Andika Pratama
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta membentuk Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum. Pembentukan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1149 Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 10 Agustus 2018 lalu.
Kebijakan itu perlu disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 31K/Pdt/2017 tentang Penghentian Kebijakan Swastanisasi Air Minum di Provinsi DKI Jakarta.
Selain itu, tim bertugas menyusun langkah-langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola air minum dan menyiapkan rekomendasi kebijakan dalam rangka memperbaiki tata kelola air minum. Hasil evaluasi dan penyusunan langkah strategis dilaporkan kepada Gubernur.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI, Saefullah mengatakan, bahwa hal tersebut dilakukan karena nanti dimasa pemerintahan Anies berakhir warga Jakarta sudah merasakan air bersih untuk dikonsumsi.
"Jadi pak gubernur ingin akhir masa pemerintahannya nanti kebutuhan air bersih rakyat jakarta ini yang sekarang baru 60 persen nanti 40 persennya dikejar pada masa pemerintahan beliau," kata Saefullah di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (15/8).
Seafullah yang juga bertindak sebagai ketua tim evaluasi itu menuturkan pihaknya akan mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 guna merealisasikan hal tersebut.
"Jadi ini kita dorong terus di APBD 2019 itu, kita sudah alokasikan nanti untuk PMD (penyertaan modal daerah) kita dorong ke PAM JAYA untuk pipanisasi di daerah yang kumuh," ungkapnya.
Sebelumnya diketahui, Mahkamah Agung (MA) perintahkan stop swastanisasi air di Jakarta. MA menilai swastanisasi air itu telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) karena membuat perjanjian kerja sama dengan pihak swasta.
MA memerintahkan Pemprov DKI Jakarta memutuskan hubungan kontrak dengan PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Pemutusan hubungan kontrak itu belakangan direspons dengan wacana merestrukturisasi kontrak. (Asp)
