Andika Pratama
MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta terus berupaya memenuhi kebutuhan pangan dengan harga murah bagi warganya. Oleh karena itu, mereka menggelar pangan harga murah di sejumlah outlet, rusun dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
Kegiatan ini berkolaborasi dengan antar Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni Bank DKI, PT Food Station Tjipinang Jaya, PD Dharma Jaya dan Perumda Pasar Jaya.
Baca Juga
Anak Buah Anies Ingin Manusiakan Warganya Saat Bebaskan Bantaran Ciliwung
Program ini menyasar kelompok masyarakat tertentu, antara lain; pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP), KPJ Plus, Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), PPSU dan Pegawai Harian Lepas (PHL), Guru Honorer, serta penghuni rusun milik Pemprov DKI.
"Program yang berlangsung bulan ini menjual daging sapi Rp35.000 per kilogram (kg), daging kerbau Rp30.000 per kg, daging ayam Rp8.000 per kg, telur ayam Rp10.000 per 15 butir, beras Rp30.000 per 5 kg, ikan kembung Rp13.000 per kg, dan susu UHT Rp 30.000 per karton (24 pak)," kata Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini di Jakarta, Kamis (13/2).
=Adapun lokasi penyaluran Pangan Murah Jakarta itu digelar setiap hari Senin hingga Sabtu dari pukul 08.00-17.00 WIB di outlet-outlet Dharma Jaya, pasar-pasar kelolaan Perumda Pasar Jaya, JakGrosir, JakMart dan Gerai Kewirausahaan Terpadu.
Untuk pemerataan distribusi, Herry menjelaskan terdapat mekanisme transaksi subsidi pangan, yaitu:
1. Penerima subsidi hanya berhak mendapat 1 jenis komoditi dalam sebulan dan dapat bertransaksi di hari berikutnya untuk komoditi yang belum ditransaksikan.
2. Komoditi tidak bersifat akumulatif.
3. Komoditi susu hanya diperuntukkan bagi pemegang KJP Plus.
4. Penerima subsidi hanya berhak memilih salah satu daging Sapi atau Kerbau.
5. PJLP Pemprov DKI Jakarta sudah harus terdaftar terlebih dahulu sebelum bertransaksi.
Baca Juga
Nasi Merah, Alternatif Mengenyangkan untuk Kamu yang Takut Gendut
“Program Pangan Murah ini terbukti telah menjadi instrumen pengendali inflasi yang efektif serta dapat menjadi program percontohan untuk diterapkan di seluruh Indonesia," tutupnya (Asp)
