Andika Pratama
MerahPutih.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menebitkan aturan baru ojek online. Dengan adanya payung hukum ini, ojol memiliki landasan untuk beroperasi.
Landasan hukum itu adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Kemenhub Budi Setyadi menuturkan aturan ini sudah selesai dan akan disosialisasikan ke daerah.
"Saya memberitahukan, aturan terkait masalah perlindungan keselamatan sepada motor yang dipakai untuk kepentingan masyarakat atau regulasi ojol selesai," ujarnya di Jakarta, Selasa (19/3).
Setelah ini, lanjut Budi, pemerintah melalui Kemenhub akan menyoalisasikan regulasi anyar tersebut pada akhir Maret dan awal April.
Namun, aturan baru ini belum membahas soal tarif. Terkait hal itu, Budi menjelaskan bahwa permasalahan biaya sedang dibahas dan akan dimasukkan dalam aturan turunan.
Dirinya berharap regulasi ojek online ini bisa mengakomodir seluruh pihak yakni pengguna, driver, hingga aplikator. Kemudian, aspek yang diatur adalah keselamatan,
