Pemprov DKI Didesak Tidak Rapel Pencairan Bantuan Kartu Lansia Jakarta

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 26 April 2022
Pemprov DKI Didesak Tidak Rapel Pencairan Bantuan Kartu Lansia Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membagikan Kartu Lansia Jakarta tahap pertama tahun 2018 di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (8/5). Susylo Asmalyah/Antara

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Penyaluran bantuan Kartu Lansia Jakarta (KLJ) mendapat sindiran dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Pasalnya, pembagian bantuan tersebut diberikan dalam waktu sekaligus, bukan per tiap bulan.

Baca Juga:

Pemprov DKI Cairkan KLJ KPDJ dan KAJ Periode Januari hingga April 2022

Oleh karena itu, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, meminta pencairan bantuan KLJ tidak dirapel.

Menurut Anggara, tertundanya pencairan KLJ merupakan masalah yang sudah terjadi sejak program tersebut diluncurkan, dan belum ada pembenahan berarti hingga saat ini.

"Banyak keluhan terhadap pencairan dana KLJ yang seringkali dirapel beberapa bulan sekaligus. Seperti pada tahun ini, pembayaran dirapel setidaknya empat bulan dari Januari-April 2022," ucap Anggara di Jakarta, Selasa (26/4).

Padahal, kata dia, esesensi dari KLJ ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kelompok lansia. Ia pun bingung, kalau pembayarannya dirapel, bagaimana KLJ bisa membantu untuk bertahan hidup.

Baca Juga:

DKI Cairkan Dana KLJ, KPDJ dan KAJ Triwulan 2

Anggara mengatakan, jangan sampai tertundanya pencairan menjadi sebuah kesalahan yang dibiasakan.

Wakil Ketua Komisi E ini pun mengingatkan, Pemerintah DKI jangan sampai penundaan pembayaran ini jadi kebiasaaan, karena sudah terlalu sering terjadi.

"Jangan sampai ada pemikiran yang penting terbayar kewajiban sudah selesai. Kewajiban Pemprov adalah memastikan program yang direncanakan bisa berjalan sesuai garis waktunya, bukan sekedar jadi," cetus Anggara.

Anggara juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta segera melakukan distribusi bantuan KLJ kepada penerima tahun 2022.

"Distribusi KLJ tahun 2022 yang sudah ditetapkan penerimanya juga hingga saat ini belum ada kejelasan kapan akan dilakukan, padahal kita sudah menuju tengah tahun. Masalah-masalah seperti ini jika tidak dibenahi akan membuat dampak dari program pemerintah tidak optimal," tutup Anggara. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Luncurkan Digitalisasi Pengelolaan Sampah

#PSI #Pemprov DKI #Kartu Lansia Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Tanggul beton laut di Cilincing kini menjadi masalah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera memanggil PT KCN.
Soffi Amira - 10 menit lalu
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029
Berbagai program dan pembangunan infrastruktur terus dilakukan untuk mendukung target tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029
Indonesia
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
KAHMI Jaksel menyebutkan, bahwa kader PSI salah alamat jika sebut PAM Jaya menabrak aturan soal IPO.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
Indonesia
Gulkarmat Jakarta Beri Peringatan Keras tentang Bahaya Kebakaran Perkantoran pada Akhir Pekan
Salah satu penyebab terjadinya kebakaran di perkantoran adalah karena instalasi tidak pernah diperiksa
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Gulkarmat Jakarta Beri Peringatan Keras tentang Bahaya Kebakaran Perkantoran pada Akhir Pekan
Indonesia
Pramono Pastikan Jakarta Aman dan Normal Kembali, Layanan Transjakarta Hingga MRT Masih Gratis Hingga 8 September
Mau kemana saja kami gratiskan sampai dengan tanggal 8 September
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Pramono Pastikan Jakarta Aman dan Normal Kembali, Layanan Transjakarta Hingga MRT Masih Gratis Hingga 8 September
Indonesia
Hindari Kericuhan Aksi Demo, Pemprov DKI Pulangkan para Pegawai
ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah tetap wajib melaporkan kehadiran (presensi) secara daring.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Agustus 2025
Hindari Kericuhan Aksi Demo, Pemprov DKI Pulangkan para Pegawai
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Bertanggung Jawab Penuh atas Kerusakan Pasca Demo Rusuh di Depan Gedung DPR
Pramono juga memuji kesigapan petugas dalam membersihkan sampah sisa demonstrasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Pemprov DKI Jakarta Bertanggung Jawab Penuh atas Kerusakan Pasca Demo Rusuh di Depan Gedung DPR
Indonesia
Jakarta Menuju Kota Global, Tidak Terpisahkan Kawasan Tanpa Rokok Termasuk di Gerbong Kereta
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB, Nasim Khan mengusulkan KAI menyediakan satu gerbong dalam rangkaian kereta untuk para penumpang yang merokok.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Agustus 2025
Jakarta Menuju Kota Global, Tidak Terpisahkan Kawasan Tanpa Rokok Termasuk di Gerbong Kereta
Indonesia
PSI Tolak Rencana Sistem Ganjil-Genap di Jalan TB Simatupang, Dinilai Bukan Solusi Atasi Macet
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau, menolak rencana sistem ganjil-genap di Jalan TB Simatupang. Hal itu dinilai bukan solusi untuk mengatasi kemacetan.
Soffi Amira - Selasa, 26 Agustus 2025
PSI Tolak Rencana Sistem Ganjil-Genap di Jalan TB Simatupang, Dinilai Bukan Solusi Atasi Macet
Bagikan