Pemerintah Perlu Strategi Baru Tangani KKB di Papua

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 09 Februari 2023
Pemerintah Perlu Strategi Baru Tangani KKB di Papua

Anggota Komisi I DPR DPR RI Dave Laksono. ANTARA/Melalusa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua, membakar Pesawat Susi Air PK-BVY pada Selasa (7/2). Hingga kini, pilot pesawat tersebut dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian.

Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta TNI-Polri menindak tegas KKB.

"Pemerintah melalui TNI-Polri harus bersikap tegas walaupun terukur, perbuatan kejam dan brutal ini tidak dapat ditolerir lagi," kata di Jakarta, Rabu (8/2).

Baca Juga:

Panglima TNI Pastikan Pilot Susi Air Tidak Disandera KKB Melainkan Melarikan Diri

Dave menyebut, teror yang dilakukan KKB itu jelas melanggar hukum dan hak asasi manusia (HAM), serta merusak pembangunan kesejahteraan sosial.

"Perbuatan mereka bukan hanya melawan hukum, akan tetapi menginjak-injak hak asasi para korban, masyarakat umum dan merusak pembangunan kesejahteraan rakyat Indonesia secara umum dan warga Papua khususnya," ucapnya, seperti dikutip Antara.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, diperlukan penanganan khusus dan strategi baru dalam penanganan keamanan di Papua, mengingat eskalasi konflik yang meningkat beberapa waktu belakangan.

"Jadi eskalasinya meningkat dan itu bukan hanya analisis. Saya rasa teman-teman media juga melihat, sehingga perlu penanganan khusus dan strategi baru untuk pendekatan penanganan Papua," kata Meutya di gedung DPR RI, Selasa (7/2).

Ia juga meminta agar pihak TNI mengupayakan pembebasan pilot pesawat Susi Air PK-BVY berkebangsaan Selandia Baru, Philip Marthen, yang disandera oleh KKB.

"Saya minta pihak-pihak untuk berkomunikasi terutama juga dari TNI bagaimana agar pilot ini kalau betul disandera agar bisa segera dibebaskan," ujarnya.

Meutya menyebut, Komisi I DPR RI mendorong pula adanya tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme yang dapat menjadi landasan hukum dalam rangka upaya pengamanan di Papua.

"Kami mendorong agar segera tidak lanjut dari Perpres yang sudah disetujui Komisi I DPR, pelibatan TNI untuk tangani terorisme. Jadi mungkin itu yang kemarin diminta teman-teman TNI. Jadi karena itu mereka merasa bisa melakukan penanganan dengan baik di Papua," tuturnya.

Baca Juga:

Polda Papua Akui Proses Pencarian Pilot Susi Air Terkendala Jaringan Telekomunikasi

Meski demikian, lanjut dia, pihaknya meminta TNI untuk dapat terus bersiaga dan mengedepankan humanisme dalam melakukan pengamanan di Papua.

"Jadi sikap humanis yang terukur dan tetap tegas terhadap pelanggaran aksi-aksi teror. Tentu TNI harus tegas. Tapi pendekatan keseharian terhadap kelompok tersebut juga harus dilakukan secara dialogis atau humanis serta berjalan bersama-sama," kata Meutya.

Sebelumnya, Selasa (7/2), KKB pimpinan Egianus Kogoya membakar pesawat jenis Pilatus Porter milik Susi Air yang dikemudikan Philip Merthen asal Selandia Baru dengan membawa lima orang penumpang, termasuk seorang bayi.

Tindakan pembakaran itu dilakukan sejumlah anggota KKB di Lapangan Terbang Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua.

Pada hari yang sama, KKB pimpinan Egianus Kogoya juga dilaporkan menyandera 15 pekerja bangunan yang sedang membangun puskesmas di distrik yang sama dengan lokasi pembakaran Pesawat Susi Air.

Adapun, Rabu (8/2), Komandan Satgas Damai Cartenz Komisaris Besar Polisi Faizal Rahmadani mengatakan, personel TNI dan Polri sudah berhasil mengevakuasi sebanyak 15 orang pekerja bangunan tersebut di Paro ke Timika.

Namun, Komandan Korem 172/Praja Wira Yakthi Brigadir Jenderal TNI Juinta Omboh Sembiring mengatakan, hingga saat ini keberadaan pilot Susi Air Philip Merthen yang disandera kelompok kriminal bersenjata di Nduga, Papua, belum diketahui. (*)

Baca Juga:

Tim Gabungan Cari Keberadaan Pilot dan Penumpang Pesawat Susi Air Disandera KKB

#Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) #Papua #Komisi I DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Tim Jibom Gegana Brimob Polda Papua amankan dua mortir peninggalan PD II di Jayapura. Sehari sebelumnya, UXO berisiko tinggi ditemukan di Sentani.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juni 2026
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Indonesia
Dilaporkan ke Polisi, Tim Produksi Film Pesta Babi Puji Mama Sinta Pejuang Hak Adat Papua
Tim kolaborasi film dokumenter Pesta Babi akhirnya angkat bicara terkait laporan hukum yang diajukan tokoh perempuan adat Malind, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Dilaporkan ke Polisi, Tim Produksi Film Pesta Babi Puji Mama Sinta Pejuang Hak Adat Papua
Indonesia
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Pembangunan di Papua harus dibaca secara lebih objektif, yaitu sebagai bagian dari upaya negara memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, pemerataan pembangunan, penguatan infrastruktur, serta perlindungan kedaulatan nasional di wilayah timur Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Lifestyle
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Karya musik digital tersebut secara gamblang mengangkat isu kondisi Papua terkini
Angga Yudha Pratama - Minggu, 31 Mei 2026
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Wakil Ketua Komisi I DPR RI meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak konflik AS dan Iran, termasuk soal pasokan energi dan keamanan WNI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Indonesia
DPR Puji Pembebasan 9 WNI dari Israel, Sebut Diplomasi RI Dinilai Efektif
Komisi I DPR mengapresiasi langkah Kemlu RI dalam membebaskan 9 WNI yang ditangkap Israel.
Soffi Amira - Minggu, 24 Mei 2026
DPR Puji Pembebasan 9 WNI dari Israel, Sebut Diplomasi RI Dinilai Efektif
Berita Foto
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamuddin menerima dokumen dari Anggota DPD dalam Rapat Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 22 Mei 2026
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Indonesia
DPR Apresiasi Diplomasi RI Usai Pemulangan 9 WNI, Soroti Perlindungan Jurnalis Indonesia
Anggota Komisi I DPR Farah Puteri mengapresiasi langkah cepat pemerintah memulangkan 9 WNI relawan dan jurnalis yang sempat ditahan Israel.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Apresiasi Diplomasi RI Usai Pemulangan 9 WNI, Soroti Perlindungan Jurnalis Indonesia
Indonesia
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Papua merupakan bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan referendum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan program ketahanan pangan juga dijalankan di daerah lain seperti Kalimantan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Mei 2026
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Indonesia
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Wakil Ketua Komisi I DPR RI mendesak pemerintah RI bersikap tegas usai aktivis dan jurnalis Indonesia ditangkap Israel saat menjalankan misi kemanusiaan di perairan internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Mei 2026
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Bagikan