Pemprov DKI Didesak Tidak Rapel Pencairan Bantuan Kartu Lansia Jakarta
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membagikan Kartu Lansia Jakarta tahap pertama tahun 2018 di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (8/5). Susylo Asmalyah/Antara
MerahPutih.com - Penyaluran bantuan Kartu Lansia Jakarta (KLJ) mendapat sindiran dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
Pasalnya, pembagian bantuan tersebut diberikan dalam waktu sekaligus, bukan per tiap bulan.
Baca Juga:
Pemprov DKI Cairkan KLJ KPDJ dan KAJ Periode Januari hingga April 2022
Oleh karena itu, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, meminta pencairan bantuan KLJ tidak dirapel.
Menurut Anggara, tertundanya pencairan KLJ merupakan masalah yang sudah terjadi sejak program tersebut diluncurkan, dan belum ada pembenahan berarti hingga saat ini.
"Banyak keluhan terhadap pencairan dana KLJ yang seringkali dirapel beberapa bulan sekaligus. Seperti pada tahun ini, pembayaran dirapel setidaknya empat bulan dari Januari-April 2022," ucap Anggara di Jakarta, Selasa (26/4).
Padahal, kata dia, esesensi dari KLJ ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kelompok lansia. Ia pun bingung, kalau pembayarannya dirapel, bagaimana KLJ bisa membantu untuk bertahan hidup.
Baca Juga:
Anggara mengatakan, jangan sampai tertundanya pencairan menjadi sebuah kesalahan yang dibiasakan.
Wakil Ketua Komisi E ini pun mengingatkan, Pemerintah DKI jangan sampai penundaan pembayaran ini jadi kebiasaaan, karena sudah terlalu sering terjadi.
"Jangan sampai ada pemikiran yang penting terbayar kewajiban sudah selesai. Kewajiban Pemprov adalah memastikan program yang direncanakan bisa berjalan sesuai garis waktunya, bukan sekedar jadi," cetus Anggara.
Anggara juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta segera melakukan distribusi bantuan KLJ kepada penerima tahun 2022.
"Distribusi KLJ tahun 2022 yang sudah ditetapkan penerimanya juga hingga saat ini belum ada kejelasan kapan akan dilakukan, padahal kita sudah menuju tengah tahun. Masalah-masalah seperti ini jika tidak dibenahi akan membuat dampak dari program pemerintah tidak optimal," tutup Anggara. (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Bansos KAJ, KLJ, dan KPDJ 2026 Belum Cair, Ini Klarifikasi Dinsos
RDF Rorotan Masih Bau, PSI Kritik Solusi Pemprov Jakarta Cuma Gimmick
Buah Bekas Gigitan Kelelawar Bawa Ancaman Kematian, Bisa Jadi Inang Utama Virus Nipah
Teknologi Sensor Kebauan RDF Rorotan Jalani Kalibrasi Lapangan, Sensor Dipastikan Tetap Akurat
PSI Tata Struktur Jelang Pemilu 2029, Bidik Sulsel sebagai 'Kandang Gajah'
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Kaesang Minta Struktur PSI Lengkap, DPW DKI: Kami Terus Bekerja Keras
Sentra Kuliner Lenteng Agung Diserbu 'Rojali' Sang Pendongkrak Ekonomi
Mantan Ketua DPW NasDem Rusdi Masse Resmi Merapat Jadi Anak Buah Kaesang di PSI
Cincin Donat MRT Jakarta Hubungkan 4 Gedung Sultan di Dukuh Atas Mulai 2026