Andika Pratama
MerahPutih.com - Pemerintah menemukan masih ada dua juta data ganda dalam server perekaman e-KTP. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan data ganda tersebut terjadi akibat warga tidak tertib melakukan perekaman e-KTP.
“Masih ada dua juta data ganda dari 184 juta jumlah penduduk Indonesia yang wajib punya KTP,” kata Tjahjo usai menjadi pembicara dalam acara di Yogyakarta, Selasa (27/2).
Tjahyo mengatakan selama ini warga yang berpindah alamat atau berganti status enggan melapor ulang ke Kantor Dukcapil setempat. Padahal data yang tercantum di e-KTP akan menjadi pegangan seseorang untuk memberikan suara dalam Pilkada dan Pilpres mendatang.
“Misalnya dia coblos di TPS mana, jelas pakai data e-KTP. Maka sekarang warga perlu memastikan itu (data E-ktp),” beber Tjahyo.
Pemerintah bertekad untuk mengurangi data ganda tersebut sebelum Pilkada dimulai. Ia pun mengimbau warga untuk proaktif melakukan perekaman atau mengecek status terakhir e-KTPnya agar tidak kehilangan hak pilih.
Warga yang pindah rumah atau menikah diminta segera mengurus perpindahan ke Dukcapil setempat. Begitu juga warga yang sudah meninggal, ia meminta keluarga warga tersebut melaporkannya.
Hingga kini berdasarkan catatan Kemendagri sudah sekitar 97,6 persen warga Indonesia yang berusia minimal 17 tahun telah melakukan perekaman e-KTP. Jumlah ini akan bertambah setiap tahun karena adanya penambahan warga yang bertambah usia.
“Tiap tahun diprediksi nambah 15 jutaan, Karena banyak anak-anak yang sudah dewasa dan genap berumur 17 tahun,” pungkas Tjahyo.
Berita ini merupakan laporan Teresa Ika, kontributor merahputih.com, untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.
