Pemprov DKI Bakal Kurangi Bansos Sembako

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 27 Juni 2020
Pemprov DKI Bakal Kurangi Bansos Sembako

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (tengah) memantau penerapan protokol kesehatan di Central Park Mall, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Sabtu (20/6/2020). ANTARA/Devi Nindy/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan bantuan sosial (bavs) berupa paket sembako bagi warga miskin dan rentan miskin akan berlangsung hingga Desember 2020 mendatang.

Bansos Pemprov DKI mulai disalurkan pada 9 April atau sehari sebelum pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan telah berlangsung sampai Juni 2020 ini.

Baca Juga:

Update Kasus Corona di Jakarta Per Hari Ini

"Perlu diketahui pembagian sembako kami jalan terus dan dilaksanakan sampai gelombang pertama (PSBB transisi) untuk di Juli dan diteruskan sampai Desember 2020,” kata Riza pada Jumat (26/6).

Hanya saja kata politikus Partai Gerindra ini, Pemda DKI bakal mengurangi jatah pembagian Bansos untuk warganya akibat dampak COVID-19.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Puri Cikeas, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/6/2020) malam. (ANTARA/M Fikri Setiawan)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Puri Cikeas, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/6/2020) malam. (ANTARA/M Fikri Setiawan)

“Namun demikian nanti jumlah pembagian sembako akan semakin berkurang seiring pelonggaran dan perbaikan ekonomi kita," jelas Riza Patria.

Riza menjelaskan, alasan Pemprov DKI mengurangi jatah sembako karena seiring dengan kembalinya geliat ekonomi di ibu kota. Sebagai contoh ojek online (ojol) yang selama PSBB tidak mengangkut penumpang untuk mencegah penularan corona, kini mereka dapat beroperasi kembali.

Baca Juga:

Budi Karya Sumadi Puas dengan Protokol Kesehatan Bandara YIA

Namun demikian, ia belum memaparkan jumlah data pengurangan bansos tersebut. Alasannya, DKI masih mengkajinya dengan melakukan berbagai pertimbangan.

“Tentu kami harus punya data primer yang baik,sehingga pengurangan bansos itu tidak menimbulkan masalah baru. Intinya, pemerintah akan mengurangi bantuan seiring adanya pelonggaran dan kesempatan di sektor-sektor lain untuk dapat bekerja," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Klaim Jalur Zonasi Masuk Sekolah Sudah dari 2017

#Virus Corona #DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pramono Akui Sejumlah Wilayah Jakarta Alami Kekeringan, tapi sudah Teratasi
Masih bisa diatasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI karena ketersediaan air masih mencukupi.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Pramono Akui Sejumlah Wilayah Jakarta Alami Kekeringan, tapi sudah Teratasi
Indonesia
DPRD DKI Usulkan Penaikan Tarif Masuk Ragunan hingga Rp 10 Ribu
Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Taman Margasatwa Ragunan memerlukan penyesuaian tarif.
Dwi Astarini - Jumat, 04 September 2026
DPRD DKI Usulkan Penaikan Tarif Masuk Ragunan hingga Rp 10 Ribu
Indonesia
Kadishub DKI Jakarta Minta Maaf Tarif Parkir Naik Rp 60 Ribu Bikin Gaduh
Diketahui, tarif parkir di Jakarta diusulkan mengalami penyesuaian.
Dwi Astarini - Kamis, 03 September 2026
Kadishub DKI Jakarta Minta Maaf Tarif Parkir Naik Rp 60 Ribu Bikin Gaduh
Indonesia
Polusi Udara Jakarta Memburuk, Dinkes Imbau Kelompok Rentan Kurangi Aktivitas di Luar
Dinkes DKI Jakarta mengimbau bayi, balita, dan lansia mengurangi aktivitas di luar rumah saat polusi udara Jakarta sedang tidak baik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 03 September 2026
Polusi Udara Jakarta Memburuk, Dinkes Imbau Kelompok Rentan Kurangi Aktivitas di Luar
Indonesia
Pria Tewas Tersengat Listrik di Gardu LRT Pancoran, Polisi Selidiki Dugaan Pencurian Kabel
Polisi menduga pria tersebut masuk ke area gardu untuk mengambil kabel.
Dwi Astarini - Rabu, 02 September 2026
Pria Tewas Tersengat Listrik di Gardu LRT Pancoran, Polisi Selidiki Dugaan Pencurian Kabel
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Gubernur Pramono Anung Larang Warga Non-DKI Kerja di Jakarta
Ketentuan KTP DKI Jakarta tersebut berlaku khusus bagi pendaftar program padat karya, bukan larangan untuk seluruh warga KTP non-DKI untuk bekerja di Jakarta.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Gubernur Pramono Anung Larang Warga Non-DKI Kerja di Jakarta
Indonesia
Jakarta Hasilkan 9.000 Ton Sampah Sehari, DPRD Buka Opsi Buangan Hotel hingga Restoran Dikelola di Luar
Wilayah sekitar Jakarta seperti Tangerang dan Bekasi dapat menjadi salah satu opsi lokasi pengelolaan sampah.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
Jakarta Hasilkan 9.000 Ton Sampah Sehari, DPRD Buka Opsi Buangan Hotel hingga Restoran Dikelola di Luar
Indonesia
Pertama Kali Digelar Tanpa APBD, JITEX 2026 Targetkan Transaksi Rp 16 Triliun
JITEX 2026 akan berlangsung pada 16–19 September 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran.
Yusuf Abdillah - Selasa, 01 September 2026
Pertama Kali Digelar Tanpa APBD, JITEX 2026 Targetkan Transaksi Rp 16 Triliun
Indonesia
Pramono Minta Disdik Cek Ulang Mahasiswa yang tak lagi Dapat KJMU akibat Perubahan Desil
Pramono menyebut ada enam mahasiswa yang tidak lagi mendapatkan KJMU.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
Pramono Minta Disdik Cek Ulang Mahasiswa yang tak lagi Dapat KJMU akibat Perubahan Desil
Indonesia
Tarif TransBandara Blok M-Bandara Soetta Jadi Rp 15 Ribu, Naik dari Rp 3.500
Tarif TransBandara Rp 15.000 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 685 Tahun 2026.
Dwi Astarini - Senin, 31 Agustus 2026
Tarif TransBandara Blok M-Bandara Soetta Jadi Rp 15 Ribu, Naik dari Rp 3.500
Bagikan