Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Diingatkan untuk Benahi Birokrasi yang Berbelit-belit

MerahPutih.Com - Birokratisasi dalam tubuh pemerintah tak pernah bisa dihilangkan sepenuhnya. Berbagai kebijakan, instruksi dan keputusan sudah dilakukan terkait efektivitas pelayanan terhadap masyarakat namun keluhan selalu muncul.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemerintahannya berulang kali memerintahkan jajarannya agar segala urusan yang berhubungan dengan pelayanan publik dipersingkat waktunya tapi kondisi lapangan malah terjadi sebaliknya.

Tak heran, Ketua Alumni SMA Jakarta Bersatu (ASJB) Nanda Abraham berharap pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-Ma'ruf dapat membenahi proses birokrasi yang panjang, khususnya di dunia usaha.

“Yang perlu dibenahi menyangkut masalah birokrasi, dengan latar belakang saya sebagai pengusaha sangat merasakan proses birokrasi yang panjang,” kata Nanda di Jakarta, Senin (8/7).

Nanda menjelaskan Presiden Jokowi di periode pertamanya sudah berkali-kali menyatakan untuk membuat sistem yang efektif dan efisien serta lebih cepat. Tetapi sampai saat ini, belum berjalan maksimal.

“Saya kira perlu dicari orang-orang yang membantu beliau dengan lebih berani untuk mengeksekusi kebijakan tersebut,” kata harap Nanda.

Menurut Nanda, seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi sudah sangat bagus, tetapi ada kebuntuan ditingkatkan penyelesaian akhir. Sehingga kata dia, perlu dicarikan solusi antara kepentingan investasi dan dunia usaha dengan kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah.

“Kalau ditanyakan kenapa ada yang tidak berani, karena ada sistem monitoring yang begitu ketat yang membuat orang menjadi takut,” jelas Nanda.

Nanda Abraham mencontohkan Peraturan Nomor 35 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengelolaan sampah menjadi energy listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Perpres yang dilaksanakan di 12 kota itu sampai saat ini belum ada yang jalan.

“Ada faktor apa yang menyebabkan kebuntuan itu. Ternyata ada satu sistem dimana investasi akan masuk jika ada kepastian hukum serta keamanan pengembalian modal yang terjamin,” jelas Nanda.

Menurut Nanda, belum adanya kepastian tentang dikeluarkannya “typing fee” atau angka pembayaran dikeluarkan kepada investor. Bagaimana investor mengelola sampah dan jasa pengelolaan sampah itu bisa dibayar.

BACA JUGA: Permintaan Cak Imin Soal Jatah 10 Menteri untuk PKB Tidak Realistis

Tak Elok Bagi-bagi Kekuasaan, Jokowi Harus Rampingkan Kabinetnya

“Kebijakan itu bukan di Jokowi, tetapi ditingkatan eksekutif yang berkaitan tentang itu yang sampai ini tidak selesai. Dimana belum ada kebijakan yang bisa menguatkan kepala daerah untuk dapat mengeluarkan rumusan, berapa typing fee di daerah,” jelas Nanda.

Nanda sebagaimana dilansir Antara menjelaskan ASJB merupakan kelompok yang mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma’aruf tanggal 10 Februari 2019 lalu yang dihadiri Joko Widodo, Moeldoko serta ketua TKN Eric Thohir dan sejumlah menteri di kabinet kerja.(*)