Eddy Flo
MerahPutih.Com - Permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan.
Juru bicara pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, menilai kebijakan itu bisa membuat masyarakat benar-benar beraktivitas di rumah.
Baca Juga:
Update COVID-19 Solo, Pasien Positif Baru Tertular dari Surabaya dan ODP Sudah 311 Orang
"Ini adalah upaya yang lebih berskala besar terkait imbauan pemerintah untuk tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah akan banyak yang nanti bisa kita dapatkan terkait manfaat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar," ucap Yuri saat konferensi pers di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (7/4).
Ia mengklaim, banyak hal yang bisa didapatkan dari kebijakan PSBB. Misalnya, mencegah terjadinya kerumunan orang dalam skala besar dalam beberapa konteks.
"Di antaranya mencegah terjadinya berkumpulnya orang. Baik dalam konteks berkumpul karena alasan kesenian, budaya dan olahraga," kata Yurianto.
Yurianto meminta agar masyarakat memaknai PSBB sebagai sebuah bentuk pembatasan mobilitas orang-orang. Dia mengklaim, keputusan tersebut semata-mata hanya untuk menghindari kemungkinan penyebaran Covid-19 makin meluas.
"Ini untuk memutus rantai penularan dengan cara tidak melakukan mobilitas sosial apabila tidak dibutuhkan," sambungnya.
Yurianto menjamin jika kebijakan PSBB akan dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
"Tujuan PSBB adalah betul-betul memberikan jaminan bahwa rantai penularan Covid-19 bisa kita putuskan," tegas dia.
Baca Juga:
Jakarta Berlakukan PSBB, Ganjar: Saya Pilih Gerakan 35 Juta Masker
Ia pun meminta masyarakat lebih memahami maksud pengetatan pembatasan aktivitas warga seperti yang diatur dalam PSBB. Sebab, pemberlakuan ini bertujuan demi kebaikan banyak orang dalam memutus rantai penyebaran virus corona.
"Ini penting karena keputusan ini ditujukan untuk melindungi kita dari penularan COVID-19 dari orang lain. Kita semua bersama untuk memutus rantai penularan dengan cara tidak mobilisasi sosial untuk kepentingan apapun, kalau memang tidak diperlukan," pungkasnya.(Knu)
Baca Juga:
Paling Banyak di Jakarta, Hanya NTT dan Gorontalo yang Belum Terjamah COVID-19
