Pemerintah Tak Pasang Target Waktu Bereskan Konflik di Papua

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 19 Mei 2021
Pemerintah Tak Pasang Target Waktu Bereskan Konflik di Papua

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD (Antaranews.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pemerintah belum memiliki target waktu dalam menyelesaikan konflik di Papua. Padahal konflik di Papua sudah terjadi puluhan tahun.

"Kami mau dulu pendekatannya dengan dialog-dialog, kita tidak punya target. Aparat keamanan, penegak hukum akan terus bekerja," ujar Menko Polhukam, Mahfud MD saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (19/5).

Baca Juga

PKS Dorong Aparat Lakukan Tindakan Tegas dan Terukur Terhadap KKB

Pemerintah juga tidak memberlakukan kondisi darurat sipil atau darurat militer di Papua. Alasannya, konfliknya tidak terlalu besar.

"Bukan Papua terorisnya dan bukan orang-orang Papua teroris," bebernya.

Konflik di Papua hingga kini belum selesai. Banyak pihak yang menjadi korban dari tindakan para kelompok terorisme di Papua.

Salah satunya kejadian pada dua prajurit TNI berinisal A berpangkat Prada dan AA berpangkat Praka telah menjadi korban penyerangan oleh Orang Tak Kenal (OTK) di proyek tanggul Kali Brasa, Kabupaten Yahukimo, Papua. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 11.30 WIT.

Atas kejadian itu, senjata milik korban pun dibawa oleh pelaku usai melakukan penyerangan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD temui Jaksa Agung Burhanuddin dalam rangka kunjungan kerja, Senin (15/3/2021) (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD temui Jaksa Agung Burhanuddin dalam rangka kunjungan kerja, Senin (15/3/2021) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Mahfud telah memerintahkan jajarannya, mulai dari aparat TNI-Polri, hingga BNPT untuk melakukan pengejaran terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Tujuannya, agar membuat masyarakat sekitar merasa aman.

"Aparat keamanan akan terus mengejar dan meruntuhkan para pelaku teror untuk melindungi masyarakat agar merasa aman dari tindakan teror yang dilakukan oleh kelompok kecil tapi mengganggu itu," tutur Mahfud.

Menurutnya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan jugalah harus cepat, tegas, dan terukur. Menurut dia, sampai dengan saat ini, tindakan itu sudahlah baik.

"Tentu saja diminta melakukan tindakan cepat, tegas, dan terukur yang sejauh ini sebenarnya sudah dilaksanakan cukup baik oleh Tni-Polri, Bin serta aparat terkait seperti BNPT," paparnya.

Baca Juga

Habisi KKB dengan Mengesampingkan HAM Dinilai Tindakan Inkonstitusional

Dia menegaskan, pengejaran terhadap segelintir orang yang disebut KKB dilakukan secara hati-hati serta fokus.Sehingga, sambung dia, tak menimbulkan korban dari warga sipil.

"Setelah ditetapkannya KKB sebagai teroris, aparat keamanan berusaha dan cukup berhasil memisahkan antara masyarakat sipil dan para pelaku teror. Jadi tugas pokoknya itu memisahkan," ucapnya. (Knu)

#Teroris #Mahfud MD #Konflik Papua #Papua
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
WNA Rusia Siarkan Demo di Papua Diamankan Imigrasi, Langgar Aturan Visa Wisatawan
Imigrasi mengamankan WNA Rusia berinisial AP (39) karena terlibat publikasi aksi demo KNPB di Wamena, Papua. Aktivitasnya dinilai melanggar aturan visa wisata
Wisnu Cipto - Rabu, 26 Agustus 2026
WNA Rusia Siarkan Demo di Papua Diamankan Imigrasi, Langgar Aturan Visa Wisatawan
Indonesia
KKB Ndugama Sandera 9 Mama-Mama dan Anak Perempuan Jila, TNI Kerahkan Operasi Pencarian Besar-besaran di Mimika Papua
KKB Kodap III Ndugama culik 11 perempuan di Jila, Mimika. Dua orang jadi korban penembakan dan sembilan lainnya masih disandera
Angga Yudha Pratama - Senin, 24 Agustus 2026
KKB Ndugama Sandera 9 Mama-Mama dan Anak Perempuan Jila, TNI Kerahkan Operasi Pencarian Besar-besaran di Mimika Papua
Indonesia
Komisi XIII DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat Bebaskan 9 Anak Sandera OPM
Kelompok rentan seperti perempuan dan anak kerap diposisikan dalam kerentanan berlapis yang membahayakan masa depan mereka. 

Dwi Astarini - Kamis, 20 Agustus 2026
Komisi XIII DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat Bebaskan 9 Anak Sandera OPM
Indonesia
Ada Kericuhan di Aceh dan Papua Tengah, Menko Polkam Ingatkan Simbol Negara Wajib Dihormati
Kemenko Polkam juga mengoordinasikan langkah bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait untuk mencegah eskalasi
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 16 Agustus 2026
Ada Kericuhan di Aceh dan Papua Tengah, Menko Polkam Ingatkan Simbol Negara Wajib Dihormati
Indonesia
Jaga Kedaulatan Budaya lewat Pemulangan Benda Leluhur Indonesia
Indonesia telah menjalin kerja sama dengan berbagai negara termasuk dengan Belanda dan Amerika Serikat.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
Jaga Kedaulatan Budaya lewat Pemulangan Benda Leluhur Indonesia
Indonesia
Lima Pekerja Bangunan Dibunuh OPM, DPR: Tegaskan Negara Harus Jamin Rasa Aman bagi Pekerja Sipil
Negara wajib menjamin keamanan warga sipil yang bekerja di wilayah rawan konflik.

Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Lima Pekerja Bangunan Dibunuh OPM, DPR: Tegaskan Negara Harus Jamin Rasa Aman bagi Pekerja Sipil
Indonesia
OPM Klaim Tembak Mati 3 Warga Yahukimo Intel TNI, KemenHAM Minta Semua Kubu Tahan Diri
KemenHAM mengecam penembakan tiga warga sipil di Yahukimo yang dituduh intel TNI oleh TPNPB-OPM. Dorong deeskalasi konflik dan perlindungan HAM.
Wisnu Cipto - Jumat, 24 Juli 2026
OPM Klaim Tembak Mati 3 Warga Yahukimo Intel TNI, KemenHAM Minta Semua Kubu Tahan Diri
Indonesia
Bos FBI Datangi Kertanegara Kediaman Pribadi Prabowo Terkait Artefak Suku Papua Ilegal
Presiden Prabowo menerima kunjungan Direktur FBI Kash Patel di Kertanegara. Artefak Papua diselundupkan ke AS dikembalikan dan akan dipamerkan di Museum Nasional.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Juli 2026
Bos FBI Datangi Kertanegara Kediaman Pribadi Prabowo Terkait Artefak Suku Papua Ilegal
Indonesia
KPK Buka Suara soal Usulan Mahfud MD Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, Masih Pantau Penyidikan
KPK buka suara soal usulan Mahfud MD ambil alih kasus Febrie Adriansyah. KPK masih memantau penyidikan.
Soffi Amira - Senin, 13 Juli 2026
KPK Buka Suara soal Usulan Mahfud MD Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, Masih Pantau Penyidikan
Indonesia
Aparat Hukum Diduga Korupsi, Mahfud Dorong Pembenahan Menyeluruh Sistem Hukum
Aada produk hukum yang baik dan ada pula yang buruk, bergantung pada apakah proses pembentukannya mengikuti prinsip-prinsip pembentukan hukum yang benar.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Juli 2026
Aparat Hukum Diduga Korupsi, Mahfud Dorong Pembenahan Menyeluruh Sistem Hukum
Bagikan