Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membantah penilaian Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) soal rendahnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Jakarta.
Kepala Diskominfotik DKI Jakarta Atika Nur Rahman menegaskan bahwa Pemda DKI sudah mempublikasi seluruh daftar informasi publik yang terklasifikasi sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Thn 2008 tentang KIP.
"Informasi Publik tersebut diklasifikasikan menjadi informasi publik tersedia setiap saat, informasi berkala,
informasi serta merta maupun informasi yang dikecualikan melalui mekanisme pengujian konsekuensi oleh Pejabat PPID," ujar Atika melalui keterangan tertulisnya, Kamis (25/4).
Atika menuturkan Pemda DKI Jakarta telah mengatur tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), mulai dari PPID Utama pada tingkat Provinsi hingga PPID Perangkat Daerah/SKPD/UKPD.
Disamping itu, kata dia, DKI juga telah memaksimalkan PPID dalam hal meregistrasi dan melayani permohonan informasi publik serta mengelola informasi publik menggunakan Sistem Informasi PPID (SI PPID) yang sudah digunakan oleh seluruh SKPD/UKPD di Pemprov.
Informasi mengenai Pemprov DKI Jakarta itu bisa diakses melalui jakarta.go.id, ppid.jakarta.go.id, dan data.jakarta.go.id.
Atika juga membantah adanya penolakan permohonan informasi Pemprov DKI yang diminta AJI. Ia pun meminta AJI memeriksa kembali evaluasinya.
"Tidak ditemukan adanya permohonan informasi publik atas nama Aliansi Jurnalis Independen yang menanyakan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Rokok," ungkapnya.(Asp)
