Pemilu Belum Usai, PKB Masih Ogah Bicarakan Rencana Jadi Oposisi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Februari 2024
Pemilu Belum Usai, PKB Masih Ogah Bicarakan Rencana Jadi Oposisi

Direktur Pileg DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- KPU tengah melakukan penghitungan suara yang berjenjang untuk Pemilu 2024. Perhitunganoleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, Pasangan Capres/Cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) diprediksi kalah di Pilpres 2024 berdasarkan hitung cepat. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin Cak Imin masih belum berpikir apakah akan berkoalisi dengan pemerintahan yang akan memimpin nantinya atau justru berada berhadapan alias oposisi.

Baca Juga:

Gus Ipul Minta PKB Kembali ke Jalan yang Benar

"Sampai sekarang DPP PKB belum berpikir bagaimana langkah-langkah terkait koalisi atau apapun," jelas Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Sjamsurijal kepada wartawan dikutip di Jakarta, Senin (19/2).

Cucun mengungkapkan, pembahasan soal sikap partai akan terlebih dahulu dibahas dalam rapat internal partai. Selain itu juga akan dirapatkan dengan Timnas Amin. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pembicaraan ke arah sana.

"Lihat dulu hasil pemilu ini, kalau terkait rekam jejak bagaimana selama ini ada di pemerintahan, itu akan ditentukan bukan oleh sendiri-sendiri, tetapi melalui rapat yang resmi struktur di PKB termasuk di Timnas AMIN,” ungkap Cucun.

Cucun mengatakan, Pemilu 2024 belum berakhir karena sampai saat ini rekapitulasi Pilpres 2024 masih berjalan. PKB juga masih fokus mengawal jalannya proses rekapitulasi suara partai secara nasional dan regional.

"Belum tidak ada pembicaraan atau bicara dengan parpol koalisi kami untuk bicara terkait loncat atau misal mengambil sikap, sampai sekarang belum ada pembicaraan terkait itu," tuturnya.

Hasil sementara hitung suara Pilpres 2024 yang diunggah situs KPU pada 19 Februari 2024 pukul 07.00 WIB dengan data masuk 70,47 persen disusun berdasarkan nomor urut capres-cawapres:

  1. Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar: 22.763.405 (24,35 persen).
  2. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka: 54.505.337 (58,31 persen).
  3. Ganjar Pranowo-Mahfud Md: 16.213.499 (17,34 persen).

Baca Juga:

PKB Angkat Bicara Soal Komunikasi Poitik dengan Kubu Prabowo-Gibran

#Koalisi Prabowo #KPU #Pemilu #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
KPU akhirnya menjelaskan proses verifikasi syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
Indonesia
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
KPU bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon, sedangkan penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
Indonesia
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
MK akan membacakan putusan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (6/10) pukul 20.00 WIB.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Bagikan