Pemilu Belum Usai, PKB Masih Ogah Bicarakan Rencana Jadi Oposisi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Februari 2024
Pemilu Belum Usai, PKB Masih Ogah Bicarakan Rencana Jadi Oposisi

Direktur Pileg DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- KPU tengah melakukan penghitungan suara yang berjenjang untuk Pemilu 2024. Perhitunganoleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, Pasangan Capres/Cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) diprediksi kalah di Pilpres 2024 berdasarkan hitung cepat. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin Cak Imin masih belum berpikir apakah akan berkoalisi dengan pemerintahan yang akan memimpin nantinya atau justru berada berhadapan alias oposisi.

Baca Juga:

Gus Ipul Minta PKB Kembali ke Jalan yang Benar

"Sampai sekarang DPP PKB belum berpikir bagaimana langkah-langkah terkait koalisi atau apapun," jelas Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Sjamsurijal kepada wartawan dikutip di Jakarta, Senin (19/2).

Cucun mengungkapkan, pembahasan soal sikap partai akan terlebih dahulu dibahas dalam rapat internal partai. Selain itu juga akan dirapatkan dengan Timnas Amin. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pembicaraan ke arah sana.

"Lihat dulu hasil pemilu ini, kalau terkait rekam jejak bagaimana selama ini ada di pemerintahan, itu akan ditentukan bukan oleh sendiri-sendiri, tetapi melalui rapat yang resmi struktur di PKB termasuk di Timnas AMIN,” ungkap Cucun.

Cucun mengatakan, Pemilu 2024 belum berakhir karena sampai saat ini rekapitulasi Pilpres 2024 masih berjalan. PKB juga masih fokus mengawal jalannya proses rekapitulasi suara partai secara nasional dan regional.

"Belum tidak ada pembicaraan atau bicara dengan parpol koalisi kami untuk bicara terkait loncat atau misal mengambil sikap, sampai sekarang belum ada pembicaraan terkait itu," tuturnya.

Hasil sementara hitung suara Pilpres 2024 yang diunggah situs KPU pada 19 Februari 2024 pukul 07.00 WIB dengan data masuk 70,47 persen disusun berdasarkan nomor urut capres-cawapres:

  1. Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar: 22.763.405 (24,35 persen).
  2. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka: 54.505.337 (58,31 persen).
  3. Ganjar Pranowo-Mahfud Md: 16.213.499 (17,34 persen).

Baca Juga:

PKB Angkat Bicara Soal Komunikasi Poitik dengan Kubu Prabowo-Gibran

#Koalisi Prabowo #KPU #Pemilu #Pilpres
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Bagikan