Pemerintah Perlu Strategi Baru Tangani KKB di Papua

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 09 Februari 2023
Pemerintah Perlu Strategi Baru Tangani KKB di Papua

Anggota Komisi I DPR DPR RI Dave Laksono. ANTARA/Melalusa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua, membakar Pesawat Susi Air PK-BVY pada Selasa (7/2). Hingga kini, pilot pesawat tersebut dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian.

Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta TNI-Polri menindak tegas KKB.

"Pemerintah melalui TNI-Polri harus bersikap tegas walaupun terukur, perbuatan kejam dan brutal ini tidak dapat ditolerir lagi," kata di Jakarta, Rabu (8/2).

Baca Juga:

Panglima TNI Pastikan Pilot Susi Air Tidak Disandera KKB Melainkan Melarikan Diri

Dave menyebut, teror yang dilakukan KKB itu jelas melanggar hukum dan hak asasi manusia (HAM), serta merusak pembangunan kesejahteraan sosial.

"Perbuatan mereka bukan hanya melawan hukum, akan tetapi menginjak-injak hak asasi para korban, masyarakat umum dan merusak pembangunan kesejahteraan rakyat Indonesia secara umum dan warga Papua khususnya," ucapnya, seperti dikutip Antara.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, diperlukan penanganan khusus dan strategi baru dalam penanganan keamanan di Papua, mengingat eskalasi konflik yang meningkat beberapa waktu belakangan.

"Jadi eskalasinya meningkat dan itu bukan hanya analisis. Saya rasa teman-teman media juga melihat, sehingga perlu penanganan khusus dan strategi baru untuk pendekatan penanganan Papua," kata Meutya di gedung DPR RI, Selasa (7/2).

Ia juga meminta agar pihak TNI mengupayakan pembebasan pilot pesawat Susi Air PK-BVY berkebangsaan Selandia Baru, Philip Marthen, yang disandera oleh KKB.

"Saya minta pihak-pihak untuk berkomunikasi terutama juga dari TNI bagaimana agar pilot ini kalau betul disandera agar bisa segera dibebaskan," ujarnya.

Meutya menyebut, Komisi I DPR RI mendorong pula adanya tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme yang dapat menjadi landasan hukum dalam rangka upaya pengamanan di Papua.

"Kami mendorong agar segera tidak lanjut dari Perpres yang sudah disetujui Komisi I DPR, pelibatan TNI untuk tangani terorisme. Jadi mungkin itu yang kemarin diminta teman-teman TNI. Jadi karena itu mereka merasa bisa melakukan penanganan dengan baik di Papua," tuturnya.

Baca Juga:

Polda Papua Akui Proses Pencarian Pilot Susi Air Terkendala Jaringan Telekomunikasi

Meski demikian, lanjut dia, pihaknya meminta TNI untuk dapat terus bersiaga dan mengedepankan humanisme dalam melakukan pengamanan di Papua.

"Jadi sikap humanis yang terukur dan tetap tegas terhadap pelanggaran aksi-aksi teror. Tentu TNI harus tegas. Tapi pendekatan keseharian terhadap kelompok tersebut juga harus dilakukan secara dialogis atau humanis serta berjalan bersama-sama," kata Meutya.

Sebelumnya, Selasa (7/2), KKB pimpinan Egianus Kogoya membakar pesawat jenis Pilatus Porter milik Susi Air yang dikemudikan Philip Merthen asal Selandia Baru dengan membawa lima orang penumpang, termasuk seorang bayi.

Tindakan pembakaran itu dilakukan sejumlah anggota KKB di Lapangan Terbang Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua.

Pada hari yang sama, KKB pimpinan Egianus Kogoya juga dilaporkan menyandera 15 pekerja bangunan yang sedang membangun puskesmas di distrik yang sama dengan lokasi pembakaran Pesawat Susi Air.

Adapun, Rabu (8/2), Komandan Satgas Damai Cartenz Komisaris Besar Polisi Faizal Rahmadani mengatakan, personel TNI dan Polri sudah berhasil mengevakuasi sebanyak 15 orang pekerja bangunan tersebut di Paro ke Timika.

Namun, Komandan Korem 172/Praja Wira Yakthi Brigadir Jenderal TNI Juinta Omboh Sembiring mengatakan, hingga saat ini keberadaan pilot Susi Air Philip Merthen yang disandera kelompok kriminal bersenjata di Nduga, Papua, belum diketahui. (*)

Baca Juga:

Tim Gabungan Cari Keberadaan Pilot dan Penumpang Pesawat Susi Air Disandera KKB

#Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) #Papua #Komisi I DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Gempa M 5,5 Maluku Tengah Getarannya Terasa Hingga Papua
Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 5,5 yang mengguncang kawasan Maluku Tengah, Maluku, pagi tadi getarannya terasa hingga Papua.
Wisnu Cipto - Sabtu, 17 Januari 2026
Gempa M 5,5 Maluku Tengah Getarannya Terasa Hingga Papua
Indonesia
Ancaman Invasi AS dan Kerusuhan Iran, DPR Soroti Keselamatan WNI
Situasi Iran kian memanas usai ancaman invasi AS dan kerusuhan meluas. Komisi I DPR RI meminta Kemlu menyiapkan evakuasi demi keselamatan WNI.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Ancaman Invasi AS dan Kerusuhan Iran, DPR Soroti Keselamatan WNI
Indonesia
Komisi I DPR Minta Kemlu Bergerak Cepat Tangani Kasus Penculikan 4 WNI di Perairan Gabon
Komisi I DPR mendesak Kemlu RI untuk menangani penculikan 4 WNI di Gabon, Afrika Tengah. Pemerintah tak boleh menunggu terlalu lama.
Soffi Amira - Rabu, 14 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Kemlu Bergerak Cepat Tangani Kasus Penculikan 4 WNI di Perairan Gabon
Indonesia
Manipulasi Gambar Jadi Konten Porno, DPR Dukung Komdigi Blokir Grok AI
Anggota Komisi I DPR RI mendukung Komdigi mengancam blokir Grok AI dan X jika digunakan untuk memproduksi dan menyebarkan konten pornografi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
Manipulasi Gambar Jadi Konten Porno, DPR Dukung Komdigi Blokir Grok AI
Indonesia
Komisi I DPR Soroti Serangan AS ke Venezuela, Hukum Internasional Kian Diabaikan
Komisi I DPR menyoroti serangan AS ke Venezuela. Serangan tersebut seakan mengabaikan hukum internasional.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi I DPR Soroti Serangan AS ke Venezuela, Hukum Internasional Kian Diabaikan
Indonesia
Pesawat CN-235 Buatan Indonesia Dipakai AS di Operasi Maduro, DPR: Perkuat Alutsista Nasional
Anggota Komisi I DPR RI menilai penggunaan pesawat CN-235 buatan Indonesia oleh AS, menjadi momentum penguatan industri pertahanan dan kemandirian alutsista nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 07 Januari 2026
Pesawat CN-235 Buatan Indonesia Dipakai AS di Operasi Maduro, DPR: Perkuat Alutsista Nasional
Indonesia
Penangkapan Presiden Venezuela Rusak Tatanan Dunia, DPR Minta RI Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mengecam penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat dan mendesak PBB menggelar sidang darurat demi menjaga hukum internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Penangkapan Presiden Venezuela Rusak Tatanan Dunia, DPR Minta RI Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Indonesia
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia diusulkan menjadi Presiden Dewan HAM PBB. DPR RI pun mengatakan, bahwa kepercayaan dunia kepada Indonesia akan meningkat.
Soffi Amira - Minggu, 28 Desember 2025
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Aparat gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 meningkatkan langkah pengamanan dengan melaksanakan olah TKP lanjutan, patroli gabungan, serta razia di sejumlah titik
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 Desember 2025
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Bagikan