Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, mengklaim realisasi terhadap Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) terus mengalami peningkatan yang signifikan.
Realisasi Pemkot Bandung terhadap penggunaan produk dalam negeri sudah mencapai sekitar 54,4 persen melalui belanja APBD pada tahun anggaran 2023 atau mencapai Rp 1,3 triliun dari komitmen realisasi sekitar Rp 2,3 triliun
Baca Juga:
Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Pemprov DKI Capai Rp 11 Triliun
"Ini merupakan capaian yang sudah baik, jika dibandingkan kota/kabupaten lain. Kami juga mendorong para organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Bandung untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono, di Bandung, Rabu (16/11).
Ia mendorong seluruh jajaran di Pemkot Bandung untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Adapun pada tahun 2022 pihaknya juga telah membentuk tim percepatan penggunaan produk dalam negeri.
"Tetapi kami punya strategi lain, kami mengajak nanti kepada seluruh para perangkat daerah untuk melaporkan, saya yakin ini ada yang yang belum melaporkan," katanya.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung Elly Wasliah menyebut, sebagian besar belanja produk dalam negeri yang direalisasikan berasal dari belanja makan dan minum untuk berbagai kegiatan yang diselenggarakan organisasi perangkat daerah dan belanja alat tulis kantor serta belanja elektronik.
"Jadi diharapkan perangkat daerah yang di lingkup Pemerintah Kota Bandung mulai tahun 2024 diharapkan memilih penyedia barang dan jasa yang sudah memenuhi kualifikasi yakni sudah masuk e-Katalog," katanya.
Elly berharap, ke depan organisasi perangkat daerah di ruang lingkup pemerintah kota untuk rajin melaporkan terkait pembelanjaan produk barang dan jasa agar memaksimalkan nilai realisasi P3DN tersebut.
Optimalisasi belanja produk dalam negeri ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa APBD harus didedikasikan kembali kepada masyarakat.
Joko Widodo dalam berbagai kesempatan mengingatkan seluruh jajarannya baik di tingkat kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun BUMN/BUMD untuk terus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasanya.
Pemerintah menargetkan 95 persen dari pagu anggaran pengadaan barang dan jasa dibelikan produk-produk dalam negeri. Presiden meyakini, jika hal tersebut bisa dilakukan, maka industri dan UMKM dalam negeri akan hidup dan berkembang. (Imanha/Jawa Barat)
Baca Juga:
Mabes Polri Sebut 80 Persen Kebutuhan Personel Gunakan Produk Dalam Negeri
