Pemerintah Klaim Inflasi Masih Landai

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 24 Oktober 2022
Pemerintah Klaim Inflasi Masih Landai

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah. Hal ini sesuai perintah Presiden Joko Widodo untuk bergerak bersama dalam mengendalikan inflasi.

"Angka (inflasi) nasional merupakan penjumlahan dari langkah-langkah yang dilakukan oleh semua daerah, 548 daerah, baik provinsi, kemudian kota dan kabupaten, semua harus bergerak bersama," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Baca Juga:

BI Naikkan Lagi Suku Bunga Demi Kendalikan Inflasi

Tito mengatakan kondisi inflasi di Indonesia masih landai, bahkan jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain, berada sekitar 5,95 persen.

Tetapi, hal itu tidak boleh membuat semua pihak lengah karena akar penyebab inflasi bukan pada kondisi ekonomi lokal, tetapi lebih pada kondisi global yang sampai saat ini masih terus memengaruhi sektor ekonomi dan keuangan.

Tito menegaskan, meskipun pandemi COVID-19 telah melandai di banyak negara, namun sisa dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi masih terasa.

Perang yang masih berlangsung antara Rusia dan Ukraina pun terus menekan kondisi ekonomi global, sehingga hal itu terasa sampai ke daerah-daerah di Indonesia.

Penyebabnya, karena Rusia merupakan pemain besar di sektor ekonomi, pangan, bahan bakar, dan energi dan Ukraina mendapat bantuan kekuatan dari Barat dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), yang juga memegang kendali global di berbagai sektor.

"Sehingga, ini betul-betul berdampak kepada dunia. Semua tahu bahwa Rusia adalah salah satu pengekspor minyak nomor empat terbesar di dunia dan energi, terutama gas di Eropa sangat tergantung kepada Rusia. Apalagi musim dingin ini, kebutuhan akan gas sangat-sangat tinggi," katannya.

Selain itu, Rusia merupakan pengekspor gandum dan tepung nomor dua di dunia. Akibatnya, perang itu menimbulkan gangguan terhadap rantai pasokan energi dan pangan dunia yang berimbas pada situasi ekonomi dan keuangan.

"Banyak negara yang menahan pangannya masing-masing untuk kepentingan rakyatnya, demikian juga energi harga minyak sangat tinggi, belum lagi gas dan lainnya semua naik," ucap Tito.

Keputusan negara-negara yang menahan produksi pangan, energi, maupun bahan bakar mereka tentunya membuat stok di pasar dunia semakin sedikit dan berakibat pada kenaikan harga komoditas.

"Pemerintah daerah, untuk selalu waspada terhadap pengaruh ekonomi dunia," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

Jokowi Bandingkan Inflasi Indonesia dengan Argentina

#Tito Karnavian #Inflasi #Pemulihan Ekonomi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Lifestyle
Alasan Bitcoin Jadi Solusi Investasi Menarik di Tengah Ancaman Inflasi
Selain sebagai penyimpan nilai, Bitcoin juga berfungsi sebagai medium transaksi yang stabil di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif
Angga Yudha Pratama - Minggu, 14 September 2025
Alasan Bitcoin Jadi Solusi Investasi Menarik di Tengah Ancaman Inflasi
Indonesia
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Mendagri juga meminta pemda untuk mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Indonesia
Biar Rakyat Senang Saat Belanja, Mendagri Perintahkan Daerah Tahan Inflasi Maksimal di 3,5 Persen
Pemerintah menargetkan inflasi nasional berada di angka 1,5 hingga 3,5 persen. Angka ini dinilai sebagai titik seimbang yang mampu menguntungkan konsumen maupun produsen.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Biar Rakyat Senang Saat Belanja, Mendagri Perintahkan Daerah Tahan Inflasi Maksimal di 3,5 Persen
Indonesia
Harga Beras Berikan Kontribusi Inflasi Terbesar Kelompok Pangan Setelah Bawang Merah
Terdapat bahan pangan yang memberikan andil inflasi pada Agustus 2025, yaitu bawang merah dan beras dengan kontribusi masing-masing 0,05 persen dan o,03 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Harga Beras Berikan Kontribusi Inflasi Terbesar Kelompok Pangan Setelah Bawang Merah
Indonesia
Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri
Larangan ke luar negeri itu juga akan diberlakukan kepada seluruh pejabat Pemprov Jakarta.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri
Indonesia
Angka Kemiskinan Jakarta Year On Year Turun, Gubernur Klaim Berhasil Kendalikan Inflasi
Pemprov secara serius akan mengendalikan tingkat inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat.
Wisnu Cipto - Senin, 28 Juli 2025
Angka Kemiskinan Jakarta Year On Year Turun, Gubernur Klaim Berhasil Kendalikan Inflasi
Indonesia
Menteri Tito Sebut BUMD Rugi Karena Banyak Titipan, Pramono Sebut Tunjuk Tim Sukses Jadi Komisaris Tidak Masalah
Selama memimpin Jakarta, Pramono mengklaim tak bakal mengisi jabatan direksi BUMD dengan subjektif. Ia memastikan akan memilih secara profesional.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
Menteri Tito Sebut BUMD Rugi Karena Banyak Titipan, Pramono Sebut Tunjuk Tim Sukses Jadi Komisaris Tidak Masalah
Indonesia
Perusahaan Besar Terlibat Kasus Beras Oplosan, DPR: Jangan Ditutup-tutupi, Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut adanya perusahaan besar yang terlibat dalam kasus beras oplosan.
Frengky Aruan - Selasa, 22 Juli 2025
Perusahaan Besar Terlibat Kasus Beras Oplosan, DPR: Jangan Ditutup-tutupi, Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Indonesia
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Tito menyoroti tidak ada transparansi, modal yang kurang serta profesionalisme dalam mendirikan perusahaan daerah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 Juli 2025
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Indonesia
Pemerintah Kaji Putusan MK yang Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Termasuk Dampak Negatifnya
Hal ini seperti disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian
Frengky Aruan - Rabu, 02 Juli 2025
Pemerintah Kaji Putusan MK yang Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Termasuk Dampak Negatifnya
Bagikan