Pemprov DKI Didesak Tidak Rapel Pencairan Bantuan Kartu Lansia Jakarta

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 26 April 2022
Pemprov DKI Didesak Tidak Rapel Pencairan Bantuan Kartu Lansia Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membagikan Kartu Lansia Jakarta tahap pertama tahun 2018 di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (8/5). Susylo Asmalyah/Antara

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penyaluran bantuan Kartu Lansia Jakarta (KLJ) mendapat sindiran dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Pasalnya, pembagian bantuan tersebut diberikan dalam waktu sekaligus, bukan per tiap bulan.

Baca Juga:

Pemprov DKI Cairkan KLJ KPDJ dan KAJ Periode Januari hingga April 2022

Oleh karena itu, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, meminta pencairan bantuan KLJ tidak dirapel.

Menurut Anggara, tertundanya pencairan KLJ merupakan masalah yang sudah terjadi sejak program tersebut diluncurkan, dan belum ada pembenahan berarti hingga saat ini.

"Banyak keluhan terhadap pencairan dana KLJ yang seringkali dirapel beberapa bulan sekaligus. Seperti pada tahun ini, pembayaran dirapel setidaknya empat bulan dari Januari-April 2022," ucap Anggara di Jakarta, Selasa (26/4).

Padahal, kata dia, esesensi dari KLJ ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kelompok lansia. Ia pun bingung, kalau pembayarannya dirapel, bagaimana KLJ bisa membantu untuk bertahan hidup.

Baca Juga:

DKI Cairkan Dana KLJ, KPDJ dan KAJ Triwulan 2

Anggara mengatakan, jangan sampai tertundanya pencairan menjadi sebuah kesalahan yang dibiasakan.

Wakil Ketua Komisi E ini pun mengingatkan, Pemerintah DKI jangan sampai penundaan pembayaran ini jadi kebiasaaan, karena sudah terlalu sering terjadi.

"Jangan sampai ada pemikiran yang penting terbayar kewajiban sudah selesai. Kewajiban Pemprov adalah memastikan program yang direncanakan bisa berjalan sesuai garis waktunya, bukan sekedar jadi," cetus Anggara.

Anggara juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta segera melakukan distribusi bantuan KLJ kepada penerima tahun 2022.

"Distribusi KLJ tahun 2022 yang sudah ditetapkan penerimanya juga hingga saat ini belum ada kejelasan kapan akan dilakukan, padahal kita sudah menuju tengah tahun. Masalah-masalah seperti ini jika tidak dibenahi akan membuat dampak dari program pemerintah tidak optimal," tutup Anggara. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Luncurkan Digitalisasi Pengelolaan Sampah

#PSI #Pemprov DKI #Kartu Lansia Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Pramono Anung Pimpin C40 Cities, Jakarta Siap Guncang Dunia Lewat Revolusi Iklim Global
Pramono membawa suara kawasan ESEAO ke panggung internasional
Angga Yudha Pratama - Jumat, 22 Mei 2026
Pramono Anung Pimpin C40 Cities, Jakarta Siap Guncang Dunia Lewat Revolusi Iklim Global
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Labkesda DKI Temukan Kandungan Logam Berat Timbal pada Ikan Sapu-Sapu Ciliwung
Selain protein, hasil uji laboratorium menunjukkan ikan sapu-sapu mengandung karbohidrat sebesar 9 persen
Angga Yudha Pratama - Jumat, 08 Mei 2026
Labkesda DKI Temukan Kandungan Logam Berat Timbal pada Ikan Sapu-Sapu Ciliwung
Indonesia
Gubernur Pramono Anung Ubah Jadwal CFD Jakarta, Berlaku Mulai 1 Juni 2026
Area bebas kendaraan di sisi timur mencakup Simpang Jalan Gembira hingga Simpang Jalan Raya Casablanca, sementara sisi barat meliputi Simpang Jalan Prof. Dr. Satrio hingga Simpang Jalan Setiabudi Utara Raya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Anung Ubah Jadwal CFD Jakarta, Berlaku Mulai 1 Juni 2026
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Penataan Jalan HR Rasuna Said Dikebut, Bakal Jadi Kado HUT ke-499 Kota Jakarta
Meski memuji kecepatan kerja di lapangan, ia menekankan agar aspek teknis tetap menjadi perhatian utama pengembang
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Mei 2026
Penataan Jalan HR Rasuna Said Dikebut, Bakal Jadi Kado HUT ke-499 Kota Jakarta
Indonesia
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Polisi segera mengambil tindakan tegas dengan menyeret dua orang terduga pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 05 Mei 2026
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Indonesia
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Sebanyak 22 ribu anak di Jakarta Utara putus sekolah. DPRD DKI pun meminta Pemprov bisa bertindak cepat mengatasi masalah tersebut.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Indonesia
Jakarta Darurat Perlintasan Sebidang, Pramono Anung Tunggu Titah KAI Demi Keselamatan Bersama
Pemerintah DKI Jakarta membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya jika KAI memerlukan bantuan teknis maupun personel di lapangan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Jakarta Darurat Perlintasan Sebidang, Pramono Anung Tunggu Titah KAI Demi Keselamatan Bersama
Bagikan