Tunjangan Semua PNS DKI Dipotong 50%, Kecuali Tenaga Medis

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 12 Mei 2020
Tunjangan Semua PNS DKI Dipotong 50%, Kecuali Tenaga Medis

Petugas medis memindahkan pasien ke ruang isolasi dalam Simulasi Penanganan Pasien Corona di Rumah Sakit Lavalette, Malang, Jawa Timur, Jumat (13/3/2020). ANTARA/Ari Bowo Sucipto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memastikan bahwa tenaga medis yang berhadapan langsung penanganan pasien corana tidak dilakukan rasionalisasi atau pemotongan tunjangan penghasilan pegawai (TPP).

Pemotongan tunjangan sebesar 50 persen itu hanya diberlakukan kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak terlibat dalam penanggulangan COVID-19.

Baca Juga

Pengalihan Deviden 'Plat Merah' Bisa Jadi Solusi Kekurangan Anggaran COVID-19 DKI

"Nggak (dipotong tunjangan tenaga medis), terakhir disesuaikan. Dikecualikan kalau tenaga medis," kata Kepala BKD DKI, Chaidir saat dikonfirmasi, Selasa (12/5).

Chaidir menegaskan, ada juga tim medis DKI yang dipangkas tunjangan kerjanya. Mereka tenaga medis dan paramedis yang duduk di belakang meja kerja rumah sakit rujukan COVID-19, karena tidak berhadap langsung dengan orang terpapar corona. Contohnya petugas kesehatan di bagian adminiatrasi.

ASB
Ilustrasi ASN. Foto: Net

"Tenaga medis dan paramedis itu kan ada yang melayani langsung pasien, tapi kan ada juga yang dibelakang meja. Kalau di belakang meja apakah dapat misalnya di bagian administrasi? kan tidak," terang dia.

Nantinya data Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI yang menjadi acuan pihaknya untuk dilakukan pemotongan atau tidak tunjangan para medis yang berjibaku menghadapi pasien corona.

"Ini kan kemampuan ekonomi kita terbatas karena kontraksi ekonomi," tutupnya.

Adapun diketahui, Pemprov DKI Jakarta akan memotong tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan DKI.

Baca Juga

Ridwan Kamil Sambut Baik Bantuan Alat PCR dari Kedubes Amerika Serikat

Nominal Tunjangan Kepegawaian Daerah (TKD) yang dipotong akan menyesuaikan kondisi perekonomian di Jakarta yang ikut turun akibat pandemi corona. Kebijakan pemangkasan tunjangan PNS ini masih dalam penggodokan Pemprov DKI.

"Itu kan dari kontraksi ekonomi kan tertinggi sampe 53 persen. Sesuai terhadap itu, enggak ada potongan kalo APBD-nya kontraksi nol, enggak ada (kalau) kontraksi ekonomi stabil. Iya (penyesuaian) bisa sampe 50 persen kalo itu (kontraksi ekonomi) sampai 53 persen. Itu masih digodok belum putus," kata Chaidir, pada Selasa (5/5) lalu. (Asp)

#Pemprov DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Suasana pemukiman padat penduduk di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Indonesia
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Proses pembebasan lahan yang berjalan secara bertahap sempat terhenti akibat pandemi COVID-19.
Yusuf Abdillah - Senin, 14 September 2026
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Difokuskan pada antisipasi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, dan penurunan kualitas udara.
Yusuf Abdillah - Rabu, 02 September 2026
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Indonesia
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030.
Yusuf Abdillah - Kamis, 20 Agustus 2026
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Berita Foto
Pemprov DKI Masih Kaji Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
Bus Transjakarta memasuki Halte TB Simatupang kawasan Cilantak, Jakart Selatan, Selasa (28/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 28 Juli 2026
Pemprov DKI Masih Kaji Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Buru-Buru Revitalisasi 11 Gedung Rusak Parah Buntut Atap Sekolah Ambruk di Kebayoran
Pemerintah menetapkan besaran alokasi dana khusus guna memastikan proses renovasi total berjalan sesuai standar keamanan gedung
Angga Yudha Pratama - Minggu, 26 Juli 2026
Pemprov DKI Jakarta Buru-Buru Revitalisasi 11 Gedung Rusak Parah Buntut Atap Sekolah Ambruk di Kebayoran
Indonesia
Bundaran HI Siap Pecah! Padi Reborn dan Mahalini Guncang Malam Puncak HUT Jakarta
Suharini Eliawati menegaskan seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah menghadirkan manfaat langsung bagi warga
Angga Yudha Pratama - Kamis, 25 Juni 2026
Bundaran HI Siap Pecah! Padi Reborn dan Mahalini Guncang Malam Puncak HUT Jakarta
Indonesia
Daftar Infrastruktur Baru di DKI Jakarta yang Bakal Diresmikan Sambut HUT ke-499
Ketua Panitia HUT ke-499 Kota Jakarta, Suharini Eliawati, menegaskan perayaan tahun ini menandai langkah konkret transisi kota menjelang usia lima abad
Angga Yudha Pratama - Minggu, 21 Juni 2026
Daftar Infrastruktur Baru di DKI Jakarta yang Bakal Diresmikan Sambut HUT ke-499
Bagikan