerintah DKI Jakarta tidak memiliki niat untuk menerapkan kembali aturan kerja dari rumah atau WFH terhadap perkantoran guna mengatasi kemacetan.

"Gak ada gak ada (niatan untuk kembali menerapkan WFH)," kata Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/1).

Baca Juga:

Polri Imbau Perusahaan Terapkan WFH Antisipasi Cuaca Ekstrem

Terlebih sekarang ini pemerintah sudah menghentikan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir tahun 2022 kemarin. Artinya, kasus COVID-19 di Jakarta sudah terkendali, maka tidak penting lagi dilakukan WFH.

Untuk diketahui, era Gubernur Anies Baswedan memutuskan kebijakan WFH, lantaran wabah COVID-19 kala itu tak terkendali atau semakin mengganas. Hingga akhirnya, Pemerintah DKI menerapkan WFH agar kasus virus corona tak makin parah menular ke yang lain.

"Kan PPKM sudah dicabut," cetus mantan Wali Kota Jakarta Utara ini.

Baca Juga:

Polri Imbau Perusahaan Terapkan WFH Antisipasi Cuaca Ekstrem

Kendati demikian, Pj Heru menyerahkan sepenuhnya ke perusahaan-perusahaan di DKI Jakarta jika ingin memberlakukan WFH. Seperti kantor di wilayah Jakarta Selatan.

"Silakan masing-masing klaster terdampak, seperti kemarin di Kapten Tendean Buncit kantor sekitar sana silakan saja ambil kebijakan masing-masing," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Pj DKI 1 Imbau Perusahaan Jakarta Terapkan WFH Hadapi Banjir Besar

#Heru Budi Hartono #Work From Home (WFH) #Kemacetan Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Kementerian PANRB: WFH ASN Tak Turunkan Kinerja, 95 Persen Layanan Publik Tetap Stabil
Kementerian PANRB menyebut kebijakan WFH ASN tidak menurunkan kinerja maupun kualitas pelayanan publik. Sebanyak 95 persen layanan tetap stabil dan digitalisasi pemerintahan semakin meningkat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
Kementerian PANRB: WFH ASN Tak Turunkan Kinerja, 95 Persen Layanan Publik Tetap Stabil
Indonesia
Bakom Klaim Transformasi Budaya Kerja ASN Hemat Rp 1,94 Triliun dalam Dua Bulan
Pemerintah mencatat penghematan Rp1,94 triliun dari kebijakan Transformasi Budaya Kerja ASN selama April-Mei 2026. Mayoritas berasal dari efisiensi perjalanan dinas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
Bakom Klaim Transformasi Budaya Kerja ASN Hemat Rp 1,94 Triliun dalam Dua Bulan
Indonesia
WFH ASN Turunkan Konsumsi Pertalite Nasional 9%, Kebijakan Diperpanjang 2 Bulan
Menko Ekonomi menegaskan pemerintah memutuskan untuk terus memberlakukan kebijakan WFH bagi kalangan ASN
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
WFH ASN Turunkan Konsumsi Pertalite Nasional 9%, Kebijakan Diperpanjang 2 Bulan
Indonesia
Syahbandar Bantah Macet Parah Tanjung Priok karena Pelabuhan, Salah Depo-Depo Kontainer di Cakung
KSOP Tanjung Priok menegaskan kemacetan panjang di Jalan Yos Sudarso bukan akibat pelabuhan, melainkan aktivitas depo kontainer di Cakung.
Wisnu Cipto - Selasa, 26 Mei 2026
Syahbandar Bantah Macet Parah Tanjung Priok karena Pelabuhan, Salah Depo-Depo Kontainer di Cakung
Indonesia
Proyek Penataan Rasuna Said Picu Kemacetan, Pramono Target Rampung Juni 2026
Proyek penataan Jalan HR Rasuna Said dikeluhkan sebabkan macet. Pramono Anung targetkan rampung Juni 2026 sebagai kado HUT Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
Proyek Penataan Rasuna Said Picu Kemacetan, Pramono Target Rampung Juni 2026
Indonesia
ASN Diawasi Ketat Saat WFH, Menteri PANRB: Bukan Sekadar Absensi Fisik
Menteri PANRB menegaskan ASN tetap diawasi ketat saat WFH. Pengawasan berbasis sistem digital dan target kinerja, bukan hanya absensi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 April 2026
ASN Diawasi Ketat Saat WFH, Menteri PANRB: Bukan Sekadar Absensi Fisik
Indonesia
Menhub Modifikasi Aturan WFH Jumat, Tiap Hari Cuma 40% Staf Masuk Kantor
Menurut Dudy, kebijakan WFH secara umum memberikan keleluasaan kepada kementerian dan lembaga untuk mengatur pola kerja masing-masing.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 April 2026
Menhub Modifikasi Aturan WFH Jumat, Tiap Hari Cuma 40% Staf Masuk Kantor
Berita Foto
Hari Perdana WFH ASN, Kemacetan Jakarta Terurai saat Jam Pulang Kerja
Suasana lalu lintas saat jam pulang kerja di tengah penerapan WFH ASN di kawasan Sudirman–Thamrin, Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 10 April 2026
Hari Perdana WFH ASN, Kemacetan Jakarta Terurai saat Jam Pulang Kerja
Indonesia
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Sejumlah layanan publik tetap beroperasi normal dari kantor.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Indonesia
ASN WFH Berlaku Hari ini, Airlangga Ingatkan Warga Hemat Energi
Kebijakan WFH ini sebagai langkah adaptif dan preventif dalam menghadapi dinamika global.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
ASN WFH Berlaku Hari ini, Airlangga Ingatkan Warga Hemat Energi
Bagikan