Pemprov DKI Anggarkan Konsultan Penataan Kampung Kumuh Rp556 Juta Per RW

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 04 November 2019
Pemprov DKI Anggarkan Konsultan Penataan Kampung Kumuh Rp556 Juta Per RW

Pemprov DKI menganggarkan konsultan penataan kampung kumuh Rp556 juta per RW. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta terkejut melihat usulan Dinas Perumahan DKI mengenai anggaran konsultan penataan kampung kumuh untuk satu Rukun Warga (RW) sebesar Rp556.112.773 atau Rp556 juta.

Berdasarkan data, anggaran itu masuk di dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 bernama community action plan (CAP).

Baca Juga:

NasDem Isyaratkan Usung Anies Capres 2024, Pengamat: Apa Prestasinya di DKI?

Komisi D DPRD DKI Yuke Yurike menganggap, anggaran CAP yang diperuntukan sebagai konsultan dalam penataan kampung kumuh itu terlalu mahal, meskipun dokumen tersebut bersifat sementara dan bisa saja dilakukan perubahan.

Arsip - Permukiman bantaran kali di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin (15/10). ( ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/ss/ama/12)
Arsip - Permukiman bantaran kali di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin (15/10). ( ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/ss/ama/12)

"Satu RW itu Rp556 juta? Kalau 200 RW itu butuh berapa coba? Masa tidak bisa kerja sama dengan kampus atau sebagainya?," kata Yuke di Jakarta, Senin (4/11).

Anggaran konsultan untuk RW kampung kumuh itu sendiri memiliki rincian biaya langsung untuk personel Rp 475.800.000 dan biaya langsung non personel Rp 29.757.030.

Baca Juga:

Buntut Anggaran Lem Aibon Kontroversial, TGUPP Bentukan Anies Dinilai Tak Berguna

Biaya langsung personel itu terdiri atas tenaga ahli, fasilitator, surveyor dan sebagainya. Sedangkan biaya langsung tidak personel, yaitu laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi, dan focus group discusion (FGD).

Warga beraktivitas di permukiman kumuh, di kawasan Muara Angke, Jakarta, Kamis (4/1/2018). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, jumlah penduduk miskin Ibu Kota mengalami peningkatan sebanyak 7.290 jiwa, dari 385.840 jiwa pada September 2016 menjadi 393.130 jiwa pada September 2017. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)
Warga beraktivitas di permukiman kumuh, di kawasan Muara Angke, Jakarta, Kamis (4/1/2018). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, jumlah penduduk miskin Ibu Kota mengalami peningkatan sebanyak 7.290 jiwa, dari 385.840 jiwa pada September 2016 menjadi 393.130 jiwa pada September 2017. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

"Kami akan meminta penjelasan soal ini secara detail dalam pembahasan teknis nanti. Tapi, kami harus menegaskan bahwa kami meminta agar Dinas Perumahan segera mewujudkan penataan kampung kumuh," paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan DKI Kelik Indriyanto menyampaikan, ada empat tahapan membenahi kawasan kumuh. Pertama, para wali kota mengidentifikasi daerahnya masing-masing yang dijadikan prioritas ditata kembali.

Kedua, DKI menerapkan pendekatan CAP. Dari situ muncul kebutuhan warga berdasarkan tipologi masing-masing kampung.

Dalam CAP akan dikaji dan menghasilkan perencanaan pembangunan secara detail dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dan komunitas. Setelah CAP selesai, DKI akan mengeksekusi rencana itu dengan sistem collaborative implementation plan (CIP). (Asp)

Baca Juga:

Serikat Buruh Tetap Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta

#DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta #Anggaran Daerah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Permukiman Padat di Kramat Pulo, Jakpus, Terbakar, Gulkarmat Kerahkan 30 Mobil Pemadam
Objek yang terbakar rumah tinggal dengan kategori bangunan rendah.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Permukiman Padat di Kramat Pulo, Jakpus, Terbakar, Gulkarmat Kerahkan 30 Mobil Pemadam
Indonesia
Disdik DKI Beri Pendampingan Korban Pelecehan Seksual Guru SMKN 27
Pendampingan dilakukan untuk memastikan kejadian tersebut tidak berdampak lebih jauh terhadap kondisi psikis para siswa.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Disdik DKI Beri Pendampingan Korban Pelecehan Seksual Guru SMKN 27
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Setiap Sabtu Warga Bisa Masuk Balai Kota, Lihat Langsung Kerja Pimpinan Jakarta
Ajak masyarakat kenal lebih dekat dengan kompleks Balai Kota melalui rangkaian tur, kegiatan edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Setiap Sabtu Warga Bisa Masuk Balai Kota, Lihat Langsung Kerja Pimpinan Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Sebut Pembangunan Giant Sea Wall Harus Libatkan Masyarakat
Pengelolaan pantura juga tidak dapat dikerjakan satu institusi mengingat kawasan ini merupakan satu bentang wilayah yang melintasi batas administratif, sektor, dan kewenangan.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Sebut Pembangunan Giant Sea Wall Harus Libatkan Masyarakat
Indonesia
Petugas Damkar Terlibat Penipuan Rp 70 Juta, Autodipecat
Pramono mengaku telah meminta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk menindak tegas pihak yang terbukti terlibat.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Petugas Damkar Terlibat Penipuan Rp 70 Juta, Autodipecat
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Gubernur Pramono akan Groundbreaking Pengembangan Blok M Hub Pekan Depan
Pramono menyebut proyek kawasan berorientasi transit itu digarap PT MRT Jakarta yang akan bekerja sama dengan salah satu pengembang besar.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Gubernur Pramono akan Groundbreaking Pengembangan Blok M Hub Pekan Depan
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Bagikan